Menggapai Cita Good Governance

good-government-slidePasca era reformasi pemerintahan Indonesia bergulir, istilah good governace mulai hangat dibahas di Indonesia. Kelebihan dan kekuatan dari paradigma good governance, mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Salah satunya akan muncul pengharapan pada terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Hal inilah salah satu masalah dalam penerapan good governance di Indonesia, ternyata dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih buruk dan berbanding lurus dengan buruknya penyelenggaraan good governance.

Pemerintah daerah kita dalam era otonomi daerah memang tengah berlomba-lomba meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Prasyarat minimal untuk mencapai good governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan.

Mengutip pendapat Prasetijo (2009) dalam good governance terdapat tiga pilar yang penting di dalam pelaksnaannya, yaitu; kesejahteraan rakyat (economic governance), proses pengambilan keputusan (political governance) dan tata laksana pelaksanaan kebijakan (administrative governance). Sedangkan menurut Hardjosoemantri (2003) prinsip-prinsip tersebut meliputi; pertama partisipasi masyarakat dimana semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Kedua, transparasi yang dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu. Ketiga, tidak ada diskriminasi bagi semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Keempat adalah efektifitas dan efisiensi: proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Ada pula prinsip akuntabilitas yakni para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan InformasiWacana Raperda Keterbukaan Informasi Publik di Kota Surakarta patut untuk kita apresiasi. Akan tetapi telah adanya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mampu menjadi catatan kita perihak keefektifan regulasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, baik di lingkup nasional maupun daerah. Hasil uji akses PATTIRO Surakarta pada tahun 2012 terhadap SKP terpilih dalam memberikan keterbukaan informasinya, belum seperti ekspektasi awal, dimana SKPD telah mampu mengejawantahkan dan familiar terhadap UU KIP.

Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan bentuk operasionalisasi terhadap pengakuan hak masyarakat atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Merujuk UU KIP telah memandatkan bahwa dua tahun sejak diundangkan, yaitu tanggal 30 April 2010, setiap badan publik harus menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU KIP.  Kewajiban Badan Publik sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 UU KIP adalah menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Sinergitas Antar Aktor

Good governance akan melibatkan tiga aktor utama yaitu pemerintah, masyarakat sipil dan pihak swasta dalam merealisasikan apa yang namanya “good governance”. Tiga aktor dalam penerapan good governance akan saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk bisa terjadi (Efendi, 2005).

Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masuk dalam aktor yang turut berperan dalam mewujudkan good governance. Peran dan pengalaman PATTIRO Surakarta dalam mewujudkan good governance khususnya dalam KIP di Kota Surakarta telah dimulai sejak tahun 2000. Salah satu keberhasilan yang dicapai yakni dalam hal advokasi transparansi anggaran di Pemerintah Kota Surakarta. Model media keterbukaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta berhasil terimplementasi di Kota Surakarta lewat poster sejak tahun 2005 dan menjadi agenda tahunan Pemkot Surakarta. Poster keterbukaan anggaran publik Pemerintah Kota Surakarta menyajikan informasi program kegiatan dan besar alokasi anggarannya berdasarkan kewilayahan dan unit kerja pengguna anggaran (dalam Rokhmad Munawir, 2011). Publik pada dasarnya bertumpu pada istilah good governance tersebut dalam rangka mencapai cita-citanya akan tetapi jangan sampai good governance masih dirasa hanya sebatas slogan yang turut hadir di negara kita.

Ditulis oleh Tiyas Nur Haryani (Mahasiswa Magister Administrasi Publik UNS)

Rokhmad Munawir

lebih lanjut tentang beliau sila kunjungi blog pribadinya di Rerasan dari Dusun

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *