Program Raskin di Solo Dinilai Masih Bermasalah

SOLO–MICOM: Persoalan data yang kurang aktual dan sistem distribusi yang belum tertata masih mewarnai pelaksanaan program beras untuk rakyat miskin (raskin) di Kota Solo. Akibatnya, banyak rumah tangga sasaran (RTS) yang tidak tersentuh, jumlah beras yang diterima berkurang karena harus dibagi dengan RTS yang tidak terdata, dan penerima manfaat raskin yang terkadang dibebani biaya tambahan.

Hal itu diungkapkan Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Andwi Joko dalam sebuah diskusi di Kota Solo, Kamis (16/2). “Itu merupakan hasil temuan dari penelitian yang kami lakukan sejak 2010 hingga 2011 lalu,” kata Andwi.

Penelitian tersebut difokuskan pada tiga bidang pokok. Yaitu, distribusi, pelaporan, dan mekanisme komplain. Dari ketiga bidang tersebut masalah data dan distribusi menjadi persoalan utama.

Data RTS yang tidak aktual, karena masih menggunakan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik pada 2008, menyebabkan banyak warga miskin tidak tercover. Hal itu berdampak pada jumlah jatah raskin yang didistribusikan.

Semestinya, kata Joko, update data ini bisa dilakukan melalui mekanisme musyawarah kelurahan. Akan tetapi selama ini usulan itu tidak pernah bisa memengaruhi data yang sudah ada.

“Misalnya si A dalam musyawarah kelurahan sudah disepakati sebagai penerima raskin, tetapi ketika diusulkan kepada pemkot dan bulog tetap saja tidak masuk alokasi,” jelasnya.

Dari sisi distribusi, Pattiro melihat sejauh ini mekanismenya belum mapan. Sesuai ketentuan ujung tombak distribusi raskin adalah kelurahan, tetapi dalam prakteknya lebih banyak dilakukan ditingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) karena alasan jarak yang lebih dekat.

Persoalannya, RT atau RW tidak mendapatkan alokasi dana distribusi raskin. Sehingga dana untuk pembelian kantung plastik atau transportasi seringkali terpaksa dibebankan kepada penerima.

“Seharusnya RT dan RW yang menjadi ujung tombak distribusi raskin diwadahi dalam regulasi dan diberikan bantuan dana. Memang tidak semua wilayah seperti itu, tetapi ada,” kata Andwi. (FR)

Source : http://www.mediaindonesia.com/read/2012/02/17/299058/289/101/Program-Raskin-di-Solo-Dinilai-masih-Bermasalah)

Rokhmad Munawir

lebih lanjut tentang beliau sila kunjungi blog pribadinya di Rerasan dari Dusun

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *