Mengubah PKL dari Beban Menjadi Aset

Yen luwe nggih nyuwun diuripi Pak Wali” (kalau lapar ya minta dihidupi Pak Walikota). Begitulah kalimat Mbah Narto Putri, yang sejak sebelum peristiwa Gestok (Gerakan Satu Oktober) telah memulai berdagang sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang ruas jalan yang sekarang dikenal dengan Jalan Kapten Mulyadi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta.  PKL ruas jalan ini sejak Juni 2010 direlokasi ke sejumlah pasar tradisional, namun Mbah Narto Putri memberanikan diri mengadu nasib, membuka lapak baru dengan model gerobag di depan SD Pasar Kliwon. Kebanyakan PKL di Jalan Kapten Mulyadi sekarang ini tidak memiliki mata pencaharaian lagi sejak dilakukan relokasi.

Pengelolaan pelayanan bagi PKL di Surakarta beberapa waktu lalu dinilai lebih baik dibandingkan di tempat lainnya bahkan menjadi percontohan nasional, namun pada kurun akhir-akhir ini menuai kritikan banyak kalangan, khususnya dari PKL itu sendiri.  Setiap rencana penataan/penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta, hanya menawarkan satu solusi yakni relokasi ke pasar tradisional.  Sementara model relokasi menyebar seperti yang diberlakukan kepada PKL di Kapten Mulyadi juga tidak dilakukan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalannya, serta tindak lanjut perbaikan.

Hal serupa hampir saja terjadi di ruas Jalan Ronggowarsito. PKL yang bergabung dalam Paguyuban Pekarroso tersebut sudah hampir direlokasi ke pasar tradisional, namun kepedulian Fosminsa, Pattiro Surakarta dan sejumlah kalangan, akhirnya menahan laju kebijakan relokasi ini, sekaligus membangun harapan baru untuk menata PKL secara partisipatif.  Bahkan atas prakarsa dan dukungan Ketua DPRD Kota Surakarta, sedang diupayakan untuk dikembangkan sebagai model penataaan PKL yang partisipatif, sekaligus membangun kepedulian kalangan pengusaha dan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility-CSR).

Dua kisah di atas, merupakan potret wajah pelayanan terhadap PKL Surakarta yang pada akhir-akhir ini mengalami kemunduran pada satu sisi, dan harapan/keyakinan yang lebih cerah pada sisi yang lain dan dari sudut pandang yang lain pula.  Pemkot Surakarta sedang bertahan dalam “gugatan” sejumlah kalangan PKL dan LSM atas kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Surakarta, yang potensial melanggar HAM.  Walaupun Perda ini masih kontroversial, penertiban yang dilakukan Pemkot jalan terus.

Memang, kebijakan yang adil menjadi hal penting bagi kehidupan kelompok PKL dan sektor informal lainnya, namun perlindungan yang riil yakni konsolidasi kekuatan masyarakat untuk dapat bernegosiasi dengan Pemerintah Kota menjadi kebutuhan praktis agar PKL masih tetap bisa berjualan. Dengan filosofi “sithik eding” (win-win solution), model penataan partisipatif yang sedang akan dipraktekkan oleh PKL Pekarroso (Ronggowarsito) bertujuan membangun citra PKL yang bukan menjadi beban kota, namun sebaliknya sebagai aset kota.

Diharapkan inovasi ini dapat menjadi celah memecah kebuntuan negosiasi kalangan PKL dengan Pemerintah Kota Surakarta. Inovasi memang harus dimulai dari yang kecil, yang praktis, yang sangat dibutuhkan oleh PKL. Kemudian direplikasi dan di-scaling up, diusulkan dalam bentuk kebijakan agar bisa melindungi inovasi dan kepentingan PKL itu sendiri yakni kepastian hak warga dalam pelayanan PKL.

Sektor informal termasuk PKL, menurut Hernando De Soto, merupakan kelompok yang memiliki aset besar. Kalkulasi De Soto menyebutkan aset sektor informal di dunia ketiga 20 kali lebih besar dari aliran investasi asing dan 90 kali lebih banyak dari bantuan asing dalam 30 tahun terakhir ini.  Kekayaan yang dimiliki kaum miskin melebihi yang diberikan negara maju.  Upya pengembangan sektor informal akan bisa membangkitkan ekonomi. Sebaliknya, keterpurukan sektor informal bukan saja merugikan sektor informal, tetapi juga perekonomian negara.  Kejelasan status lahan yang menjadi tempat tinggal dan lokasi usaha sektor informal, membuat sektor informal akan mampu mengatasi persoalan legalitas. Hal itu kemudian bisa dipakai sebagai salah satu jaminan mendapatkan permodalan. (Kompas, 7 November 2006, sebagaimana dimuat kembali dalam http://www.antikorupsi.org/ antikorupsi/?q=node/9270).

Visi penataan PKL yang sering disampaikan Walikota Surakarta, simetris dengan paradigma memasukkan PKL ke sektor formal sehingga memiliki aset yang terdokumentasi secara formal dan dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi.  Hal itu ditandai dengan adanya dokumentasi (tertulis) dan standardisasi.  Karenanya arah penataan PKL diusulkan untuk memetakan potensi sumber daya sektor informal ini, yakni aset yang dikuasai penduduk miskin secara informal, sekaligus memetakan hukum adat atau hukum informal lain yang berlaku dalam masyarakat.  Kemudian, dicoba menyederhanakan jumlah waktu yang dibutuhkan bagi orang miskin di Indonesia untuk memanfaatkan hukum, misalnya, untuk mendaftarkan aset atau mengajukan kredit serta langkah pemberdayaan lainya.


Oleh : Ahmad Rofik
(Koordinator Program CSIAP Pattiro Surakarta)

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

5 Responses

  1. wakhid says:

    Pkl adalah mandiri dan tdk membebani APBD

  2. wakhid says:

    sepakat !!!…..tetapi PKL hanya butuh regulasi untuk melindungi keberadaannya dan insyaalah mereka tidak usah masuk dlm penganggaran APBD sudah bisa eksis….brow

  3. ciwir says:

    PKL selama ini dipandang sebagai sebuah masalah yang harus diselesaikan,
    padahal mereka, merupakan aset suatu daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakayatan
    bayangkan coba seandainya kemudian PKL selalu digusur dan dilarang berdagang, kemudian mereka putus asa dan guna mempertahankan hidup mereka harus mencuri apakah itu justru lebih menjadi masalah?
    sehingga, PKL adalah sebenarnya dapat mengurangi pengangguran dan meminimalisir kriminalitas….

  4. Maulana Arif Rachman says:

    jujur saya adalah PKL juga, berbicara masalah PKL yang dihubungan dengan permasalahan perkotaan, memang tak kan pernah ada ujungnya. namun tidak seharusnya PKL itu di pojokkan karena keberadaannya. Toh pada hakekatnya PKL yang ada di solo maupun di seluruh indonesia, mereka semua adalah manusia yang hidup di negara kita, mari kita lihat dalam UUD 45 mulai dari pasal 27-34, di dalamnya tersirat tentang Hak ekonomi dan sejehteraan sosial, dan kewajiban negara , salah satunya adalah memberikan jaminan sosial…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *