Tradisi Korupsi

”Kerugian yang disebabkan oleh korupsi jauh melampaui jumlah keuntungan individual yang berasal dari padanya, karena uang sogok ternyata merusak sistem ekonomi keseluruhan. Keputusan-keputusan penting diambil dengan motif-motif yang tersembunyi dan anti sosial tanpa memandang akibat-akibatnya pada masyarakat.”
(S.Andreski, dikutip oleh Syed Hussein Alatas, 1981:30)

Persoalan korupsi hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan utama penyebab berbagai kebobrokan multidimensi di negeri ini. Bukan main-main lagi, potensi korupsi tertanam di berbagai lini, di berbagai lapisan masyarakat, dari pusat pemerintahan hingga ke pelosok-pelosok negeri.

Korupsi bukan hal baru di negeri ini. Kasus-kasus korupsi sudah ada, bahkan jauh sebelum negara penerus ini terbentuk. Korupsi juga bukan kasus khas negeri ini. Banyak negara di berbagai belahan dunia ini mempunyai persoalan korupsi, bahkan pun yang dicitrakan sebagai negara-negara yang relatif bersih korupsi.

George Junus Adijtondro dalam bukunya Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia, dengan menggunakan pendekatan Syed Hussein Alatas yang cenderung melihat peranan segelintir tokoh yang berintegritas, digabungkan dengan William J.Chambliss yang melihat korupsi sebagai bagian integral dari setiap birokrasi, akibat konflik kepentingan antara segelintir pengusaha, penegak hukum, birokrat dan politisi, serta teori Milovan Djilas tentang munculnya ”kelas baru” di negara-negara sosialis, menyusun kerangka analisa korupsi menjadi tiga lapisan. Korupsi Lapisan Pertama adalah suap (bribery) dan pemerasan (extortion). Korupsi Lapisan Kedua adalah nepotisme (di antara mereka yang punya hubungan darah dengan pejabat publik), kroniisme (di antara mereka yang tidak mempunyai hubungan darah dengan pejabat publik) dan ’kelas baru’ (terdiri dari semua kader partai pemerintah dan keluarga mereka yang menguasai semua pos basah, pos ideologis dan pos yuridis penting). Terakhir, Korupsi Lapisan Ketiga, adalah jejaring (cabal) yang cakupannya bisa regional, nasional maupun internasional, yang meliputi unsur pemerintah, politisi, pengusaha dan aparat penegakan hukum.

Selain ketiga lapisan korupsi tersebut, untuk melihat fenomena korupsi di Indonesia, George menambahkan lagi satu konsep sosiologi politik, yaitu oligarki (oligarchy), kekuasaan segelintir orang.
Konsep oligarki dalam operasional pemerintahan di Indonesia serta kerangka analisa korupsi (tiga lapisan korupsi) dapat digunakan untuk melihat bagaimana korupsi menjadi bagian dari kebudayaan (sebagian) masyarakat di Indonesia. Agaknya inilah yang menyebabkan mengapa angka korupsi tetap tinggi di negeri ini meskipun konsep, tipologi, sebab dan akibat korupsi sudah diketahui; inilah yang menyebabkan upaya-upaya pemberantasan korupsi tidak bisa maksimal meskipun perangkat-perangkat hukumnya sudah dibuat dan semakin dicanggihkan; inilah juga yang menyebabkan korupsi akhirnya bisa dilihat sebagai fenomena budaya dalam kerangka studi kebudayaan (cultural studies).
***

George Junus Aditjondro menolak korupsi dilihat sebagai fenomena budaya, alasannya adalah, kalau korupsi dilihat sebagai budaya maka korupsi tidak lagi bisa dilawan, maka, menurutnya, harus selalu ada perlawanan –termasuk menolak korupsi sebagai budaya-agar masyarakat tidak pernah permisif dengan korupsi. Namun bagaimana kalau bahkan kelompok-kelompok (LSM) yang giat melakukan pengawasan anggaran dan kasus-kasus korupsi pemerintah di daerah maupun di pusat ternyata juga mempunyai dobel pembukuan? Atau yang lebih sederhana lagi, bagaimana kalau seorang aktivis pengawas tersebut kadangkala menyuap polisi lalu lintas, dengan berbagai alasan, agar tidak ditilang?

Banyak ditemui di sekitaran kita, sebagaimana yang saya pernah jumpai, seorang bapak yang rela menjual sawahnya agar bisa memakai uang hasil penjualan tersebut untuk memasukkan anaknya menjadi pegawai negeri sipil lewat jalur belakang.

Pernah juga, kejadian di Giribangun, Karanganyar (komplek pemakaman keluarga Soeharto), seusai pemakaman mantan presiden Soeharto, saya menyaksikan seorang penjual asongan menaikkan harga minuman dalam kemasan Mizone empat-lima kali lipat dari harga biasanya mereka menjual. Meskipun dalam kasus ini saya bisa memaklumi “kemumpungan” yang dimanfaatkan oleh si pedagang kecil ini, tetapi bukan berarti mereka tidak akan melakukannya kalau posisi sosial-ekonomi mereka lebih tinggi ketika menjumpai kemumpungan yang lain.

Dalam banyak keluarga di Jawa, seorang kerabat yang berhasil menduduki posisi “berkuasa” di sebuah lembaga kerja maka dia dituntut oleh “tradisi” (tanggung jawab moral) keluarga tersebut untuk bertanggung jawab menyalurkan pekerjaan bagi kerabatnya yang lain. Peran tersebut merupakan peran terhormat di dalam jaringan kekerabatan.

Kasus-kasus yang saya ilustrasikan sekilas di atas adalah sedikit bukti bahwa potensi korupsi bukan hanya ada pada oknum-oknum yang sekarang berkuasa dalam sebuah sistem pemerintahan tetapi bahkan pada mereka-mereka yang dianggap sebagai korban keberlangsungan korupsi dan atau mereka-mereka yang seharusnya berada pada sisi diametral. Potensi tersebut akan terasa, faktual, ketika mereka yang berpotensi untuk melakukan korupsi mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkannya.

Korupsi bisa saja dimulai dari tradisi-tradisi sederhana yang dilakukan sehari-hari. Terlalu biasa, sering dilakukan dan banyak yang mempraktikkannya, maka aktivitas tersebut dianggap wajar saja terjadi. Tradisi berkendaraan di jalan umum misalnya, adalah cerminan perilaku kebanyakan masyarakat kita yang tipis rasa publiknya. Keinginan untuk sampai di tujuan dengan cepat, aman dan tanpa gangguan seringkali harus mengorbankan kebutuhan pengguna jalan yang lain, yang sangat mungkin juga mempunyai keinginan sama. Akhirnya meskipun ada sistem pengatur lalu lintas tetap saja tidak berhasil membuat jalanan umum benar-benar tertib. Ungkapan yang dianggap bijak oleh kebanyakan masyarakat, “yang penting selamat”, merupakan sistem informal yang lebih tertanam di bawah sadar pengguna jalan, yang sayangnya keinginan untuk selamat tersebut seringkali harus dibayar dengan ketidakperdulian terhadap keselamatan orang lain. Ketika semua pengguna jalan umum berprinsip demikian, maka yang terjadi, jalan umum menjadi rimba raya yang menempatkan yang terkuat sebagai menang.

Dalam sebuah catatan kolom di harian umum Kompas beberapa tahun yang lalu (kalau tidak salah ditulis oleh Ariel Heryanto) saya membaca sebuah pernyataan menarik, yang hingga saat ini terus menempel di kepala saya. Catatan tersebut kurang lebih menyatakan bahwa ketidakadaan rasa publiklah salah satu sebab utama munculnya korupsi. Seorang koruptor bisa saja adalah suami dan ayah yang baik di rumah. Dia dan keluarganya saja yang dipikirkan, tidak perduli apakah upaya untuk menafkahi keluarganya ternyata menyerobot hak orang lain. Berangkat dari konsep-konsep dan tradisi hidup yang sederhana inilah yang memunculkan nepotisme, cabal dan akhirnya oligarki.
***

S.Sasaki Shiraishi mencatat fenomena keluarga Indonesia dalam politik dengan sangat bagus dalam bukunya Pahlawan-Pahlawan Belia. Di antaranya yang cukup menarik untuk diperhatikan adalah hubungan antara atasan dengan bawahan yang dibahasakan sebagai bapak dan anak buah. Dalam bahasa politik-kekeluargaan (politico-familial), Soeharto adalah Bapak Presiden, bukan semata-mata Presiden tetapi juga Bapak tertinggi (Supreme Father)-perbedaan yang amat halus namun penting, yang dengan mudah hilang dalam terjemahan bahasa Inggris (S.Sasaki Shiraishi, 2009:2).

Istilah keluarga atau keluarga besar sering dipakai di banyak lembaga di negeri ini, baik lembaga negeri maupun swasta. Di dalam lembaga tersebut terdapat koneksi yang hierarkis antara bapak (atasan) dan anak (bawahan). Hierarki tersebut tidak kemudian sepenuhnya dimanfaatkan oleh sang bapak untuk sewenang-wenang tehadap anak buahnya. Seorang bapak yang baik haruslah juga mempunyai toleransi dalam penerapan aturan. Jika para bos selalu mematuhi hukum dan peraturan secara tegas, tanpa mengingat kebutuhan bawahan, maka mereka tidak akan dicintai dan dihormati sebagai bapak (S.Sasaki Shiraishi, 2009:2).

Konsep pemimpin semacam itu bukan saja sekarang diterapkan. Sejak jaman kerajaan di Jawa, menjadi seorang raja pun tidak bisa sepenuhnya sewenang-wenang. Kalau ingin dicintai oleh para abdinya maka dia juga harus penuh toleransi dan mampu mengelola konflik di antara para abdinya. Menurut Ricklefs, seluruh struktur ini akan runtuh pada saat raja menjadi terlalu rajawi atau kurang rajawi, dimana hampir tidak mungkin didapatkan konsensus untuk menjaga tegaknya struktur ini (William J.Remmelink, 2002:8).

Dalam sub bab yang berjudul Kedermawanan dan Korupsi (buku Pahlawan-Pahlawan Belia), Saya Sasaki Shiraishi mengisahkan sebuah skandal yang mengakibatkan sebuah Bank rugi sebesar US $ 429 juta, yang melibatkan seorang mantan Menteri Koperasi dan kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) jaman pemerintahan Soeharto yang pada saat itu menjadi Presiden Komisaris Bank tersebut. Dalam kasus ini dia hanya dianggap lalai dan semuanya terjadi karena kedermawanannya. Ia perlu mencari banyak uang, bukan saja untuk menopang istri, anak, saudara, menantu, kawan, dalam lingkungan keluarganya, tapi juga keluarga besarnya di kantor, yaitu para bawahan berikut keluarga mereka (Saya Sasaki Shiraishi, 2009:154). Maka tidak heran ketika akhirnya dia dicopot jabatannya sebagai Presiden Komisaris, selepas upacara serah terima banyak bawahannya yang menangis, merasa ditinggalkan oleh sang bapak yang dermawan.

Dalam masyarakat tradisional Jawa seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi dipandang tidak hanya sebagai orang terkemuka, terhormat dan berwibawa, tetapi sekaligus juga sebagai seorang “orang tua” yang menjadi tempat bertanya dan meminta, pendeknya berfungsi sebagai pelindung, baik dalam bidang jasmani maupun rokhani, bagi masyarakat sekitarnya pada umumnya dan sanak-saudara khususnya. (Sartono Kartodirdjo dkk, 1987:66). Disebutkan lebih lanjut dari uraian di atas, dalam buku Perkembangan Peradaban Priyayi, nilai-nilai tradisional tersebutlah yang berpotensi menjadi sumber korupsi.

Kekeluargaan inilah, konsep yang cukup lama dikenal di masyarakat kita yang menjamin rasa aman, nyaman dan terlindungi. Asalkan “tahu sama tahu” maka semuanya bisa “main”. Bertumbuhsuburlah korupsi di dalam sistem dan jaringan “keluarga” tersebut. Salah satu penyebab utama sulitnya kasus korupsi dikuak dan diprosesperadilankan juga karena sistem dan jaringan “keluarga” ini.

Biasanya, jika seorang anggota “keluarga” mengambil uang dari saku anggota lain, maka itu berarti pinjam. Dengan demikian, tidak ada pencuri dan pencopet yang bisa mewujudkan dirinya dalam semesta damai ini. Yang ada mungkin hanya seorang paman yang tidak bisa dipercaya omongannya, yang cenderung lupa untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya. (Saya Sasaki Shiraishi, 2009:47)

Hierarki dalam sistem dan jaringan “keluarga” ini jugalah yang menciptakan sikap dan etos kerja “asal bapak senang” pada para bawahan. Namun sikap yang semacam inilah yang justru di masyarakat Jawa abad 19 pernah dicatat sebagai keutamaan sebagai seorang priyayi. Dalam buku Perkembangan Peradaban Priyayi disebutkan bahwa dalam Serat Tri Pama Adipati Mangkunegara mengambil tokoh pewayangan Sumantri sebagai teladan pengabdian mutlak pada raja. Selain itu yang sering dimunculkan sebagai tauladan adalah tokoh Kumbokarna (Ramayana) yang diceritakan memilih membela negaranya meskipun dia tahu bahwa kakaknya, sang raja Dasamuka, berada pada pihak yang salah, serta Adipati Karna dalam Mahabarata yang tetap berada di pihak Kurawa dalam perang Baratayuda melawan saudara-saudara kandungnya, Pandawa, gara-gara dia merasa berhutang budi kepada sang raja, Duryudana, meskipun dia tahu bahwa Kurawa berada di pihak yang salah.

Yang dianggap sebagai keutamaan sebagai pegawai adalah loyal dan selalu menyenangkan atasan. Dengan demikian mudah untuk dipahami bahwa orientasi pokok dalam pengabdiannya bukan orientasi kepada penyelesaian kerja, tetapi orientasi membuat puas atasannya (Sartono Kartodirdjo dkk, 1987:137).

Orientasi kerja seperti inilah yang kemudian membuat atasan memeras pegawai bawahannya dan atau bawahan menyuap atasannya dengan menyediakan berbagai kebutuhannya dengan pamrih tertentu.
***

Pages: 1 2

Albertus Rusputranto Ponco Anggoro

Biasa dipanggil Titus, lebih dari 13 tahun ini beraktivitas di seputaran persoalan kebudayaan dan kesenian. Mulai tahun 2009 mengajar di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dan saat ini sedang melanjutkan studi di program pascasarjana Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

You may also like...

2 Responses

  1. Chendra Adam says:

    Akibat korupsi Rakyat menderita, dimana seharusnya uang rakyat yg dikorup itu u pembangunan jadinya dipakai u kepentingan sendiri……

Berikan Komentar

Surel tidak akan kami publikasikan. Harus diisi *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>