Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Surakarta

Keterbukaan informasi merupakan hak azasi manusia yang mengharuskan adanya dasar hukum kuat, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi yang berada di tangan pemerintah secara legal. Di Indonesia, Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dikeluarkan pada tahun 2008. Undang-undang tersebut mewajibkan lembaga ekskutif, legislatif dan hukum maupun lembaga pemerintah lainnya yang didanai oleh APBN maupun APBD untuk menyediakan informasi terkait kebijakan, kegiatan dan keuangan kepada rakyat.

UU Keterbukaan Informasi Publik mulai diberlakukan tahun ini (2010) atau dua tahun setelah disahkan. Akan tetapi, jika UU Keterbukaan Informasi Publik tidak terlaksana dengan baik, gagasan idealnya hanya akan menjadi tulisan di atas kertas belaka. Masalah implementasi mencakup sikap Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang cenderung segan menyediakan informasi dan kurang responsif terhadap undang-undang baru; sementara masyarakat sipil kekurangan pengetahuan dan kesadaran tentang hal-hal yang disebut di atas.

Akan tetapi, jika dilaksanakan dengan baik, UU Keterbukaan Informasi Publik akan menjadi momentum penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, partisipatif dan accountable dan mempunyai potensi yang besar dalam memperbaiki pengambilan keputusan oleh pemerintah, terutama terkait partisipasi publik dalam penganggaran di daerah. Masyarakat sipil, misalnya, dapat menggunakan undang-undang ini dalam upayanya mengakses dokumen yang menjadi dasar menjalankan fungsi pengawasannya. Secara lebih spesifik, belanja untuk pelayanan publik seringkali rawan terjadinya mis alokasi dan korupsi. Dengan demikian, dengan difasilitasi oleh UU Keterbukaan Informasi Publik, akses terhadap dokumen terkait dan selanjutnya analisis serta pengawasan anggaran oleh masyarakat sipil, dapat membuka kekurangan informasi selama ini. Pada gilirannya pelayanan publik dapat diperbaiki dengan mengadvokasi anggaran agar tidak terjadi lagi mis alokasi dan korupsi.

Berkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Publik di kota Surakarta, maka pada tanggal 24 November 2010 dan 25 November 2010, Pattiro Surakarta bersama dengan GTZ mengadakan Lokakarya sekaligus Seminar dengan tema “Peluang dan Tantangan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk Pengawasan Anggaran oleh Masyarakat Sipil” yang bertempat di Hotel Indah Palace Surakarta.

Seminar dan Workshop ini dihadiri oleh berbagai macam elemen masyarakat sekaligus juga oleh elemen pemerintahan. Untuk hasil notulensi maupun presentasi dari pemateri Silahkan Download.

  Notulensi Workshop KIP Pattiro dan GTZ.zip (49.8 KiB, 644 hits)

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *