Menumbuhkan Budaya Akuntabilitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik disadari adalah bagian dari kebutuhan warga negara. Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan seperti amanat dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dewasa ini, meski negara telah melewati fase reformasi, baik itu reformasi pelayanan publik dan birokrasi, wujud kualitas pelayanan publik yang diterima oleh rakyat masih jauh dari kepuasaan minimal di beberapa kota dan sektor pelayanan publik.

Melihat ruang-ruang partisipasi publik yang diisi oleh masyarakat, data nasional Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tahun 2009 memang sudah diatas angka 50%.  Pengaduan dari masyarakat langsung tercatat sebesar 62,41% tertinggi dari pihak-pihak yang lain. Namun jika dirinci per daerah pelapor terbanyak adalah berasal dari Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebanyak 295 laporan (23,85%), Provinsi Jawa Tengah 100 laporan atau hanya sebesar 8,08%, dan Provinsi DI Yogyakarta 65 laporan sekitar 5,25% saja, kedua daerah tersebut menempati dua posisi terbawah di antara daerah lainnya di Indonesia. Masih sangat sedikit keluhan masyarakat yang dapat terjaring oleh pihak penyedia layanan publik dan diolah untuk kemudian sebagai bahan reformulasi kebijakan publik.

Rendahnya pengaduan masyarakat yang masuk kepada penyedia layanan maupun Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dapat dikarenakan masih rendahnya hubungan permintaan dan penawaran yang baik dari masyarakat dan penyedia layanan. Masyarakat dapat bersifat pasif dalam memberikan pengaduan perbaikan kualitas pelayanan publik. Pertama disebabakan oleh asumsi bahwa perbaikan yang akan muncul tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Kedua, adanya asumsi bahwa kualitas pelayanan yang masih dibawah rata-rata tidak akan mengganggu survive hidup mereka. Ketiga, sifat skeptis dan pesimis dari masyarakat kepada penyedia dan penyelenggara pelayanan publik dapat menjadi sebab minimnya pengaduan masyarakat menuju pelayanan publik yang berkualitas.

Menanggapi hal tersebut, Pattiro Surakarta mencoba ikut terlibat bermitra dengan YAPPIKA dalam rangka “memecah budaya diam”. Selanjutnya, Pattiro Surakarta dalam menumbuhkan budaya akuntabilitas pelayanan publik bermitra kritis dengan masyarakat Kota Surakarta. Penggalian persoalan di lapangan coba untuk dipetakan bersama terutama dalam isu pelayanan kesehatan, pendidikan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pos pengaduan online, kotak saran, dari penyedia dan penyelenggara pelayanan publik dirasa masih belum merakyat untuk memberikan peluang bagi kebebasan masyarakat berpendapat dan bersuara. Jalan panjang dalam reformasi pelayanan publik memang terus bergulir. Penyedia dan penyelenggara pelayanan publik sudah saatnya mendekatkan ruang-ruang partisipasi tersebut kepada masyarakat luas. Kotak pengaduan pelayanan publik dapat diibaratakan sebagai tempat curhat masyarakat, maka dari itu perlu wadah pengaduan yang dekat dan siaga bagi masyarakatnya.

Ditulis oleh Tiyas Nur Haryani (Staf Program SIAP 2 PATTIRO Surakarta; juga bergiat di Tepi Aksara (Komunitas Penulis Muda Surakarta)

Sumber gambar

Rokhmad Munawir

lebih lanjut tentang beliau sila kunjungi blog pribadinya di Rerasan dari Dusun

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *