Perencanaan & Penganggaran Daerah Kota Surakarta

Membangun Komitmen Bersama Antara Pemda Kota Surakarta

& Masyarakat Untuk Merumuskan Regulasi Partisipasi Masyarakat

dan Pengawasan Publik dalam Proses Perencanaan

& Penganggaran Daerah Kota Surakarta

Dalam pertemuan ini harapannya adalah adanya komitmen politik dari pemerintah, legislatif dan juga masyarakat untuk melaksanakan monev dalam APBD Kita berharap agar keterlibatan masyarakat dalam masalah kebijakan publik itu tidak hanya ditingkat musren tapi kalau bisa sampai ditingkat monev. Selama ini ada keterputusan program sesudah musren, nah bagaimana agar hal tersebut bisa diperbaiki  sambutan dari Juanda Pattiro Surakarta dalam “Workshop Membangun Komitmen Bersama Antara Pemda Kota Surakarta dan Masyarakat Untuk Merumuskan Regulasi Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Publik dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kota Surakarta di Hotel Indah Palace, (10 /4/07). acara ini dibuka oleh Bp Qomaruddin , Sekretaris Daerah Kota Surakarta.

Sesi diskusi

Kalau kita melihat proses perencanaan itu sebenarnya sudah dimulai dari awal ketika walikota dan wakil walikota terpilih itu dilantik sudah dilakukan. Pada saat mereka terpilih sudah ada kewajiban untuk melakukan RPJMD dan disana juga harus ada ukuran dan asesment yang jelas di masa akhir jabatannya dalam RPJK APBD. Kalau secara normatif itu memang sudah dilakukan tapi kalau mengenai subtansinya itu kita disini dipersilahkan untuk menilainya. Apa yang diiginkan walikota itu menjadi rujukan dalam RPAS. Disitu sebenarnya juga masih ada ruang-ruang yang masih bisa dimasuki masyarakat melalui DPRD. Jadi memang kalau dalam aturannya itu tidak ada. Akan  tetapi, secara fungsi itu memang merupakan kesepakatan politik. Komitmen politik berikutnya adalah kemampuan untuk pembiayaan. Ini diharapkan agar pada saat kita katakanlah menghakimi itu juga bisa melihat bagaimana prioritas pada hal-hal yang sudah disebutkan. “Untuk mekanisme supaya itu bisa berjalan inten maka kami juga sepakat untuk membuat lembaga-lembaga yang nanti bisa menjembataninya. Memang derajat kepastian itu harus dikuatkan agar tidak ada bisa dalam aturannya. Dalam pores RAPBD itu kita sudah melakukan program prioritas dan berbagai hal yang diatur dalam PP.37” jelas Joni dari Bapeda

Tiap tahunnya dalam aturannya dalam Peraturan Pemerintah itu ada urusan wajib yang memang harus dilakukan oleh Pemkot itu ada 26. Pada saat proses APBD ini ada ruang publik yang perlu dilakukan seperti sosialisasi. Dalam monev itu di Bapeda juga sudah melakukan dengan beberapa waktu. Memang selama ini dalam monev itu kita belum melakukan pelibatan masyarakat. Sementara dalam proses perencanaannya anggaran saja masih banyak kekurangan yang dijumpai. Pada prinsipnya memang eksekutif itu juga bisa melibatkan masyarakat tapi dalam hal-hal yang mendasari sebagai landasan implementasinya itu belum ada. Dalam PP Mendagri 13 itu secara kejelasan itu memang belum ada kerjasama dari pihak lain secara independent. Untuk mensiasati itu maka melalui celah-celah itu bisa kita lakukan. Maka selama Permendagri itu belum ada revisi maka yang dilakukan itu pelibatan bukan kerjasama yang kedudukannya sama. Ini bukan berarti menurunkan masyarakat yang terjun disana. Eksekutif sendiri memang juga masih kebingungan dengan adanya PP tersebut. Nanti kita bisa mencari tahu dari bagian hukum agar kita bisa melakukan monev dengan jalan yang jelas dan monev tersebut benar-benar bisa dilakukan. Kita tidak lagi bersifat yang ambigu tentang partisipasi tapi melakukan dengan dasar hukum yang jelas sehingga tidak ada permasalahan dikemudian hari. Pada prinsipnya kita pertama mendukung adanya inovasi seperti peraturan untuk proses monev. Bapeda menyadari pada dasarnya proses partisipasi tidak hanya bergantung dari Bapeda tapi juga semua stakeholder.

Dalam pemaparannya Rustamaji staf Dosen FH UNS, pembicara pengganti Pak Yamin Pakar Hukum UNS menjelaskan bahwa jika kita membincangkan rencana pembangunan dan anggaran memang seakan-akan ada dikotomi pemisahan.  Disana dalam aturannya itu memperlihatkan bahwa seolah-olah tingkat partisipasi masyarakat dalam anggaran itu hanya sampai musren. Sedang selanjutnya itu kesannya hanya miliknya pemkot dan legislatif. Nah nanti dengan adanya perda yang akan dibuat seolah-olah baru masyarakat bisa masuk. Ini memperlihatkan adanya pemisahannya dua hal tersebut. Bisa jadi nanti akhirnya yang terjadi dalam masyarakat banyak hal yang di delete tanpa sepengetahuan masyarakat dan hal itu dilihat wajar. Padahal dalam singkronisasi hukum itu tidak seperti itu. Disana yang berhak menentukan masalah partisipasi publik itu bukan hanya legislatif atau pemkot tapi rakyat juga berhak untuk bisa terlibat disana. Kalau dalam aturannya itu yang disebut itu rakyat itu hanya masyarakat bisa berperan serta. Padahal peran serta itu hanyalah merupakan bagian dari partisipasi bukan partisipasi secara keseluruhan. Nah sebenanya nanti proses partisipasinya itu akan dalam bentuk apa, apakah ada motif-motif lain dalam proses partisipasi. Makanya kita perlu mempertegaskan bagaimana hal yang dipilih, apakah partisipasi atau hanya peran serta.

Mengenai masyarakat Solo sendiri itu nanti akan dibagi menjadi dua yaitu apakah masyarakat itu memang berkeinginan untuk berpartisipasi (catatan kultur) atau hanya manggo kerso. Nah sepenting apa nanti, jika ada regulasi yang memayungi stakeholder dalam beraktifitas untuk berperan serta dalam berpartisipasi. Kita nanti juga bisa melihat bagaimana tanggapan dari berbagai stakeholder baik eksekutif, legislatif, akademisi dan tokoh masyarakat untuk bisa membuat satu keputusan.  Kita memang bisa mengambil dari daerah lain tapi kia juga mempunyai karakteristik sendiri partisipasi seperti apa yang bisa dilakukan di Solo. Untuk saat ini yang ditunggu-tunggu adalah adanya membuat isi kekosongan hukum mengenai partisipasi publik. Entah itu nanti dalam partisipasi khusus atau dalam Perda.

Kita sudah tujuh kali sejak th 2007 melakukan beberapa musyawarah walaupun pada awalnya kita belum mendapat payng hukumnya. Baru pada th 2003 itu mulai ada payung hukumnya. Hal-hal yang sudah dilakukan tujuh kali pertama memang proses musren itu memang partisipasi masyarakatnya itu kurang maksimal mulai dari tingkat bawah sampai ke tinkat APBD. Negosiasi anggaran itu masih dimiliki oleh kalangan eskekutif dan legislatif saja. Akhirnya masyarakat jadi ketakutan untuk bisa terlibat tau memang sengaja tidak diberi ruang. Puncaknya pada saat Musrebnagkot kemarin dari DPRD yang menolak adanya monev jika tidak ada kerangka hukumnya, hal ini ditakutkan kalau nanti akan membengkakan budget APBD. Padahal sebenarnya itu dengan peraturan walikota atau perda itu juga bisa mewadahinya. Kedua adalah masih banyak usulan masyarakat yang tidak terwadahi. Yang  sering terjadi seolah masyarakat itu dikecilkan sehingga jadi enggan berkecipung disana. Oleh sebab itu dalam pelibatan masyarakat itu perlu diupayakan lagi.  Untuk itu maka perlu sekali Bapeda sebagai leading lebih berperan.

‘Harapannya memang kita menghendaki adanya monev agar tidak ada intervensi oleh eksekutif atau legislatif”, usul Pak Sungkar. Kita juga menyadari dalam masyarakat kita itu seringkali DPRD saat ini mulai takut untuk berpendapat karena takut nanti apa yang diputuskan saat ini bisa membuat dirinya dibawa ke penjara. Selanjutnya kita tidak harus bersumber dana dari APBD. Saya herannya kita sudah melakukan untuk usul tentang tiem monitoring tapi hingga dua periode DPRD ini kok tidak pernah terealisasi.

Harno FE UNISRI melihat ada dua hal yang perlu dilihat. Pertama kerancuan dalam penggunaan bahasa yaitu antara penganggaran dan perencanaan. Kalau saya memahami kalau proses penganggaran itu berarti nanti akan berkaitan dengan keuangan. Nah kalau hanya itu maka kita tidak akan sampai ke arah implementasinya seperti dalam monev. Apakah tidak sebaiknya kita akan melakukan  partisipasi ini lebih kedalam siklus pelaksanaan anggarannya. Mungkin bisa dilebihkan lagi. Kedua selama ini kalau dalam proses partisipasi itu hanya sampai pada proses musren. Mengapa kita hanya lebih fokuskan hanya sampai musren, maka coba fokusnya itu kita perluas lagi ke dalam total anggaran daerah. Kalau masyarakat masih berkeinginan untuk bisa berpartisipasi dalam monev itu berarti peran legislatif itu juga masih dipertanyakan.

Ada beberapa yang bisa kita catat

  1. Dari eksekutif bisa dilakukan asal sesuai koridor hukum
  2. Adanya keamanan yang membuat orang bisa menjalankannya.

Kita tidak jarang menemui bahwa orang yang melakukan musrenbangkot itu tidak melalui murenbangkel sendiri.  Dan  dari orang yang melakukan musrenbangkel juga belum tentu sampai ke musrenbangkot.

“Ada dua subtansi yang mengemuka tanggap Pak Handoyo dari FH UNS. Pertama  penganggaran dan partisipasi. Tapi disini akan menularkan dari pengalaman kami dan disana juga ada pak Sungkar, pak Charles, pak Darwis dll. Pada  saat bersama Gita Pertiwi membahas tentang raperda tranparansi dan partisipasi dalam anggaran. Memang kalau dalam blockgrand itu memang selesai ditingkat kelurahan. Kemudian dalam pembutan regulasi ini akan masuk sampai dalam perda atau hanya keputusan walikota dalam rangka melengkapi agar ada kemudahan dalam pemerintahannya. Kalau sampai dalam bentuk perda maka prosesnya ini akan lama dan memakan waktu. Masalahnya sekarang apakah mungkin dari gagasan masyarakat itu nanti akan membentuk regulasi itu ada kemungkinannya?

Partisipatif itu ternyata menjadi problem, beberapa daerah yang berupaya untuk membuat sampai dalam tingkat regulasi itu sangat susah. Kalau di Solo sendiri hanya sebagai ayam potong yang akhirnya mati juga. Apa yang disyahkan itu hanya bergantung oleh legislatif atau eksekutif. Kalau saya melihat itu sebaiknya sampai ketingkat perda biar bisa digotong bersama baik dari masyarakat, eksekutif dan legislatif. Hal ini nanti diharapkan agar nanti ada sanksi-sanksi yang bisa dijalankan jika hal-hal tersebut tidak dijalankan, tanggap dari Hastin dari ATMA.

Kalau melihat judul itu sebenarnya itu seharusnya sudah menjadi tugas legislatif. Tapi masalahnya mengapa akhirnya ada hal muncul seperti itu. Jangan sampai lembaga itu nanti akan menjadi seolah lembaga yang merupakan tandingan dari DPRD usul Sovia dari Salima.

Sementara Sumanto dari LPMK melihat hal yang perlu diperjelas dari peran dan kewajiban legislatif itu tidak berjalan. Sebenarnya apa yang dilakukan legislatif sebagai wakil dari rakyat. Kita melihat bahwa khalangan legislatif itu justru lebih kental dengan nuansa politisnya sehingga kerjanya tidak tertangani. Saat ini masyarakat merasa tidak terwakili oleh legisilatif. Kita juga perlu sadar bahwa kalau dalam pembentukan regulasi itu ternyata juga tidak mudah dari beberapa pengalaman.

“Saya akan menanyakan tentang permendagri pp no 13 itu ada jaring yang justru malah akhirnya menghambat apa yang dilakukan oleh masyarakat. Jika kita tidak melihat dan merubah pp no 13 itu berarti sama saja yang akhirnya akan sia-sia” sahut Charles Tomas Pasar Kliwon.

Satu hal yang perlu disampaikan bahwa itu bisa dilakukan kalau tidak berbenturan dengan regulasi yang sudah ada. Sebenarnya kalau dalam aturan RKAPD itu justru kewenangannya itu ada di eksekutif bukan legislatif. Saya berharap jika kita akan melakukan hal yang baru dan baik amak jangan bertanya dahulu darimana nanti dananya datang. Kalau dalam permendagri ini ada gambaran jika nanti tidak ada pengawalan paska muskot itu akan hilang. Jika disini kita sudah bersusah payah di KUA tapi tidak dilanjuti maka juga akan sia-sia. Saya dari (DPRD) tidak ada persoalan jika nanti ada lembaga independen yang mengangani hal tersebut. Dalam beberapa diskusi yang berkaitan dengan KUA itu ada beberapa hal yang berubah tanpa sepengetahuan kita semua. Kalau kita lihat dari regulasi yang ada dipusat sendiri ada yang bertentangan. Ketika kita proteskan masalah itu justru ada hal baru yang muncul tapi yang diusulkan justru kadang hilang. Kalau bisa kita mendesakkan uu masalah regulasi itu jangan hanya sampai di DPRD tapi juga sampai ketingkat pemerintah pusat. Hal yang dialami Surakarta ternyata RPJM itu tidak ada yang akhirnya mempengaruhi persoalan yang lain papar Rodhi, anggota DPRD Surakarta.

Apakah dasar-dasar yang lainnya itu regulasi yang diharapkan oleh Pattiro Surakarta itu sudah jelas?”, tanya Widhi Hastuti dari Bagian Hukum dan HAM Kota Surakarta. Yang perlu diingat dalam regulasi itu harus jelas siapa pemarkasanya entah itu dari masyarakat, melalui eksekutif /legislatif dan SKPD yang memang menangani hal itu. Selanjutnya apakah itu bertentangan dengan aturan yang ada disekitarnya. Untuk kelembagaan  itu memang ada aturan yang menegaskan adanya aturan yang mengupayakan agar adanya upaya pemberantasan korupsi.

“Kalau monev oleh masyarakat dinilai sebagai titik gol  tujuan tapi kenapa kemarin dari legislatif sendiri di muskot menolak. Tapi dalam forum itu justru legislatif welcome dengan adanya berbagai masukan yang baik dari masyarakat”, tanggap Syaiful Ketua KTI.

Untuk itu perlu ada kejelasan apa yang akan dibuat dalam aturannya disini. Nanti sampai mana kita bisa mengawal di gubernur. “Selanjutnya  bisa tidak DPRD mengiyakan hasil workshop ini bisa berjalan sesuai harapan kita”, pinta Tri Prasetyo dari LPMK.

Persoalanya sebenarnya saya sudah menginisiasi panitia legislasi untuk menyerap aspirasi dari masyarakat tentang berbagai aturan. Di tahun 2007 ini kita akan mengupayakan untuk bisa menjalankan apa yang sudah masuk di tahun sebelumnya. Untuk yang patisipasi itu sudah kita masukkan di th 2007 tapi diakhir tahun. Harapannya nati panitia legislasi ini tersusun dengan prolekda. Kalau ini dibuat maka masyarakat diharapkan akan lebih tahu nanti perda apa yang akan dibuat baik dari provinsi sampai tingkat kota tambah Rodhi dari DPRD. Yang jelas ada komitmen kalau regulasi tidak bertentangan dengan regulasi diatasnya

Sedang tanggapan dari Rustamaji Staf Dosen FH UNS menjelaskan dalam tata aturan hukum sebenarnya ini bisa dipakai itu surat edaran. Kalau yang lebih aman maka kita juga harus menyesuaikan dengan berbagai aturan yang ada diatasnya. Sebaiknya SEB jangan digunakan sebagai konsideran. Kalau aturan itu dari atas memang belum ada tapi bukan berarti regulasi yang ada didaerah tidak bisa dijalankan atau dibuat. Perda pemerintah bisa dilakukan dengan mengandalkan dari berbagai masukan dari masyarakat dan stakeholder terkait. Memang yang ditakutkan nanti jika pemerintah memunculkan aturan baru yang bertentangan dengan regulasi yang kita buat maka kita juga harsu menyesuaikan.

Ini  berarti ada peluang disana untuk membuat regulasi. Untuk itu kita mengharapkan adanya tiga tahap. Pertama ada regulasi yang menjelaskan adanya komitmen walikota untuk pengupayaan aturan ini. Kedua ada komitmen dari walikota untuk tetap komitmen menjalankan aturan ini. Ketiga ada komitmen baik dari eksekutif maupun legislatif untuk bisa bersama-sama mengupayakan terbentukanya regulasi tentang aturan monev ini. Selanjutnya nanti butuh tiem yang akan menggodok akan regulasi ini.

Kita harus melakukan dengan siap resiko lalu harus juga ada ristancenya apa. Kita juga harus melihat  regulasi tertinggi ditingkat kota sendiri yaitu perda. Kita juga perlu mencermati adanya resistensi kalau ada orang yang duduk disana. Kita juga perlu melakukan mediasi dengan peraturan walikota walaupun itu jangkauannya terbatas.

Rokhmad Munawir

lebih lanjut tentang beliau sila kunjungi blog pribadinya di Rerasan dari Dusun

You may also like...

1 Response

  1. tegar_pippo says:

    aduh tlsne akeh tnan,,nyadur ngndi kwi,heheheehe
    *pesan admin : mohon bahasanya pakai EYD yang baik.. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *