Tak ada alasan menunda ”Tarik paksa laptop eks anggota Dewan”

Edisi : Jum’at, 28 Agustus 2009 , Hal.I
Solo (Espos)

Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Solo menilai Sekretariat Dewan (Setwan) berhak melakukan upaya paksa, bahkan sampai ke proses hukum, lantaran banyak anggota Dewan yang belum mengembalikan inventaris daerah berupa laptop.
Penegasan itu disampaikan Direktur Eksekutif Pattiro Solo Alif Basuki dan Akademisi Fakultas Hukum UNS M Jamin saat dihubungi Espos, Kamis (27/8), secara terpisah. Menurut Alif, pengembalian laptop itu harus segera dilakukan mantan anggota Dewan, karena waktunya sudah jauh dari batas waktu yang ditentukan Setwan. Dia menegaskan, Setwan mempunyai hak untuk melakukan proses hukum selanjutnya.
Alif juga menyoroti soal perlu tidaknya pengadaan laptop baru bagi anggota Dewan baru. Selama keberadaan laptop itu benar-benar dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, tegasnya, maka pengadaan laptop baru tidak masalah. ”Permasalahannya ada beberapa anggota Dewan yang gagap teknologi (Gaptek), sehingga fasilitas laptopnya itu justru diberikan kepada anggota keluarganya. Persoalan itu yang mesti diperhatikan di samping adanya semangat untuk efisiensi anggaran,” paparnya.
Wakil Ketua DPRD Sementara Kota Solo Supriyanto mengaku sebenarnya lebih menekankan pada adanya upaya penghapusan aset daerah untuk laptop yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan alias rusak, bukan pada pengadaan laptop baru. ”Jadi bukan semata-mata ada pengadaan laptop baru, melainkan lebih memperhatikan pada upaya pengoptimalan kinerja Dewan. Selain itu juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Pengembalian
Akademisi Fakultas Hukum UNS M Jamin menambahkan, secara aturan normatif harusnya memang ketika jabatan anggota Dewan berakhir, maka fasilitas jabatan itu harus dikembalikan ke daerah. Menurut dia, tidak ada alasan untuk menunda-nunda pengembalian barang daerah itu, apalagi menyangkut barang yang bersifat penting dan mudah dipindahkan.
”Kalau sampai sekarang persoalannya menjadi berlarut-larut, maka harus ada upaya untuk menarik kembali dengan upaya paksa oleh Setwan, asalkan sudah memberikan peringatan. Kalau dilihat dari sisi hukum, tidak perlu sampai melibatkan aparat hukum. Tetapi lebih pada tanggung jawab moral kepada masyarakat dan komitmen mereka sebagai tokoh dan wakil rakyat.” – Oleh : Tri Rahayu

Source :

http://www.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h06&id=285353

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *