Refleksi PKMS dan Tantangan JKN

Amanat UUD 1945 sebagai konstitusi negara, pasal 28H (1) (amandemen kedua) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Juga pada pasal 34 (amandemen keempat) pada ayat (3) dinyatakan bahwa setiap negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Demikian telah menjadi amanat konstitusi Negara ini.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kemudian diejawantahkan oleh Pemerintah dengan mengimplementasikan UU 36/2009 tentang Kesehatan yang mengacu pada penyediaan pelayanan publik kesehatan yang terjangkau (aksesibel) serta murah bagi warga negara.

Selain itu, mulai diberlakukannya UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial pada 2014 mendatang tentunya ada tantangan dan kesiapan Pemkot Surakarta, terutama bagaimana melakukan integrasi atas kebijakan daerah dengan kebijakan nasional ini. PKMS sebagai kebijakan daerah sebenarnya telah mengarah pada mekanisme ini, namun demikian tentunya kesiapan pemkot dan masyarakat Surakarta menjadi hal yang perlu didiskusikan menjadi bahan acuan terhadap kebijakan PKMS kedepannya. Disamping itu pemberlakuan PKMS bagi kader kesehatan (baca: Posyandu) juga menjadi hal yang harus dijadikan bahan refleksi bersama.

IMG-20140129-00718PATTIRO Surakarta memandang penting untuk melakukan evaluasi dan refleksi atas implementasi kebijakan tersebut di awal tahun 2014 mencoba mengajak stakeholders kesehatan di Surakarta untuk melakukan mendiskusikan hal tersebut.

Dalam diskusi yang diselenggarakan pada Rabu, 29 Januari 2014 di Hotel Sarila, Kalilarangan, Solo tersebut, terungkap bahwa kebanyakan warga merasa keberatan dengan premi yang diberlakukan tersebut. Selain itu warga yang hadir juga banyak menyampaikan bahwa permasalahan JKN ini adalah pada titik kritis Sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan masih sangat kurang sehingga warga masyarakat masih cukup kebingungan.

Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah sebagai berikut : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja (1) Sebesar 25.500 per orang perbulan dengan manfaat pel di ruang kelas III; (2) Sebesar 42.500 perorang per buln dng manfaat pely di ruang kelas II; (3) Sebesar 59.500 per orang per bulan dng manfaat pely di ruang kelas I.

Andwi Joko Mulyanto, Direktur PATTIRO Surakarta, mengkritisi bahwa masalah Data bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi hal krusial. Persoalan data harus diselesaikan dengan baik sehingga tidak ada warga miskin yang tidak dapat mengakses JKN ini.

Disamping itu, warga miskin (non Jamkesmas) yang selama ini ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui PKMS Gold juga harus difikirkan. Apakah Pemkot siap menanggung biaya iuran tersebut? Saat ini, sampai dengan 2019 masih diberikan kelonggaran untuk tetap menjalankan Jamkesda (baca: PKMS) namun setelah itu harus terintegrasi. Hal ini lah yang harus disiapkan dan menjadi tantangan Pemerintah Kota kedepan.

PKMS (Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta) yang telah berjalan selama 8 tahun ini secara umun telah cukup baik. Meskipun masih ada hal-hal yang kurang disana sini namun Pemkot telah cukup baik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Rokhmad Munawir

lebih lanjut tentang beliau sila kunjungi blog pribadinya di Rerasan dari Dusun

You may also like...

1 Response

  1. Untuk menjadi peserta PKMS, masyarakat harus mendaftar serta menunjukkan identitas dan keterangan domisili. Dengan mengantongi kartu PKMS, warga yang sakit cukup datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *