Transparansi Anggaran di Kota Surakarta

Kata transparansi selalu berkait dengan kata partisipasi dan akuntabilitas. Ketiganya adalah pilar dalam Good Governance atau tata pemerintahan yang baik. Dan sejak era reformasi bergulir tiga kata tersebut menjadi topik populer yang menjadi perbincangan pada hampir semua tingkatan masyarakat Indonesia.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap warga masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai dari keberadaan kebijakan tersebut

Perjuangan membuka pintu transparansi penganggaran di Kota Surakarta

Agenda mendorong implementasi good governance di Kota Surakarta sudah dimulai sejak dekade 2000an. Banyak kalangan kelompok masyarakat sipil baik NGO, akademisi, mahasiswa dan Ormas memperbincangkan hal tersebut dari forum formal maupun informal. Namun harus diakui bahwa pada awal-awalnya, dalam mendorong keterbukaan (transparansi) baik perencanaan dan penganggaran daerah tersebut masih cukup sulit. Kalangan birokrasi masih belum sepenuhnya menerima.

Perjuangan membuka pintu dan kran transparansi penganggaran di Kota Surakarta baru sedikit menemukan titik terang ketika terjadi pergantian pimpinan daerah. Pimpinan daerah terpilih hasil Pilkada Langsung 2005, memiliki komitmen yang cukup kuat untuk mentransparansikan penganggaran di Kota Surakarta.

Momentum ini kemudian disambut oleh kalangan kelompok masyarakat sipil di Kota Surakarta untuk berkonsolidasi lebih massif. Pattiro Surakarta, sebagai salah satu bagian dari kelompok masyarakat sipil di Kota Surakarta mengambil peran lebih serius untuk mendorong transparansi anggaran tersebut dengan melakukan diskusi-diskusi intensif bersama kelompok masyarakat sipil (NGO, akademisi, Ormas) serta melakukan diskusi intensif dengan eksekutif (Bappeda dan Kantor Keuangan pada saat itu) dan juga legislatif. Selain itu, juga intensif berdiskusi dengan Walikota/Wakil Walikota guna membangun komitmen transparansi anggaran tersebut.

Dari hasil diskusi-diskusi tersebut akhirnya menghasilkan sebuah model media untuk mempublikasikan anggaran daerah berupa poster. Dalam poster tersebut memuat program kegiatan dan alokasi anggaran berdasarkan pada kewilayahan dan unit kerja pengguna anggaran.

Tanggapan stakeholders Kota Surakarta, pada waktu itu, cukup beragam. Kalangan NGO dan akademisi menilai bahwa media ini merupakan gebrakan baru dalam transparansi anggaran di Surakarta. Sementara itu, kalangan birokrasi masih belum semuanya dapat menerima dan memahami hal tersebut sebagai bagian dari kewajiban mereka dalam mentransformasikan informasi kepada masyarakat.

Masyarakat Kota Surakarta secara umum, pada waktu itu juga masih belum banyak memberikan respon, sehingga dampak secara langsung memang belum dapat dirasakan. Belum ada feedback yang secara nyata dihasilkan oleh masyarakat. Akan tetapi, setidaknya hal tersebut sedikit banyak telah menjadi sebuah awalan bagi masyarakat untuk menjadi lebih tahu tentang seluk-beluk APBD serta alokasi anggaran pembangunan yang akan berjalan di wilayahnya.

Hal-hal itulah yang menjadi tantangan ketika awal-awal proses transparansi anggaran di Kota Surakarta mulai dilakukan. Sehingga mau tidak mau, Pattiro Surakarta harus bertanggung jawab atas gagasan yang telah bergulir tersebut. Penguatan kelompok masyarakat untuk lebih memahami arti penting transparansi anggaran dalam kerangka pengawasan publik adalah agenda selanjutnya yang harus dikawal dan dilakukan oleh Pattiro Surakarta sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil. Disamping itu, harus terus mendorong keberlanjutan agenda tersebut menjadi sebuah agenda kebijakan tahunan pemerintah Kota Surakarta.

Pembelajaran yang diperoleh dari proses transparansi anggaran di Kota Surakarta dari awal hingga kini antara lain adalah bahwa transparansi anggaran dapat dilakukan jika dan hanya jika semua pihak (eksekutif, legislatif, masyarakat) mau terbuka dan saling mendukung serta saling belajar dan mengingatkan. [*]

*Makalah ini disampaikan pada National Workshop on Budget Management for Improved Basic Public Services di Jakarta, 3-5 May 2011

  Transparansi_Anggaran_di_Kota_Surakarta.pdf (unknown, 1,185 hits)

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>