Soal Pejabat Terima Parcel Ada yang Melarang Keras, Ada yang Hanya Mengimbau

Edisi : 9/2/2009, Hal.1

Tradisi mengirim parcel kembali menjadi sorotan menjelang Lebaran kali ini. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dengan tegas mengeluarkan larangan keras menerima parcel Lebaran bagi kalangan pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot, karena dikhawatirkan akan menimbulkan salah pengertian.
Larangan tersebut akan dituangkan dalam bentuk surat edaran (SE) yang segera diterbitkan.
Walikota Solo, Joko Widodo di Balaikota, Selasa (1/9), mengatakan, seperti halnya Lebaran tahun-tahun sebelumnya, aturan sehubungan dengan parcel Lebaran kepada pejabat di lingkup Pemkot Solo masih sama. Para pejabat, dengan alasan apa pun, dilarang menerima parcel.
Senada, Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Boeddy Soeharto mengatakan, surat edaran kepada para pejabat agar tidak menerima pemberian parcel segera terbit. Apalagi kalau terbukti pemberian parcel itu tujuannya mengarah pada gratifikasi. ”Sebenarnya dari dulu kan aturannya jelas, untuk menghindari kesalahpahaman yang mengarah pada gratifikasi lebih baik tidak menerima atau memberi parcel,” kata Boeddy.
Ditanya apa akan ada sanksi bagi para pejabat yang menerima parcel, Boeddy mengatakan, harus ada aspek pembuktian.
Menurutnya, itu bagian yang sulit. Bisa saja seorang pejabat menerima parcel dan mengemukakan alasan itu hanyalah untuk silaturahmi dan sebagainya. Namun, satu hal yang jelas, Boeddy mengatakan, larangan menerima parcel itu dikeluarkan karena motifnya bisa mengarah pada upaya mempengaruhi penyalahgunaan wewenang.
Bila Solo dengan tegas melarang keras pejabat menerima parcel, sedikit berbeda dengan kondisi beberapa kabupaten di sekitarnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sekda Wonogiri Suprapto hanya mengimbau tukar menukar parcel yang lazim dilakukan di kalangan pejabat, agar tidak dilakukan. Suprapto mengatakan, lazimnya pimpinanlah yang memberikan parcel, bukan malah sebaliknya (SOLOPOS, Senin 1/9).
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Karanganyar, Iskandar, menyampaikan, sejauh ini belum ada petunjuk dari Bupati Rina Iriani terkait larangan memberi dan menerima parcel Lebaran bagi semua pejabat di lingkungan Pemkab Karanganyar.
Di Sragen, Pemkab juga mengeluarkan larangan pejabat PNS di lingkungan Pemkab setempat untuk menerima bingkisan Lebaran atau parcel. Kabag Humas dan Protokol Pemkab Sragen, Harjuno Toto, mengatakan, larangan penerimaan parcel maupun bingkisan Lebaran dalam bentuk apapun sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir.
Dari Klaten diberitakan, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektorat Klaten Eko Medisukasto mengatakan, sejauh ini belum ada instruksi resmi dari Bupati Klaten Sunarna terkait persoalan parcel. Namun, hal yang biasanya berlaku di Klaten, instruksi tersebut bersifat imbauan. ”Larangan resmi tertulis tidak ada,” kata dia.
Kendati hanya bersifat imbauan, dia meminta seluruh pejabat eselon di Pemkab Klaten untuk tahu diri. Mereka diminta untuk memahami mana parcel-parcel yang bisa dianggap layak diterima maupun tidak.
Sementara Bupati Boyolali Sri Moeljanto mengatakan terkait pemberian parcel bagi pejabat, semua akan dikembalikan kepada pejabat yang bersangkutan untuk menyikapinya berdasarkan pemahaman mereka terhadap sumpah saat diangkat sebagai pejabat publik.
Menanggapi permasalahan ini, Direktur Program Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Solo, Setyo Dwi Herwanto, mengatakan, sebenarnya semua sudah diatur secara jelas. Pemberian parcel di kalangan pejabat tidak diperbolehkan karena bisa mengindikasikan gratifikasi.
”Larangan parcel di kalangan pejabat sebenarnya kan sudah diatur cukup lama. Mestinya para pejabat sudah paham mengenai hal itu, dan punya kesadaran sendiri untuk menghindarinya karena bisa berisiko.”

Larangan gratifikasi

UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah). – Suharsih, Heriyono AA, Indah SW, Hijriyah A, Kaled H


Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *