Transparansi dan Partisipasi Pengelolaan Dana BOS

Sejak Desember 2010, Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Suyanto, mengklaim sudah memerintahkan sekolah se-Indonesia untuk transparan dalam laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sudah membuat panduan pengelolaan dana BOS. Dalam panduan tersebut, sekolah harus mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai dana BOS serta penggunaan dana tersebut di papan pengumuman sekolah. Komponen lainnya yang wajib diumumkan adalah besar dana BOS yang diterima dan dikelola sekolah serta rencana penggunaannya di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah. Sekolah juga mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli sekolah di papan pengumuman, setiap 3 bulan.

Meski sudah dibuatkan panduan oleh Kemendiknas, sepertinya tidak ada kewajiban pihak sekolah untuk mematuhinya. Peran pemerintah daerah dan dinas pendidikan belum maksimal dalam melakukan pemantauan penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah. Sementara orang tua siswa atau lembaga swadaya masyarakat masih terbatas aksesnya dalam memantau laporan dana BOS di setiap sekolah meski sudah ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain panduan, Kemendiknas juga menggunakan mekanisme baru penyaluran dana BOS. Sebelumnya, dana BOS ditransfer langsung dari bendahara negara ke rekening sekolah, maka sekarang mekanismenya diubah menjadi ditransfer ke kas APBD selanjutnya ke rekening sekolah. Mekanisme baru itu bukan tanpa cela, karena bisa saja dana BOS akan terlambat dalam penggunaannya meski Kemendiknas berdalih mekanisme tersebut lebih tepat waktu, tepat jumlah, dan tak ada penyelewengan. Masalah yang bisa muncul adalah keterlambatan transfer oleh pemerintah pusat dan lamanya keluar surat pengantar pencairan dana oleh tim manajer BOS daerah. Celah lainnya dari mekanisme baru itu adalah potensi dana BOS dipotong atau modus penyelewenangan baru yang bisa muncul.

Risiko keterlambatan transfer dana BOS menyebabkan kepala sekolah mencari sumber pembiayaan sementara pada rentenir yang berbunga tinggi. Jerat rentenir bisa membuat kepala sekolah melakukan memanipulasi surat pertanggungjawaban (seperti kuitansi kosong dan stempel toko yang mudah didapat) kepada tim manajemen BOS daerah yang wajib disampaikan setiap triwulan. Modus seperti ini memungkinkan dilakukan karena bukti pembayaran dapat disesuaikan dengan panduan dana BOS sehingga kelihatan tidak melanggar prosedur.

Modus penggunaan kuitansi kosong pernah ditemukan BPK Perwakilan Jakarta yang mengaudit pengelolaan dana BOS. Beberapa sekolah terbukti memanipulasi surat perintah jalan (SPJ) dengan kuitansi fiktif dan kecurangan lain dalam SPJ. Misalnya SDN 012 RSBI Rawamangun, ditemukan kuitansi percetakan soal ujian sekolah di bengkel AC mobil. SPJ dana BOS sekolah ini ternyata terbukti menggunakan meterai yang belum berlaku. Total penyelewenangan dana BOS yang ditemukan BPK Perwakilan Jakarta pada tujuh sekolah di DKI Jakarta tahun 2007-2009 sebesar Rp 5,7 miliar.

Menurut peneliti ICW, Febri Diansyah, secara nasional dengan sampel sekolah 3.237 buah pada 33 provinsi ditemukan nilai penyimpangan dana BOS lebih kurang Rp 28 miliar. Rata-rata penyimpangan setiap sekolah mencapai Rp 13,6 juta dan terjadi pada 2.054 atau 63,5 persen dari total sampel sekolah yang diaudit. Data kejaksaan dan kepolisian seluruh Indonesia periode 2004-2009 berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait dengan dana operasional sekolah, termasuk dana BOS. Kerugian negara dari kasus ini lebih kurang Rp 12,8 miliar. Dari berbagai kasus penyimpangan dana BOS itu, sebanyak 33 saksi terdiri dari kepsek, kepala dinas pendidikan, dan pegawai dinas pendidikan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Solusi Kebijakan

Pada tahun 2007, BPK RI telah menemukan adanya penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 2.054 sekolah dari 3.237 sampel sekolah yang diperiksa. Nilai penyimpangannya kurang lebih Rp 28,1 miliar. Bila dirata-ratakan, enam dari sepuluh sekolah melakukan penyimpangan pengelolaan dana BOS pada tahun 2007 dengan rerata penyimpangan tercatat sebesar Rp 13,6 juta. Faktor penyebab penyimpangan dana BOS di tingkat sekolah, salah satu adalah rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga atas pengelolaannya. Demikian beberapa poin Koalisi Anti Korupsi Pendidikan menyikapi kurangnya transparansi dana BOS.
Pada tahun 2009, masing-masing siswa SD mendapatkan Rp 397 ribu per siswa selama setahun sedangkan siswa SMP Rp 570 ribu per siswa setahun. Peruntukan dana BOS diserahkan dalam bentuk pembiayaan semua item kegiatan yang masuk dalam pembiayaan dana BOS, bukan diserahkan langsung berbentuk uang kepada siswa. Pencairannya dilakukan per triwulan dalam masa satu tahun berdasarkan data jumlah siswa.

Pada tingkat sekolah, pengelolaan dana BOS tidak mengikuti panduan pengelolaan dana BOS sebagaimana yang telah dibuat oleh Kemdiknas serta dikelola dengan manajemen tertutup. Salah satu ketentuan Kemendiknas yang jarang dilakukan pihak sekolah adalah penyusunan APBS kurang melibatkan partisipasi orang tua murid dan kewajiban mengumumkan APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) pada papan pengumuman sekolah.

Dalam prakteknya, partisipasi orangtua murid dalam pengawasan dana BOS karena konsekuensi dapat berimbas pada keberlanjutan riwayat pendidikan murid. Bisa saja murid terancam dikeluarkan dari sekolah atau sanksi terselubung lainnya dari pihak sekolah akibat tindakan orangtua murid yang kritis terhadap tuntutan transparansi pengelolaan dana BOS di sekolah. Bahkan guru-guru pun yang bersikap kritis terhadap ketertutupan pengelolaan dana BOS dapat terancam kenaikan pangkatnya.

Pada dasarnya, dokumen APBS merupakan dokumen public yang harus diketahui stakeholder pendidikan pada setiap sekolah, terutama orangtua murid. Apalagi Komisi Informasi Pusat sudah memutuskan bahwa dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dana BOS adalah dokumen terbuka. Artinya, apabila ada kebutuhan informasi atau kejanggalan dalam pengelolaan dana BOS, publik bisa mengajukan permintaan untuk mengakses dokumen tersebut, sementara pihak sekolah berkewajiban membuka dokumen tersebut. Apabila pihak sekolah mengabaikannya, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Keputusan Komisi Informasi tentang dokumen BOS merupakan faktor pendorong menuju transparansi pengelolaan dana BOS. Implikasinya, dapat pula mendorong partisipasi orang tua murid lebih besar guna mengawasi pengelolaan dana BOS. Putusan KIP dapat menjadi landasan hukum bagi orang tua murid untuk menelusuri apabila ada kejanggalan dalam pengelolaan seluruh dana BOS yang merupakan dana publik di sekolah. Dilain pihak, dengan adanya putusan KIP, Kemdiknas diharapkan dapat terus memperbaiki kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana BOS terutama terkait dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga dan orang tua murid dalam pengelolaan dana BOS.

Pasca putusan KIP tentang dokumen BOS, Kemendiknas berkewajiban melakukan revisi Permendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Selama ini, kewenangan komite sekolah hanya pada penandatanganan laporan keuangan sekolah sebagai syarat dalam pencairan dana BOS setiap triwulan. Point penting dalam revisi itu adalah pemberian akses publik dan orang tua murid pada seluruh dokumen sekolah, terutama terkait dengan pengelolaan dana BOS. Komite Sekolah harus diberi kewenangan dan pengaruh dalam penetapan kebijakan strategis sekolah. Kemdiknas juga harus memasukkan putusan KIP terutama pada BAB VIII tentang Pengawasan, Pemeriksaan, dan Sanksi terutama pada Bagian A poin 5 tentang Pengawasan Masyarakat.

Putusan KIP dapat menjadi solusi kebijakan terhadap tuntutan transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana BOS. Putusan KIP dapat mengatasi kendala transparansi dana BOS yang selama ini secara mutlak dalam kendali kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan setempat. Kondisi tersebut juga berpengaruh pada terbukanya partisipasi orangtua murid pada keterlibatan pengambilan keputusan strategis pada tingkat sekolah, bukan sebatas urusan pembayaran uang sekolah.

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

2 Responses

  1. hariyadi says:

    sy sebagai orang tua kadang2 jengkel dg kebijakan sekolah SDN 2 Genteng Banyuwangi yg tdk transparan dg adanya dana BOS . Dlm 6 bln pihak sekolah memberikan buku lks 4 dan yg selebihnya beli . Masak dg dana yg diberikan pemerintah Rp 300 rb lebih per siswa dlm per tahun yg hanya terpotong Rp 20 rb unt 4 buku lks dan lainnya kemana ? sebaiknya pihak sekolah gak usah mengumumkan kalau ada dana BOS biar kami tetap membayar spp tiap bulan dan membeli buku tiap 6 bulan sekali gak apa2 drpd hati kami jengkel atau gelo orang jawa bilang . Dan kami hrs melapor kemana , mhn jawabannya ke email ku ( yadi.hari40@yahoo.co.id )

    • Irfan Hanafi says:

      Sebaiknya anda melakukan audiensi kepada pihak sekolah, dinas pendidikan, dan bupati dengan menggunakan landasan Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik (Undang-undang No 14 Tahun 2008) sebagai Landasan untuk meminta informasi atas pelaksanaan BOS di Sekolahan terkait…
      :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>