Problematika Beras Miskin (Raskin) di Kota Surakarta

Berbagai permasalahan dalam pelunasan pembayaran raskin yang sering molor dari penerima program Beras Miskin (raskin), maka pihak Rukun Tetangga (RT) diminta untuk menalangi pembayaran raskin terlebih dahulu bagi warganya yang mendapat raskin namun belum mampu untuk membayarnya. Hal ini disampaikan oleh Abdul Ghofar Ismail, Anggota DPRD Solo dari komisi IV dalam Diskusi Publik Terfokus dengan tema “Menguak Kisah Klasik Raskin: Mendorong Pengelolaan Raskin yang Akuntabel di Kota Surakarta” yang diadakan oleh Pattiro Surakarta bertempat di Bistro Restro(15/10/2011).

Namun demikian Ghofar panggilan akrabnya mengatakan bahwa DPRD juga akan memperjuangkan agar Pemerintah Kota(Pemkot)Surakarta juga bisa menalangi dulu dana raskin yang belum terbayar. Namun bila anggaran dari pemkot memang tidak mencukupi maka Pemkot Surakarta dianjurkan untuk memberi insentif kepada RT yang telah ikut menalangi pembayaran raskin padahal mereka tidak mendapatkan raskin.

Sementara dari Pemkot sendiri yang dalam diskusi itu diwakili oleh Diniah, Staf Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Surakarta yang mengurusi raskin menambahkan bahwa memang sampai sekarang yang mendapatkan insentif soal raskin itu baru sampai di tingkat kelurahan tidak sampai di tingkat RT. “Jadi kalau bisa raskin itu pembagiannya selesai ditingkat kelurahan langsung diterima oleh penerima raskin. Dengan demikian persoalan insentif-insentif untuk biaya masalah distribusi bisa terkurangi”, tambah Diniah.

Dalam temuan peneitian raskin di Surakarta oleh Pattiro yang dipaparkan Rohmad Munawir di lapangan memang ada beberapa permasalahan. Pertama persoalan data penerima raskin. Kedua, jumlah dan kualitas beras yang kadang tidak sesuai. Ketiga, harga beras yang kadang naik sampai di penerima raskin. Keempat, penerima raskin tidak tepat sasaran dimana kadang orang kaya juga dapat raskin sedang orang miskin tidak dapat jatah raskin atau dikurangi jatahnya. Kelima, pembayaran raskin yang kadang molor sehingga terkadang pihak pendistribusi harus rela menalangi pembayaran raskin terlebih dahulu.

Dalam diskusi tersebut juga ada tambahan permasalahan yaitu belum tersosialisasinya ke penerima raskin kalau raskin yang diterima tidak sesuai boleh dikembalikan pada hari H nanti akan diganti oleh Bulog. Permasalahan kedua jika raskin didistribusikan di kelurahan jika penerima raskin mau mengecek jumlah berat raskin yang ia terima di kelurahan ternyata tidak semua kelurahan mempunyai timbangan.

Dalam diskusi tersebut Heru Sutarto, warga Semanggi juga mengusulkan kepada DPRD agar istilah raskin diganti. Hal ini dipandang bahwa istilah ini akan berdampak luas dimana masyarakat cenderung akan berpikiran bahwa dia miskin. Bahkan di dunia internasional juga akan memandang bahwa bangsa ini memang bangsa yang miskin sehingga layaklah jika warga kita ke luar negeri sering dijadikan budak.

Oleh : Sulatri, Pegiat Pattiro Surakarta

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *