Sinergi dan Harmonisasi dalam Pencapaian MDGs

Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan pada KTT Milenium oleh 189 negara anggota PBB pada bulan September 2000. Semua negara yang hadir pada pertemuan tersebut bersepakat dan berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional-nya dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu mendasar mengenai pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, perdamaian, serta keamanan baik global maupun regional dan nasional.

Deklarasi ini merupakan kesepakatan bersama negara-negara di dunia berkenaan dengan sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan pada beberapa tujuan pembangunan millennium. Tujuan dari Pembangunan Milenium (MDGs) adalah (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup; (8) membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut maka diturunkan atau diterjemahkan dalam beberapa indikator-indikator serta ditetapkan target-target capaian. Indikator dan target capaian tersebut memang ditetapkan secara global, akan tetapi dalam implementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sebuah negara. Artinya meskipun ada fleksibilitas namun harus tetap pada koridor yang telah disepakati dan dapat diukur tingkat pencapaiannya serta kemajuannya pada tenggat waktu yang disepakati yakni sampai dengan tahun 2015.

Dalam menyukseskan mencapai tujuan-tujuan tersebut peran multipihak menjadi sangat penting. Selain peran global, peran stakeholders nasional dan lokal juga menjadi sangat penting. Sinergisitas antar elemen bangsa adalah kunci penting dalam mencapai tujuan MGDs tersebut.

Perlu diingat bahwa MDGs telah menjadi referensi penting dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Setidaknya ini tercermin dengan diintegrasikannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Ini artinya pada 2015, Indonesia akan dapat mencapai target tujuan MDGs tersebut. Dan hal ini butuh kerja keras dan kerja sama semua pihak.

Selain pada level nasional, MDGs juga dijadikan rujukan dan referensi dalam perencanaan pembangunan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pencapaian tujuan-tujuan MDGs pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) akan berpengaruh pada pencapaian pada tingkat nasional. Pencapaian nasional merupakan agregasi dari pencapaian pada tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga, keberhasilan pencapaian tujuan MDGs pada tingkat kota/kabupaten merupakan hal yang penting. Untuk itulah mengapa adanya harmonisasi dan sinergisitas antar elemen atau stakeholders pada tingkat kota/kabupaten juga menjadi hal yang penting.

Adalah pemerintah (pusat dan daerah), pihak swasta, kelompok masyarakat sipil serta LSM pun memiliki peran dan fungsi masing-masing yang akan berkontribusi dalam pencapaian MGDs di sebuah daerah kota/kabupaten serta Indonesia. Semua memiliki tanggung jawab sesuai dengan porsi masing-masing. Sebab masing-masing memiliki strategi dan model gerakan maupun metode masing-masing dalam mendukung pencapaian MDGs ini.

Perlu dicatat bahwa peran sektor swasta maupun LSM, akan optimal ketika pemerintah sebagai leading sector dalam pencapaian MDGs juga harus optimal. Tanpa peran maksimal dari pemerintah maka kontribusi mereka dalam pencapaian MDGs tidak akan dapat terukur.

Peran dan Posisi LSM

Bahwa secara garis besar memang ada 2 (dua) model pendekatan gerakan yang dilakukan oleh LSM, yakni model gerakan advokasi dan intervensi sosial. Model gerakan advokasi adalah sebuah gerakan yang fokus pada terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada masyarakat; sedangkan model intervensi adalah menggunakan pendekatan praktis seperti pengembangan ekonomi masyarakat marjinal. Pada model gerakan advokasi sendiri ada 2 (dua) pendekatan yang biasanya dilakukan oleh LSM, yakni pendekatan secara vis a vis dengan pengambil kebijakan atau pemerintah serta pendekatan kedua adalah pendekatan kemitraan kritis.

Pendekatan mitra kritis lebih mengedepankan proses dialog dan technical assistant dalam melakukan perubahan kebijakan dengan berdasarkan pada data dan fakta yang dikumpulkan dari masyarakat berbasis penelitian maupun pengorganisasian masyarakat. Model pendekatan ini dinilai lebih mengena, sebab selain efektif mempengaruhi perubahan kebijakan juga dinilai dapat meningkatkan kapasitas dan pembelajaran pada tiga pihak yakni pemerintah selaku pengambil kebijakan; LSM selaku bridging dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Dari peran-peran LSM tersebut maka akan tercipta sebuah kemitraan yang saling mengisi satu sama lain.

Memang ada kekhawatiran jika LSM menjalin kemitraan dengan pemerintah maka peran penyeimbang dan kritikus pada pemerintah akan melemah. Akan tetapi dalam proses kemitraan biasanya telah jelas pembagian peran dan tanggung jawab, sehingga porsinya sudah jelas dan nyata. Dengan kemitraan biasanya para pihak akan mengusahakan sumber daya masing-masing dan menyinergikannya.

Demikian halnya dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan MDGs di Kota Surakarta. Sinergi dan harmonisasi yang dibingkai dalam kemitraan kritis antara LSM dengan pemerintah daerah adalah menjadi kata kunci dan jawaban atas pola relasi seperti apa yang pas. LSM memiliki peran penting atau urgen dalam mendorong maupun terlibat aktif dalam mewujudkan cita-cita yang telah disepakati secara global tersebut.

LSM sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil akan lebih banyak berperan sebagai katalisator serta akan memberikan support bagi pemerintah daerah dan sektor swasta yang menjadi counter pad mereka.

LSM akan mendukung upaya-upaya yang coba dan telah disusun dan diusulkan oleh pemerintah daerah dalam sebuah rencana aksi sesuai dengan bidang gerak dan fokus isu yang menjadi visi lembaga tersebut. Untuk itulah, LSM harus mulai diajak serta dalam rembugan  sejak proses penyusunan rencana aksi bersama tersebut.

Tanpa keterlibatan sejak awal, maka peran LSM tidak akan optimal. Akan ada kegagapan ketika tiba-tiba disodori sebuah rencana aksi bersama dan diminta langsung memberikan support serta terlibat aktif dalam kegiatan dan agenda rencana aksi tersebut.

Pemerintah daerah harus menyadari betul hal ini. Artinya jika memang ingin mengajak serta LSM dalam agenda aksi daerah untuk pencapaian MDGs maka sejak awal harus dilibatkan dalam pembuatan rencana aksinya. Kemauan pemerintah daerah untuk melibatkan LSM sejak dini adalah komitmen awal yang harus dibangun, sehingga pihak LSM pun tidak merasa hanya dimanfaatkan semata. Hal ini juga berlaku pada sektor swasta. Sebab, sejatinya baik sektor swasta maupun LSM juga telah memiliki agenda masing-masing, sehingga butuh disinergikan dan diharmonisasikan agenda-agenda tersebut dalam pembahasan rencana aksi.

Sampai dengan saat ini harus diakui bahwa  LSM di Kota Surakarta memang belum semuanya diajak rembugan dalam rangka menyukseskan pencapaian tujuan MDGs di Surakarta. Padahal ketika ditinjau dari program-program yang dijalankan oleh lembaga-lembaga tersebut dapat dipastikan berkontribusi positif dalam pencapaian tujuan MDGs. Namun karena memang tidak terkoordinasi dan tersinergikan maka masih berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak pernah terukur.

Perlu diingat bahwa pemerintah tidak akan pernah sukses dalam mencapai target-target MDGs tanpa melibatkan stakeholders lain. Pemerintah daerah berjalan sendiri dengan program-programnya; demikian juga dengan LSM dan sektor swasta, maka capaian target MDGs di Surakarta tidak dapat diukur secara optimal. Padahal jika dapat disinergikan, tentunya capaian target akan menjadi lebih dari yang dicapai jika hanya atas upaya dan usaha pemerintah daerah.

Misalnya, ketika pemerintah kota menyatakan telah berhasil mencapai satu atau dua target MDGs dalam tahun ini atas upayanya sendiri; akan tetapi ketika terjadi sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan lain maka sangat dimungkinkan akan dapat mencapai empat atau lima target dalam satu tahun tersebut.

Dari ilustrasi tersebut betapa pentingnya proses sinergi dan harmonisasi peran para pemangku kepentingan (stakeholders) di Kota Surakarta dalam upaya mencapai target MDGs pada 2015.

Artinya, jika memang menginginkan kontribusi positif dari LSM maupun pihak-pihak lain dalam upaya mencapai target MDGs di Surakarta maka diperlukan sebuah upaya sinergisitas dan harmonisasi peran dan posisi masing-masing para pihak tersebut. Dan hal tersebut dapat tercapai jika dan hanya jika pemerintah kota Surakarta mau dan mampu memainkan perannya sebagai leading sector secara optimal dan secara terbuka menerima masukan dan peran semua pihak, sebab peran pemrintah adalah kunci dan utama dalam upaya pencapaian MDGs. [*]

Ditulis Oleh Andwi Joko Mulyanto (Direktur Eksekutif PATTIRO Surakarta)

Tulisan ini pernah dipublikasikan di HU Joglosemar, 16 Oktober 2012

Rokhmad Munawir

lebih lanjut tentang beliau sila kunjungi blog pribadinya di Rerasan dari Dusun

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *