Workshop untuk Pemenuhan Hak EKOSOB di Kota Surakarta

Workshop untuk anggota Legislatif yang akan dilantik dan pemenuhan hak EKOSOB di kota Surakarta, diselenggarakan di Hotel Indah Palace dan dihadiri sekitar 25 orang yang terdiri dari dari sebagian besar anggota legislatif dan ormas masyarakat, acara yang diselenggarakan oleh PATTIRO ini mengundang Drs. H. M. Dian Nafi’, M.Pd (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad Windan, Pemerhati Pendidikan), dr Siti Wahyuningsih, M.Kes (Dinas Kesehatan Surakarta) dan Alif Basuki, S.Sos.I dari PATTIRO sendiri.

Kehadiran kovenan EKOSOB di Indonesia melalui Undang-Undang No. 11/2005 semakin memberikan ruang bagi pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Selama ini, ruang bagi pemenuhan HAM di Indonesia lebih banyak diberikan bagi pemenuhan hak Sipil dan Politik (Sipol) seperti isu-isu kebebasan berpendapat, kekerasan, diskriminasi, konflik dan sejenisnya. Sedangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) seperti isu-isu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, keterbelakangan, kerentanan sosial dan masalah-masalah pembangunan masih sering disisihkan dan dianggap sebagai fenomena semata.

Kehadiran kovenan EKOSOB di Indonesia diharapkan dapat mengubah cara pandang yang terpisah antara HAM Sipol dan ekosob dalam pembangunan. Karena pada hakekatnya hak-hak EKOSOB memberi jaminan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan pembangunan yang layak dari pemerintahnya. Sehingga paradigma mengenai penegakan HAM haruslah mencakup bagaimana pemerintah melakukan upaya untuk memenuhi hak-hak dasar warganya. Misalnya adalah hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk mencapai taraf kesehatan yang tinggi dan hak untuk memperoleh pendidikan. Kedua hak tersebut juga telah dicantumkan dalam Amandemen UUD 1945 pada tahun 2000.

[singlepic id=73 w=320 h=240 float=left]Anggota legislatif sebagai wakil rakyat seharusnya memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat yang akan diwakili. Untuk mencapai tujuan tersebut sangat dibutuhkan komunikasi intensif antara calon legislatif dengan masyarakat yang akan diwakili. Program-program yang diperjuangkan oleh seorang anggota legislatif benar-benar berangkat dari hak, permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat. Memahami permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat tentunya menjadi bahan yang sangat penting adanya. Sehingga program yang diusulkan mampu memperjuangkan kebutuhan masyarakat konstituennya.

Legislatif sebagai representasi keterwakilan masyarakat dalam negara merupakan salah satu kunci utama pemenuhan Hak Ecosob dan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2005 di Kota Surakarta. Melalui tugas pokok dan fungsinya, legislatif dapat memperjuangkan pemenuhan hak EKOSOB di Kota Surakarta. Workshop mengenai hak-hak EKOSOB ini bertujuan untuk mengetahui filosofi dan konsep-konsep dasar EKOSOB, para anggota legislatif tercerahkan dalam menyusun kebijakan publik yang berperspektif pemenuhan hak termasuk program-programnya, serta yang paling penting adalah Terbentuknya jaringan Calon Legislatif yang memiliki kepedulian untuk memperjuangkan pemenuhan Hak EKOSOB warga Kota Surakarta, dalam workshop ini cenderung lebih besar mngulas mngenai hak-hak EKOSOB masyarakat dalam pemenuhan hidup terutama mengenai kesehatan, pendidikan serta menyinggung mengenai hak-hak dari orang-orang cacat.

Dalam penyampaian materi yang pertama yang disampaikan oleh Drs. H. M. Dian Nafi’, M.Pd mengulas banyak mengenai pendidikan, standart hidup layak serta mengenai pemenuhan hak-hak orang cacat yang selama ini cenderung terabaikan, dimana dalam pemenuhan hak-hak EKOSOB tersebut perlu adanya suatu standar pelayanan minimum (SPM), hal ini untuk mengetahui batasan-batasan yang jelas dalam pemenuhan hak dari masyrakat, dan menghindari suatu kegagalan Negara yang disebabkan tidak dapatnya negara memenuhi hak masyarakatnya. Beliau juga menerangkan mengenai perlunya suatu keseimbangan pengalokasian dana agar tidak terjadi suatu ketimpangan anggaran.

Sedangkan dalam pemaparan materi yang disampaikan oleh dr Siti Wahyuningsih, M.Kes mengulas mengenai realita masyarakat Kota Surakarta dalam bidang kesehatan, terutama mengenai bentuk dan program pelayanan dinas kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat Kota Surakarta, karena menurut beliau maju tidaknya suatu bangsa ditentukan oleh kualitas kesehatan rakyat bangsa tersebut. Perlu adanya suatu kebijakan strategis dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyrakat, hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyrakat. Berbagai program telah dibentuk untuk meningkatkan mutu pelayanan masayrakat dalam bidang kesehatan antara lain askeskin dan PKMS. PKMS sendiri dibagi menjadi dua yakni gold dan silver, penggolongan ini berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh dinas kesehatan sendiri atau berdasarkan kemempuan masyarakat dalam akses kesehatan yaitu masyrakat pemegang kartu gold mendapatkan pelayanan kesehatan sepenuhnya dalam artian segala bentuk biaya kesehatan ditanggung oleh dinas kesehatan sedangkan bagi pemegang kartu silver hanya bersifat membantu dalam hal kesehatan masyrakat ekonomi menengah. Dalam hal pengendalian terhadap control makanan dan minuman dinas kesehatan melakukanya dengan cara melakukan sidak secara langsung terhadap produsen makanan dan penjualnya, hal ini berkaitan dengan banyaknya ditemukanya kandungan bahan berbahaya dalam makanan atau makanan yang telah kadaluarsa namun masih diperjualbelikan, Dinas Kesehatan sering kecolongan dalam kasus ini karena banyaknya usaha kecil dan menengah dalam pengelolaan makanan namun tidak terdaftar dalam Dinas Kesehatan.

Pemaparan materi yang terakhir disampaikan oleh Alif Basuki, S.Sos.I yang menerangkan mengenai anggaran mengenai pro kemiskinan yang bertujuan untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Secara konseptual anggaran pro rakyat merupakan turunan atau bagian daridari kebijakan yang berpihak pada masyrakat miskin, anggaran pro kemiskinan merupakan bentuk tindakan afirmatif dalam pengarusutamaan kemiskininan (poverty mainstreaming) dalam kebijakan pembangunan. Anggaran pro kemiskinan mengkombinasikan tiga perspektif kemiskinan: struktural, gender dan institusional. Anggaran pro kemiskinan identik dengan anggaran yang demokratis. Kaum miskin dan perempuan mempunyai voice, akses dan kontrol dalam kebijakan anggaran (mulai dari perencanaan hingga evaluasi). Menurut Alif Basuki selama ini kita menganggap kemiskinan disebabkan malesnya masyrakat atau kurangnya modal agregat tetapi disebabkan oleh tidak meratanya penguasaan asset atau modal produksi serta kurangnya akses masyrakat miskin pada kebijakan penganggaran. Dua variabel faktor kemiskinan itu tentu berkait erat dengan tata kelola anggaran di tingkat daerah. Karena itu paradigma anggaran yang berpihak pada rakyat miskin (pro poor budget) menjadi mendesak ketika mencermati kebijakan anggaran daerah dewasa ini.

Sedangkan tanggapan salah satu anggota dewan yaitu Maria Sri Sumarni dari partai GOLKAR mengenai workshop tentang pemenuhan hak EKOSOB di Kota Surakarta adalah perlu adanya suatu partisipasi lebih dari anggota legislatif dalam hal pemenuhan hak-hak EKOSOB masyarakat di Kota Surakarta, namun dalam ini perlu ditekankan adalalah peran serta berbagai kalangan masyarakat termasuk didalamnya LSM untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak EKOSOB sehingga diharapkan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi.

Download Notulensi

Galleri Terkait

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

4 Responses

  1. Andy MSE says:

    badalah!… lha kok apik2 pake joomla sekarang malih wordpress? (doh)

    • Irfan says:

      Terima Kasih mas Andy,
      Joomla memang apik. Tapi semuanya relatif kok, WordPresspun juga bisa apik. 🙂
      Kan mas pakai juga enginenya to..

  2. Andy MSE says:

    @irfan: iya sih… tapi wp lebih cocok buat blog…
    oh ya, pagerank & trafiknya rasanya terlalu jelek buat nama sebesar soloraya… dulu pernah mencapai pr-3 dan tr-300rb-an.
    sebetulnya angka2 itu nggak penting sih! hanya sekedar menunjukkan seberapa gampang dicari melalui mesin pencari, juga seberapa banyak web ini dikunjungi.
    ketika masalah kontinuitas konten sudah selesai, harus dipikirkan bahwa banyak informasi tp nggak banyak yg tahu akan jadi percuma…
    *btw: avatarmu mengganggu puasaku*

    • Irfan says:

      terima kasih mas andy atas masukannya..
      kami akan berusaha untuk menjadi lebih baik..
      dan maaf kalau ternyata puasanya terganggu karena avatar saya.. 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *