Mungkinkah SPP Berganti Nama?

Hal ini sudah lama menjadi pertanyaan dikalangan orang tua murid sekolah dan kalangan pemerhati pendidikan Kota Solo. “Kenapa tidak ada tarikan SPP untuk tingkat SD-SMP di Kota Solo justru pungutan diluar nama SPP akumulasi jumlahnya lebih besar dibanding dengan jumlah SPP tiap bulannya. Apa SPP itu sudah berganti nama yang penting bisa memungut dana dari siswa”, ungkap seorang Ibu, orang tua siswa salah satu SMP di Solo yang tidak mau disebut namanya.

Saat ini dilapangan banyak pungutan entah itu dengan atas nama uang gedung, Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Sumbangan Pengembangan Sekolah (SPS) dan pungutan yang lain. Menanggapi keresahan masyarakat tersebut Walikota Solo, Ir Joko Widodo (Jokowi) pernah mengeluarkan surat edaran pada tahun 2010 yang berisi diharuskannya penggratisan segala macam biaya bagi siswa yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Hal ini berlaku bagi seluruh sekolah negeri dan swasta di setiap jenjang.

Bagi siswa yang menginginkan keringanan juga harus dipenuhi oleh sekolah walaupun dalam prakteknya juga tidak dapat sembarangan. Siswa yang dimaksud diharap mencari salah satu bukti miskin. Antara lain Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS) dengan kartu gold atau kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Selain sekolah dapat melakukan kunjungan ke rumah siswa, dengan menunjukkan kartu tersebut, sekolah wajib menggratiskan segala biaya bagi siswa tersebut.

Tentu saja banyak masyarakat kurang mampu belum bisa tertampung dalam program tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan minimnya informasi yang dimiliki oleh orang tua murid dan waktu untuk mengurus prosedur yang sangat ‘mepet‘ sehingga banyak orang tua tidak bisa mengakses fasilitas tersebut. Mau tidak mau orang tua tetap berusaha membayar berbagai pungutan yang diwajibkan sekolah meskipun dengan jalan berhutang pihak lain daripada berdampak pada anaknya yang masih sekolah.

Iklan gratis tentang Wajib Pendidikan Sembilan Tahun yang pernah didengungkan beberapa waktu di media elektronik akan berbeda dengan kenyataan di lapangan karena belum bisa terealisasi dengan baik. Sebenarnya dengan terbitnya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan setiap warga Negara berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar, maka sebagai konsekuensinya pemerintah wajib memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS serta satuan pendidikan yang sederajat). Akan tetapi kenyataan di lapangan, bahwa pemerintah belum sanggup untuk memberikan pelayanan yang baik untuk mengatasi berbagai persoalan terkait dengan biaya pendidikan yang masih dianggap sangat tinggi bagi kebanyakan masyarakat kita.

Sistem pembiayaan Bantuan Operasi Sekolah (BOS) yang dimaksudkan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain maka permasalahan mengenai biaya pendidikan diharapkan bisa sedikit teratasi. Dengan BOS diharapkan, siswa dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar Sembilan Tahun. Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia.

Dalam penggunaan BOS sendiri sebenarnya sudah ada pedoman mana yang boleh dibiayai dan mana yang tidak boleh dibiayai oleh BOS. Ketika Pattiro Surakarta mencoba memulai riset tentang advokasi dana BOS banyak responden dari orang tua siswa yang tidak tahu mengenai dana BOS. Apalagi sampai bisa berpartisipasi aktif di tempat anaknya sekolah untuk bisa mengkritisi penggunaan dana BOS dan kebijakan sekolah yang lainnya. Kebanyakan orang tua siswa masih bersikap pasif terhadap berbagai pungutan yang dibebankan kepada siswa meskipun dalam diri mereka juga sangat keberatan.

Biasanya, orang tua yang aktif mengkritisi tranparansi dana pendidikan hanya yang tergabung dalam komite sekolah itupun tidak menjamin orang yang tergabung dalam komite sekolah aktif mengkritisi kebijakan-kebijakan sekolah. Oleh karena itu perlu sekali diadakan pelatihan-pelatihan di masyarakat khususnya orang tua siswa yang tidak mampu agar bisa aktif berpartisipasi dalam berbagai kebijakan di tingkat sekolah.

Oleh: Sulatri
Pegiat Pattiro Surakarta

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

1 Response

  1. iwan says:

    sangat mendukung apa yang dikerjakan Pattiro solo, sebetulnya masih banyak yang harus dicermati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *