Mendorong Keterbukaan Informasi di Kota Surakarta

Telah disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008, membawa dampak positif di masyarakat dan pemerintah. Masyarakat lebih memahami akan haknya mendapatkan informasi begitu juga pemerintah paham akan kewajibannya memberikan informasi terkait segala kegiatan yang bersumber dana dari APBD. Khususnya di wilayah Surakarta, Pemerintah Kota juga dituntut untuk lebih terbuka atas berbagai informasi yang berhak diketahui oleh masyarakat.

Dalam rangka mendorong era keterbukaan informasi tersebut khususnya di lintas Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) Kota Surakarta, Pattiro Surakarta berupaya melakukan terobosan agar tercipta sistem dan mekanisme yang baik di lingkup SKPD bagaimana standar operasional prosedur (SOP) yang pas untuk akses informasi dimaksud.

Untuk mewujudkan hal tersebut Pattiro berinisiatif memberikan asistensi di beberapa Dinas untuk dijadikan sebagai pilot project, dimana Diskominfo sebagai ujung tombaknya. Bentuk kerjasama ini adalah Pattiro memberikan pendampingan terhadap 2 orang staf dari Dinas Komunikasi dan Informasi/PPID dan dari Tim Uji Konsekuensi. Pada prinsipnya Dinas komunikasi dan Infomasi Kota Surakarta menyambut baik tawaran kerjasama tersebut, namun perlu juga disampaikan kepada Walikota terlebih dulu sebagai pemegang kebijakan di tingkat Kota. Secara resmi Pattiro Surakarta akan beraudiensi dengan Walikota perihal dimaksud, menjadi penting adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surakarta menyiapkan SDM untuk kegiatan itu.

Seiring dengan agenda kegiatan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surakarta yang telah menjadwalkan Bina Teknis tentang KIP ini dikalangan stafnya dalam triwulan tahun 2011 ini, maka perlu dicari jalan agar bisa berjalan bersama-sama dengan agenda kegiatan Pattiro Surakarta, dimana program KIP ini harus berakhir paling lambat bulan Maret. Pengadaan barang elektronik yang sudah terjadwal di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surakarta diharapkan tidak akan terganggu dengan hanya menunjuk 2 orang staf dan asistensi yang bisa dilakukan setelah jam-jam sibuknya teratasi.

Asistensi diberikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak baik waktu pelaksanaan maupun lokasi pendampingan. Disini akan diberikan apa yang harus dilakukan seseorang yang bertugas di meja PPID pembantu. Dalam pendampingan ini nantinya diharapkan akan muncul standar operasional yang paling cocok untuk mengakses informasi. Terkait alur dan prosedur adanya permintaan informasi dari masyarakat termasuk memilah mana yang termasuk informasi yang bisa diakses atau termasuk dalam kategori dikecualikan.

Rumusan SOP yang dihasilkan dari beberapa diskusi kelompok terbatas, nantinya akan dilakukan konsultasi publik terlebih dahulu dalam upaya perbaikan dan terjadinya kesepahaman antara masyarakat dan Pemerintah. Diharapkan pula nantinya Tim ini apakah perlu disahkan cukup di SKPD masing-masing atau dengan SK Walikota. Mengingat ini adalah menjadi salah satu bagian dari tugas dan kewajibannya memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan adanya SK tersebut tentunya menguatkan kepastian penugasan yang termaktub dalam SK.

Surakarta, 24 Januari 2011


Oleh : Dyah Ayu
Forum Komunikasi Kader Posyandu (FKKP) Surakarta

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *