PATTIRO: Kunker harusnya tidak kosongkan Gedung Dewan

Edisi : 11/20/2009, Hal.III
Karangasem (Espos)
Agenda kunjungan kerja anggota DPRD Solo ke depan diharapkan tidak lagi meninggalkan Gedung Dewan dalam keadaan ”kosong”. Kunker anggota Dewan kali ini bisa mengurangi pelayanan kepada masyarakat, yang seharusnya ditingkatkan.
Koordinator Program Pattiro Setyo Dwi Herwanto, mengatakan hasil Kunker anggota DPRD pun seharusnya tak hanya jadi pengetahuan para anggota Dewan itu sendiri. Tetapi juga bisa diketahui oleh masyarakat Solo. Ia menyayangkan agenda Kunker yang dilaksanakan seluruh anggota DPRD Solo, sehingga harus meninggalkan Gedung Dewan. Pelaksanaan Kunker, hendaknya masih menyisakan sejumlah anggota Dewan, sehingga ketika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, tetap bisa diakomodasi.
”Hasil dari Kunker itu seharusnya juga sampai ke masyarakat. Jangan hanya disampaikan saat pembahasan rapat kerja dengan Pemkot. Masyarakat berhak tahu,” tandas Setyo, ketika dihubungi Espos, Kamis (19/11).
Selama ini, dari pengamatannya, setiap hasil kunjungan kerja kurang disosialisasikan kepada masyarakat. Belajar dari pengalaman ini, ia meminta DPRD Solo menyosialisasikan hasil Kunker mereka kepada masyarakat.
Misalnya, tentang pelaksanaan program kartu tanda penduduk (KTP) online yang sedang dipelajari oleh anggota Komisi I DPRD Solo. Menurut Setyo, hasil studi banding di Bali tentang KTP itu bisa disosialisasikan kepada masyarakat.
Bisa berupa kelemahannya, kelebihannya, manajemen pengelolaannya hingga gambaran tanggapan atau respons dari masyarakat. ”Jangan hanya jadi pengetahuan anggota Dewan dan Pemerintah Kota. Masyarakat juga tentu ingin tahu,” papar Setyo.
Soal anggaran Kunker, Setyo mengatakan ada ketentuan yang harusnya menjadi acuan. Yaitu SK Walikota No 060/96-A/I/2008 tentang standarisasi indeks pembiayaan kegiatan, pemeliharaan, pengadaan, honorarium serta harga satuan belanja tahun 2009.

Dihitung tersendiri
Berdasarkan surat keputusan walikota itu, standar perjalanan dinas dengan tujuan luar Pulau Jawa lebih besar dibandingkan tujuan di Pulau Jawa di luar wilayah Jawa Tengah. Namun demikian, perbandingannya memang tidak jauh berbeda, yaitu selisih Rp 50.000. Itu pun belum termasuk biaya transportasi. ”Untuk transportasi pulang pergi dari Solo ke tempat tujuan dihitung tersendiri,” ujar Setyo,.
Sementara informasi yang diperoleh Espos dari sejumlah sumber lingkungan Gedung Dewan Solo, agenda Kunker tidak hanya diikuti anggota DPRD, tetapi juga unsur Sekretariat Dewan (Setwan).
Pantauan Espos, di Gedung Dewan menunjukkan tidak adanya aktivitas kerja yang berarti. Sejumlah pegawai di Gedung Dewan pun terlihat hanya berbincang-bincang sembari membaca koran. Sesekali, mereka juga menerima tamu yang menyampaikan surat.

Ketentuan anggaran perjalanan dinas mengacu SK Walikota No 060/96-A/I/2008

1. Perjalanan ke luar Pulau Jawa senilai Rp 1,245 juta/hari/orang
Meliputi :
– penginapan Rp 600.000
– makan Rp 150.000
– transportasi lokal Rp 195.000
– uang saku Rp 300.000
2. Perjalanan di Pulau Jawa, di luar wilayah Jateng Rp 1,195 juta/hari/orang
Meliputi :
– penginapan Rp 600.000
– makan Rp 150.000
– transportasi lokal Rp 195.000
– uang saku Rp 250.000 – iik

Source:
http://edisicetak.solopos.co.id/sp_search_detail_tamu.asp?id=42041

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *