Transparansi dan Akuntabilitas BOS di Sekolah

Desentralisasi bermakna sebagai proses penyerahan fungsi-fungsi pemerintahan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah (Hurst, 1985). Dalam dunia pendidikan, juga terdapat adanya desentralisasi pendidikan ditandai dengan keluarnya UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Hemat penulis, salah satu tujuan desentralisasi pendidikan yaitu demi tercapainya distribusi tanggung jawab dalam bidang keuangan kepada daerah dan sekolah.

Berangkat dari masalah publik kenaikan harga bahan bakar minyak di tahun 2005, maka pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) guna mewujudkan penuntasan wajib belajar 9 tahun. Desentralisasi seharusnya mampu mempercepat proses penyaluran BOS. Namun, pelaksanaan BOS selama ini ternyata selalu mengalami hambatan di lapangan.

BOS yang bermasalah

Hasil penelitian pelaksanaan BOS di Kota Semarang mengungkapkan masih adanya kelemahan dalam proses penyaluran dana BOS yang belum dapat berjalan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan bahkan dalam prakteknya terjadi keterlambatan pencairan dana (Karding, 2007). Karding (2007) mengutip Koran Wawasan edisi 15 Dsember 2007, yang mewartakan penggunaan dana BOS oleh sekolah tidak pernah melakukan musyawarah dengan orang tua/wali termasuk dalam hal ini penyusunan RAPBS. Masih rendahnya tingkat akuntabilitas, penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS oleh sekolah ditandai dengan tidak dipublikasikannya atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan Publik terkait dana BOS.

Penelitian Bank Dunia turut menegaskan, program dana BOS belum transparan karena tidak diketahui sebagian besar orangtua siswa. Pengetahuan orangtua yang minim disebabkan transparansi dan akuntabilitas sekolah dalam mengelola BOS masih rendah (Mutia, 2010).

Penyaluran dana BOS triwulan pertama tahun 2011, tidak jauh berbeda dengan hasil kajian yang disebutkan di atas. Publik kembali ramai membicarakan terlambatnya pencairan dana BOS yang sedianya batas akhir penyaluran ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2011. Namun, sampai dengan 2 Mei 2011 masih ada 21 Kota/Kabupaten yang belum mencairkan Bos (Kompas, 2 Mei 2011). Penyaluran BOS yang terlambat disinyalir mampu melahirkan peluang-peluang korupsi di dalamnya. Oleh karena itu, tanggungjawab pemerintah Kota/Kabupaten dalam memenuhi hak sekolah untuk mendapatkan dana pendidikan menjadi satu pertanyaan besar bagi publik. Masalah akuntabilitas pada keterlambatan penyaluran BOS lebih cenderung mengarah pada aparat pemerintah Kota/Kabupaten yang mengalami primastic society.

Di satu sisi, akuntabilitas BOS di sekolah juga tak luput dari masalah. Sekolah mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan penggunaan dana BOS, seperti ditunjukkan besaran dana BOS dipakai untuk membayar guru tidak tetap yang seharusnya menggunankan anggaran Pemerintah Daerah atau alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Karding, 2007).

Solusi Masalah

Banyaknya permasalahan terkait pelaksanaan BOS, sekiranya diperlukan suatu capacity building dalam pelaksanaannya sehingga kebijakan BOS dapat dipertahankan ke depannya. Aparat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan manajerial yang memadai untuk menerima kekuasaan dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Hal tersebut, terkait pula dengan adanya desentralisasi pendidikan. Tanpa adanya kemampuan, hasil yang optimal rasanya sulit untuk diwujudkan

Pemerintah dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas BOS dengan melibatkan orang tua murid secara aktif dalam perencanaan dan pengawasan BOS di sekolah. Pengetahuan orangtua tentang program BOS berfungsi untuk mengawasi pengelolaan BOS secara maksimal. Di samping itu, adanya transparansi merupakan salah satu kunci terciptanya kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan publik, masyarakat tidak akan mau bekerjasama dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Itulah sebabnya, seluruh proses dan hasil pelaksanaan program BOS sekiranya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Tanpa transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi pendidikan akan bertentangan dengan hakikatnya sendiri, yakni menyerahkan hak dan kewenangan dalam urusan pendidikan kepada masyarakat, sebagai pemilik sejati pendidikan (Baedhowi, 2007).

Oleh: Tiyas Nur Haryani
Juara Ketiga Lomba Penulisan Pattiro Surakarta

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *