Arsip Tag: Pengelolaan APBD
Liputan APBD di Soloraya Perlu Ditingkatkan

Liputan APBD di Soloraya Perlu Ditingkatkan

Dunia informasi saat ini diakui memang sudah menjadi sajian sehari-hari dalam kehidupan kita. Dari berita utama, indeptnews, breaking news, soft news, hingga dunia hiburan banyak disajikan oleh media massa baik nasional maupun lokal.
Yang menjadi salah satu permasalahan adalah belum semua media massa bisa menyajikan berita-berita yang diperlukan oleh masyarakat untuk mengatasi persolaan-persoalan kebijakan publik yang [...]

Lanjutkan
”Belanja Barang & Jasa Boros”

”Belanja Barang & Jasa Boros”

Kamis, 03/12/2009 11:00 WIB
BOYOLALI (Joglosemar): Sekali lagi kritikan tak sedap ditujukan kepada Pemkab Boyolali, kali ini Pemkab dinilai tidak menaati Permendagri 25/2009 tentang pedoman penyusunan APBD 2010. Pasalnya, alokasi belanja langsung masih menitik beratkan pada belanja jasa/barang daripada belanja modal, dan masih banyak pemborosan di sana.
Belanja langsung dalam RAPB 2010 yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah [...]

Lanjutkan
Bermasalah, Kajari tolak hibah Rp 300 J

Bermasalah, Kajari tolak hibah Rp 300 J

Edisi : 11/26/2009, Hal.I
Sukoharjo (Espos)
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo, Kardi SH, menegaskan pihaknya tidak akan menerima hibah Rp 300 juta, apabila dana itu ternyata menimbulkan polemik di kalangan Dewan maupun masyarakat serta bakal menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo berencana memberikan dana hibah senilai Rp 300 juta kepada Kejari. Dana [...]

Lanjutkan
Raker di hotel, Dewan dikritik

Raker di hotel, Dewan dikritik

Edisi : 11/24/2009, Hal.VIII
Boyolali (Espos)
DPRD Kabupaten Boyolali melangsungkan rapat kerja (Raker) di Hotel Agas Solo, Minggu-Senin (22-23/11).
Namun penyelenggaraan Raker Dewan tersebut mendapat kritikan pedas lantaran dinilai sebagai pemborosan anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami krisis.
Direktur Eksekutif Pattiro Surakarta, Alif Basuki menyayangkan pemborosan anggaran APBD untuk keperluan penyelenggaraan Raker DPRD tersebut mengingat [...]

Lanjutkan
Pemkot diminta berlakukan pajak progresif

Pemkot diminta berlakukan pajak progresif

Edisi : 10/28/2009, Hal.III
Solo (Espos)
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo diminta merintis pemberlakuan kebijakan pajak progresif guna memacu realisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Pandangan tersebut dikemukakan akademisi Jurusan Sosiologi FISIP UNS, Dr Mahendra Wijaya dalam Workshop Mencermati Kebijakan Anggaran dan Program Pemerintah Daerah dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Solo tahun 2010 garapan Pusat Telaah dan Kajian [...]

Lanjutkan
Improve the web with Nofollow Reciprocity.