Penggalangan Pengaduan Pelayanan Publik di Surakarta Tahun 2012

Pos Pengaduan di Gelora ManahanPelayanan publik itu bersifat ekonomis, artinya biaya yang dibebankan harus terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat. Namun demikian, pelayanan publik harus tetap mengedepankan kualitas.

Demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, sesuai dengan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan  telah diupayakan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Kotak pengaduan dan inovasi penyediaan ruang partisipasi bagi warganya lewat pemanfaatan teknologi informasi telah disediakan. Saat ini terdapat layanan hotline sms untuk Walikota di 0817 44 1111 dan Wakil Wali Kota Surakarta di 0817 44 2222 serta terdapat layanan call center pengaduan terhadap Pemerintah Kota Surakarta di 0271-666229.

Akan tetapi, dari hasil pengamatan dari PATTIRO Surakarta melihat bahwa kotak saran atau pengaduan yang telah disediakan di sejumlah instansi penyedia pelayanan publik Pemerintah Kota Surakarta nampak kosong.  Sebetulnya telah ada  ruang-ruang partisipasi publik dalam pengawasan pelayanan publik. Tantangan terbesar di masyarakat kita adalah meninggalkan ”budaya diam”.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi publik serta sebagai salah satu upaya memecah budaya diam  masyarakat, PATTIRO Surakarta melakukan penggalangan pengaduan secara berkeliling (mobile complain) di area publik Kota Surakarta, yakni di Car Free Day (Sriwedari), Alun-alun Kidul, Taman Bale Kambang, Kompleks Gelora Manahan, Ngarsapura, Monumen  Banjarsari, dan Balai Kota Surakarta. Posko Pengaduan Keliling PATTIRO Surakarta yang dilakukan dalam waktu durasi 2 bulan (Nopember-Desember 2012) mampu mengumpulkan sebanyak 787 pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang disedikan Pemkot Surakarta.

Ada 53% kaum perempuan dan 47% laki-laki serta paling dominan berada di usia produktif, yaitu 17 – 26 tahun sebanyak 24,02% dan usia 27 – 36 tahun sebanyak 25,16% yang menyampaikan pengaduannya. Pengaduan masalah pelayanan kesehatan dan pendidikan banyak dilakukan oleh kaum perempuan, sedangkan laki-laki lebih banyak mengadukan soal pelayanan kelistrikan, perijinan dan administrasi kependudukan maupun infrastruktur.

Hasil lengkap tentang Hasil Penggalangan Pengaduan dapat didownload di sini

Rokhmad Munawir

lebih lanjut tentang beliau sila kunjungi blog pribadinya di Rerasan dari Dusun

You may also like...

2 Responses

  1. PRATIKNO says:

    Saya sependapat bila di buka layanan publik lewat media elektronik, namun apa layanan yang bersifat aduan itu bisa efektif karena masyarakat sering juga mengada-ada yang bersifat kontra produktif, malah kadang-kadang membikin kewalahan para petugas, dan untuk era sekarang ini banyak yang suka menuntut haknya namun tidak di imbangi dengan kewajibanya sebagai warga Negara yang baik, maka yang muncul hanya bentuk masyarakat yang semu yang akhirnya menjadi beban pemerintah yang Anggarannya sering defisit itu.

    • ya betul sekali, selain peningkatan pada efektivitas anggaran juga perlu adanya ruang pengawasan warga. salah satu ruang pengawasan adalah melalui komplain. sebagaimana dijamin dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik..
      salam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *