Musrenbang Masih Sekedar Formalitas Belaka

Itulah salah satu hal yang diungkapkan dalam forum diskusi di Pattiro Surakarta (31/1/10). ”Hal ini bukan hanya ditakutkan di Solo tapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia”, ujar Irfan, IT Pattiro. Jika Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang merupakan agenda tahunan untuk bermusyawarah hanya menjadi rutinitas formal yang dilakukan tiap tahun tapi outputnya tidak sesuai, bukan mustahil masyarakatpun akan mengalami titik jenuh.
Berbagai program yang di musyawarahkan masyarakat dalam musrenbangdes atau musrenbangkel banyak yang tereliminasi ditingkat atasnya. Demikian juga ditingkat kecamatan juga dieliminasi lagi ditingkat atasnya dan seterusnya. Hal ini mungkin karena tidak sesuai dengan RPJM Kabupaten/kota atau yang lainnya.
Masyarakat banyak yang mengeluhkan tidak adanya konfirmasi lagi hasil yang dimusyawarahkan dalam musrenbang dengan program apa saja yang diterima dan bagaimana cara mengambil anggarannya dan juga bagaimana membuat SPJ-nya.
Setyo, manager program Pattiro juga menambahkan bahwa dalam training FPPM (Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat) untuk LSM se-Indonesia di Bandung 28-30 Maret 2010 banyak peserta yang mengungkapkan bahwa program-program yang diusulkan masyarakat itu yang bisa berhasil mulus masih sedikit. ”Itupun karena ada dampingan dari LSM di daerah tersebut”, kata Setyo.
”Pemilihan waktu mengadakan musrenbang itu juga mempengaruhi hasil musrenbang. Banyak sekali di desa-desa atau kelurahan itu dilakukan di malam hari dimana masyarakat mungkin sudah staminanya turun dan tidak fit sehingga kelihatan hanya sekedar menghadiri undangan”, tambah Irfan
”Lalu bagaimana yang daerahnya tidak ada LSM, bukankah disana sudah ada PNPM bagaimana keaktifan PNPM disana, tanggap peserta diskusi. ”Yah…itu PR kita bersama, memang hal itu meski ada yang mengawal” jawab Anik dari Yayasan Ekasita.
Para perserta berharap agar tim fasilitator yang ada di desa/kelurahan dalam musrenbangkel/des itu tetap ada komunikasi dengan fasilitator yang ada di kecamatan. Sementara yang di kecamatan juga ada komunikasi dengan tim fasilitator kabupaten/kota. Dengan demikian nanti ada saling komunikasi sehingga masyarakatpun mudah mencari informasi. Disamping itu tim fasilitator juga dituntut untuk bisa menguasai materi dan permasalahan yang ada di wilayahnya.
Pattiro Surakarta sendiri pernah melakukan pemantauan di setiap kelurahan di Kota Surakarta tahun 2007. Salah satu hasil yang didapatkan adalah perlunya keterlibatan masyarakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam perjalanan APBD. Hal ini bisa mempermudah akses masyarakat terhadap anggaran publik yang dahulu mereka rencanakan dan sudah di-gol-kan dalam APBD sekaligus memberikan kritik dan evaluasi terhadap jalannya APBD.

Notulensi Oleh: Latri
Pegiat Pattiro Surakarta

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *