Wajah Pelayanan Publik di Indonesia

Setiap orang selalu memerlukan beragam barang dan jasa baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Produk barang atau jasa yang disediakan pemerintah (public goods) diantaranya adalah pelayanan atas keamanan, pelayanan identitas diri seperti KTP, SIM maupun akta tanah, pelayanan listrik, pelayanan pendidikan maupun kesehatan. Meskipun untuk yang dua hal terakhir (pelayanan pendidikan dan kesehatan), pihak swasta juga menyediakannya. Masyarakat berhak memilihnya, sebab penyediaan layanan pendidikan maupun kesehatan tergolong pada substitute public goods (penyediaan pelayanan atas barang dan/atau jasa yang dilakukan lembaga pemerintah dan juga lembaga swasta).

Yang menjadi perbedaan mendasar antara pelayanan yang disediakan oleh negara (institusi pelayanan publik) dan swasta adalah dari sudut peran. Bahwa negara wajib mengelola sumber daya yang dimiliki dan mengalokasikan (dalam bentuk pelayanan publik dan subsidi) kepada rakyat demi kesejahteraannya. Oleh karena itulah, institusi pelayanan publik bertanggungjawab kepada otoritas politik dan hukum. Disamping itu pelayanan oleh pemerintah tidak bersifat mencari laba (non-profit oriented). Hal ini dikarenakan sumber pendanaan institusi publik berasal dari dana publik, yang berasal dari retribusi dan pajak. Artinya penyediaan layanan tidak boleh memperhitungkan seberapa besar profit atau keuntungan yang diperoleh. Sehingga, pelayanan publik akan bersifat ekonomis artinya biaya yang dibebankan harus terjangkau oleh masyarakat, bahkan gratis.

Namun benar demikian kenyataannya? Hingga saat ini, pelayanan publik atas hak-hak dasar masyarakat seringkali membuat kita kecewa bahkan frustasi sebab selalu dibayang-bayangi dengan realitas yang berbelit-belit, mahal, mutu/kualitas rendah masih ditambah dengan banyaknya calo sehingga melahirkan banyak pungli disana-sini.

Pelayanan publik kita terbukti buruk dan berwajah angker terhadap konsumen, terutama, yang berasal dari kelas bawah. Pepatah “konsumen adalah raja”, kalimat yang tidak pernah diindahkan oleh birokrasi sebagai penyedia layanan, dan mereka lupa bahwa rakyat adalah pemilik negara sementara mereka adalah pelayan atau dayang-dayangnya. Sistem dan perilaku birokrasi pelayanan publik lebih pada mencerminkan model organisasi yang tidak efisien dan efektif, minim akuntabilitas serta tidak berorientasi kepada masyarakat sebagai konsumen yang dilayaninya.

Padahal di negeri ini sudah banyak produk peraturan perundangan yang dukeluarkan guna menjadikan pelayanan publik menjadi baik dan melindungi konsumen, namun masih sekedar menjadi tumpukan dokumen semata yang tidak ada kekuatan apapun.

Selain, keberadaan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana tercantum beragam hak warga masyarakat berkenaan dengan perlindungan konsumen yang menjadi fokus perhatian, yakni: (1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (3) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (4) Hak mendapatkan perlakuan atau pelayanan secara benar serta tidak diskriminatif; (5) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Terdapat pula PP 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta SK MenPAN no. 81/1993, yang menyatakan bahwa pelayanan publik didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat, daerah dan di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Akan tetapi bagaimana kenyataannya?

Oleh : Rokhmad Munawir
Pegiat Pattiro Surakarta
www.kaumbiasa.com

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

2 Responses

  1. Andy MSE says:

    izin mengamankan pertamax, boleh kan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *