Regulasi belum siap, sekolah gratis belum bisa terwujud di kota Surakarta

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Setiap anak berhak dan wajib menempuh pendidikan selam 9 tahun. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII pasal 31, yang berbunyi: (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan di ayat  lain juga dinyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapat belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional”. Oleh karena itu maka Pattiro Surakarta di Hotel Riyadi Palace pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009 yang lalu, menggelar Regional Meeting. Dibahas lebih jauh mengenai masalah yang ada dalam dunia pendidikan. Masalah-masalah tersebut seperti, masih adanya pungutan atau sumbangan padahal seharusnya pendidikan bisa gratis.

Masalah masih adanya pungutan atau sumbangan ini disayangkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah sudah mencanangkan sekolah gratis namun orang tua siswa masih saja dipungut biaya lain-lain. Seharusnya dengan adanya sekolah gratis orang tua siswa diperingan dengan biaya sekolah yang detiap tahun “merangkak” naik.

[singlepic id=233 w=320 h=240 float=left]Pada kenyataannya tidak semua sekolah negeri gratis. Hal ini disebabkan karena dana BOS seringkali oleh Komite Sekolah dialokasikan untuk fasilitas sekolah, bukan untuk menggratiskan biaya sekolah siswanya, seperti halnya untuk pengadaan komputer, lab komputer, dan lain sebagainya. Padahal sekolah gratis dapat terlaksana berkat adanya dana BOS.

Adanya program Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), program akselerasi juga kurang membantu bagi siswa yang kurang mampu. Hal ini dikarenakan biaya sekolahnya lebih mahal sehingga siswa yang tidak mampu tidak dapat mengikuti program khusus ini walaupun prestasinya baik.

Program sekolah gratis ini juga kurang merata karena pemerintah pusat kurang bisa melihat potensi di sekolah daerah. Misalnya, untuk biaya investasi, operasional, dan personal antar sekolah satu dengan yang lainnya berbeda apalagi antara sekolah RSBI dengan sekolah negeri biasa. Karena itulah diperlukan payung hukum yang mengatur tentang pendidikan yaitu perda pendidikan. Raperda pendidikan yang disusun oleh MPPS (Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta) dari kajian-kajian masalah pendidikan di Solo hingga menjadi naskah akademik dan kemudian diserahkan ke Pemkot tidak dipakai. Pemkot malah menggandeng pihak lain dalam menyusun Raperda tersebut, sehingga terjadi duplikasi naskah akademik dan terjadi pemborosan. Forum Study dan Silaturahmi Warga Nu Surakrta (FOSMINSA) diharapkan mampu untuk membantu MMPS dalam mengkaji masalah-masalah yang terjadi di bidang Pendidikan.

Pendidikan juga tidak lepas dari peran guru, tapi sayangnya kesejahteraan guru juga kurang diperhatikan. Dapat dikatakan kesejahteraan guru sampai saat ini belum memadai, terutama guru honorer. Terjadi perbedaan honor antara guru tetap dengan guru honorer, sehingga diperlukan standarisasi honor guru swasta.

Selain gaji guru masalah sertifikasi juag penting. Sertifikasi yang sudah berjalan seharusnya ada pengawasan yang ketat dari dinas terkait sehingga bisa dihindari guru yang tidak mempunyai kualifikasi mendapatkan sertifikasi. Fakta yang tejadi sekarang ini adalah para guru berlomba-lomba untuk kuliah lagi agar dapat mengikuti sertifikasi. Sertifikasi diambil bukan untuk meningkatkan kinerja dalam pembelajaran di sekolah tetapi lebih pada gaji.

Adanya standarisasi nilai UAN disetiap daerah dapat menghindarkan permasalahan yang akan timbul dikemudian hari, misalnya di bebebrapa sekolah standar nilai UAN tidak mencapai apa yang diinginkan oleh dinas setempat. Mengenai standar nilai UAN harusnya melalui beberapa tahapan dengan meneliti, menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan nilai UAN bagi para siswanya. Untuk itu nilai UAN disesuaikan dengan kemampuan sekolah masing-masing. Kurikulum juga harus sesuai dengan muatan lokal, kalua memang belum bisa diaplikasikan mungkin karena satu dan lain hal daerah selayaknya merekomendasikannya ke pusat.

Dari acara tersebut didapatkan beberapa rekomendasi, yaitu adanya pembahasan Raperda Pendidikan pada Tahun Anggaran 2010, adanya pembahasan alokasi untuk program Beasiswa Pelayanan Pendidikan, adanya pemberian beasiswa prestasi kepada siswa sampai ke jenjang perguruan tinggi, dan adanya usulan muatan lokal dalam penyusunan kurikulum pendidikan di tingkat kota.

[nggallery id=19]

Rokhmad Munawir

lebih lanjut tentang beliau sila kunjungi blog pribadinya di Rerasan dari Dusun

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *