Raskin, Program Strategis Sarat Konflik

Program Beras untuk rakyat miskin atau Raskin sebenarnya sebuah program yang strategis bagi masyarakat. Hanya saja selama ini pelaksanaan dilapangan banyak menimbulkan polemik. Target sasaran dari program ini adalah rumah tangga miskin, namun sampai saat ini masih belum ada mekanisme yang baku dalam menentukan target sasaran. Sejak program ini digulirkan, target sasaran selalu berbeda-beda dan selalu terbentur oleh akurasi ketersediaan database rumah tangga miskin sampai level administrasi yang terendah (desa/kelurahan).

Mekanisme pemilihan target sasaran yang tepat (screening) belum berjalan dengan optimal sehingga yang sering terjadi adalah munculnya istilah kearifan lokal´ untuk menjaga stabilitas sosial,menghindari kecemburuan dan menghindari konflik dengan membagi beras Raskinsecara merata dan tidak dibagi menurut target sasaran.

Terakhir data penerima raskin berdasarkan data dari BPS yang melakukan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 sebagai data terpadu. Sayangnya data tersebut banyak yang tidak tepat. Bila dulu pendataan diserahkan pada daerah terdapat konflik kepentingan, artinya banyak yang mendapat Raskin adalah orang-orang terdekat penguasa daerah (RT, RW, Kadus, Lurah dan lainnya) kini malah ada beberapa kesalahan data. Apalagi Raskin disalurkan setahun kemudian yang sangat memungkinkan mobilitas warga ataupun warga yang meninggal. Ini bisa diasumsikan menjadi problem hulu sebelum beras itu disalurkan.

Sementara dilapangan ada beberapa bentuk penyimpangan dalam distribusi di level rumah tangga sasaran. Pertama, keterbatasan dana yang dimiliki RTM untuk menebus Raskin atau kurangnya informasi-informasi kedatangan beras menyebabkan RT tidak secara penuh menerima raskin dalam 12 bulan. Kedua, banyak terjadi kasus jumlah Raskin yang diterima rumah tangga sasaran lebih rendah dari hak yang seharusnya diterima. Kadangkala setiap bulan mereka hanya mendapatkan 12 kg bahkan ada yang kurang dari itu. Tidak diterimanya Raskin sesuai haknya tersebut disebabkan karena ada beberapa daerah yang menerapkan sistem bagi rata keseluruh rumah tangga (miskin maupun tidak miskin). Ketiga, Kualitas beras yang kadang buruk seperti berkutu, bau maupun pecah-pecah menyebabkan masyarakat miskin malah menjual beras tersebut. Kondisi ini tidak sesuai dengan harapan program.

Keempat, tidak adanya mekanisme komplain yang tersedia baik di level kelurahan maupun kota sehingga masyarakat bingung melakukan pengaduan. Kelima, policy penyaluran Raskin ditetapkan secara nasional bukan berdasar kondisi sosial budaya,  geografi, ekonomi daerah sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Banyak Ketua Rt harus menangani sengketa Raskin meski minim pengetahuan atau kapasitas dalam penyelesaian masalah ini. Kadang solusi yang diambil justru menimbulkan konflik baru.

Berdasarkan pemetaan di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1.   Transparansi menejemen pengelolaan Raskin ditingkat kelurahan hingga Rt. Tidak boleh ada lagi kebijakan ketua Rt yang tidak diketahui lurah supaya lurah dapat ikut menyelesaikan persoalan bila muncul.

2.   Tidak ratanya jumlah yang diterima oleh RTS disebabkan penerima lebih banyak dibanding dengan alokasi. Harus benar-benar ada kepastian bagi RTS penerima dan pendataan yang dilakukan sesuai data lapangan

3.  Kualitas beras Raskin harus dijaga meskipun dengan harga yang paling minim. Lamanya penyimpanan digudang turut mempengaruhi. Prinsip first in first out penyimpanan beras harus konsisten dijaga oleh Bulog.

4.  Pemerintah mulai dari kelurahan hingga kota membuka diri atas komplain yang diajukan meski secara verbal. Adanya kritikan atau komplain dari masyarakat menunjukkan program tersebut benar-benar diharapkan. Bukan malah bersikap sebaliknya. Selama ini belum ada pos pengaduan baik ditingkat kelurahan maupun kota.

5.  Pemerintah pusat hendaknya mengatur secara besaran atas kebijakan Raskin tidak perlu mengatur secara detil. Indonesia tidak bisa diseragamkan sebab secara geografis, sosial, ekonomi, budaya punya karakter yang tidak mungkin disamaratakan.

6. Pendataan RTS melalui PPLS tetap dilakukan BPS namun mengikutsertakan Ketua RT agar kesalahan data bisa diminimalisir.

Oleh : M. Histiraludin (Pengamat Sosial Surakarta)

gambar dari sini

Rokhmad Munawir

lebih lanjut tentang beliau sila kunjungi blog pribadinya di Rerasan dari Dusun

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>