Mengisi Ruang Partisipasi Publik

Era desentralisasi yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakatnya sekaligus untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan berarti. Tahun 2013 (28/3) Kota Surakarta kembali meraih Penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara diantara lima kota/kabupaten lainnya yang merupakan salah satu penghargaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini menjadi kabar gembira bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik kita tentunya. Akan tetapi kabar buruknya adalah saat ini prestasi kota kita hanya cukup C. Prestasi ini justru layak menjadi pemicu untuk terus berbenah dalam supply and demand penyelenggaraan pelayanan publik Kota Surakarta antara pemyedia layanan dan pengguna layanan publik.

Parameter penilaian CBAN diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 66 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemprov, dan Pemkab/Pemkot dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Salah satu parameternya adalah implementasi Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Akan tetapi 3 tahun pasca lahirnya Undang-Undang Pelayanan Publik masih nampak tersoek-seok implementasinya di lapangan.

Lingkup eksekutif memang menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan sisi masyarakat juga turut ambil andil dalam peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. Pasal 39 Undang-Undang Pelayanan Publik memberikan peluang bagi peran serta masyarakat. Ada ruang partisipasi yang dapat mereka isi. Beberapa indikator yang dinilai diantaranya adalah pengelolaan pengaduan, pengawasan, penetapan dan penerapan standar pelayanan serta peran serta masyarakat yang dimulai dari perencanaan kebijakan pelayanan publik hingga proses evalausinya.

PATTIRO Surakarta pernah melakukan survey terkait partisipasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Pelayanan Publik, hasil survey terhadap 300 masyarakat Kota Surakarta ternyata masih minimnya masyarakat yang ikut terlibat dalam perencanaan pelayanan publik hanya 4,3% dan masyarakat yang telah ikut dalam pengawasan ada 5% dari total sampel.

Sisi ruang partisipasi dalam ranah pengaduan pelayanan publik, tren yang berhasil direkam PATTIRO Surakarta nyatanya mengalami peningkatan selama kurun waktu Tahun 2012, dari 300 orang sampel di pertengahan tahun 2012 yang hanya tercatat 24 orang telah melakukan pengaduan terkait pelayanan publik atau sekitar 7,9%. Di luar itu terdapat 1,2% responden yang merasa ingin melakukan pengaduan atas pelayanan publik yang tidak sesuai Standar Pelayanan tetapi mereka belum melakukannya karena social capability deprivation. Pemiskinan terkait informasi mekanisme dan pengolaan pelayanan publik mejadikan informasi  menjadi terbatas padahal semestinya hal ini bersifat inklusif.  Pada akhir tahun 2012 ketika PATTIRO Surakarta menginovasi mekanisme pengaduan di outdoor demi memecah budaya diam masyarakat ternyata membuahkan hasil ada sebanyak 787 masyarakat Kota Surakarta yang memecah budaya diamnya. Mereka yang selama ini hanya nrimo atas pelayanan publik yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dalam pengaduan yang dimediasi PATTIRO menjadi berani melakukan pengaduan tertulis.

Melihat dari segi kuantitas, angka tersebut terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah pengaduan maladministrasi pelayanan publik yang diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di tahun 2012 yakni ada 2.024 pengaduan. Pengaduan yang ditampung oleh PATTIRO Surakarta prosentasenya adalah 38,9% dibandingkan dengan pengaduan di tingkat nasional yang diterima oleh ORI.

Perilaku Pelayan Publik

“Birokrasi itu melayani”, ujar Jokowi saat Beliau tengah berkampanye menuju DKI-1. Hal inilah yang kemudian patut menjadi pesan sayonara dari Jokowi bagi seluruh pamong praja penyelenggaraan pelayanan publik Kota Surakarta yang pernah dipimpin Jokowi. Pemerintah kota harus mengedepankan pelayanan dalam kinerjanya, produk birokrasi adalah pelayanan. Pemikiran Jokowi merupakan potongan dari paradigma New Public Service (NPS) yang ditandai adanya kebijakan yang berpihak kepada publik, terdapatnya akuntabilitas, dan adanya partisipasi warga (citizen).

Birokrasi di Indonesia memang mewarisi karakter birokrasi kolonial yang selalu menindas masyarakat yang seharusnya diurusnya, hal ini juga diperparah karena birokrasi Indonesia juga mewarisi karakter birokrasi kerajaan yang selalu menginginkan dilayani oleh rakyatnya (Purwanto, 2009). Faktor human error seringkali menjadi pembenaran sekaligus pemakluman atas maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Prestasi CBAN Pemkot Surakarta patut menjadi upaya kuratif Pemkot Surakarta untuk segera meningkatkan kembali pelayanan publiknya.

Masalah terbesar dalam tubuh internal birokrasi kita adalah melawan patologi birokrasi (penyakit birokrasi). Citra Bhakti Abdi Negara erat kaitannya dengan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tugas pembina/penanggungjawab pelayanan publik berjalan di daerah. Pohon masalah hasil pengaduan yang diterima oleh PATTIRO Surakarta Tahun 2012 menemukan bahwa hal universal yang diadukan masyarakat dari berbagai penyelenggara pelayanan publik di Kota Surakarta adalah sikap petugas. Jangan sampai fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi dari Pembina terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dari di Kota Surakarta khususnya terhadap pelaksanaan tugas dari penanggungjawab pelayanan publik sesuai pasal 6 dan 7 Undang-Undang Pelayanan Publik menjadi retorika semata.

Pasal 34 Undang-Undang Pelayanan Publik telah mengamanatkan perilaku pelaksana dalam pelayanan diantaranya yang sesuai dengan masalah diatas adalah professional, cermat, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas, sesuai dengan kepantasan dan tidak menyimpang dari prosedur. Pemimpin yang akuntabel mampu menghasilkan kinerja organisasi yang akuntabel pula.

Harapan ke depan adalah amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mampu diejawantahkan oleh para pamong praja pelayanan publik dan terimplementasikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara selaku pengguna pelayanan publik. Selama ini kesadaran kita masih berada di level kesadaran naif, mengetahui letak kesalahan namun tidak aksi melakukan perubahan. Kesadaran kritif perlu untuk dibangun baik pada jajaran birokrasi kita maupun masyarakat luas. Kesadaran kritis merupakan poin kunci untuk menciptakan relasi asimetris supply dan demand dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan berkualitas.

Pelayanan mengandung pengertian yang penting sebab berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan sebelum masyarakat memintanya. Bahkan jika belum terpenuhinya pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan maka masyarakat berhak untuk memintanya. Informasi akan isi standar pelayanan, tanggapan atas pengaduannya menjadi hak masyarakat sesuai amanat pasal 18 Undang-Undang 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Para birokrat sejatinya adalah pamong praja, yaitu aparat negara yang merespon dan melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya.

Oleh: Tiyas Nur Haryani

Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Joglosemar pada Rabu, 10 April 2013

Rokhmad Munawir

lebih lanjut tentang beliau sila kunjungi blog pribadinya di Rerasan dari Dusun

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *