Mencari Alternatif Solusi Penyehatan APBD

Mengejutkan memang, hasil penelitian Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) yang dirilis beberapa waktu lalu. Bahwa ada 124 Pemda terancam bangkrut karena belanja dalam APBD-nya lebih dari 70% untuk gaji PNS (termasuk di dalamnya adalah berbagai tunjangan serta hororarium kegiatan).

Apabila kita melakukan telaah terhadap APBD di banyak daerah, ada dua hal yang secara kasar dapat langsung terlihat. Pertama adalah APBD cenderung defisit. Ambil contoh APBD Kota Surakarta 2011 ini yang diperkirakan akan mengalami defisit Rp. 65 miliar. Kedua adalah bahwa Belanja Langsung lebih kecil dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung (belanja untuk pegawai). Hasil pembacaan PATTIRO Surakarta mulai tahun 2007 hingga 2011 bahwa Belanja Langsung APBD Kota Surakarta selalu mengalami penurunan. Dari 47,63% di tahun 2007, pada tahun 2011 ini hanya 38,89%. Sedangkan Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 52,37% pada tahun 2007, sedangkan pada tahun 2011 ini sebesar 61,11% dari total belanja.

Dalam Belanja Langsung masih terdapat komponen belanja pegawai yang besarnya rata-rata berkisar 11%. Ini artinya, lebih dari 70% belanja APBD adalah untuk belanja pegawai. Hal ini jelas menjadikan APBD tidak sehat.

Ketika melihat dua fenomena dalam APBD tersebut, pertanyaannya adalah darimana defisit APBD itu akan ditutup? Pertama, apakah pemda akan melakukan hutang daerah ataukah yang kedua dengan meningkatkan PAD yang bersumber dari retribusi dan pajak? Jika pilihan kedua yang diambil maka ini harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak membunuh iklim usaha kecil dan menengah yang banyak menopang ekonomi masyarakat serta jangan menaikkan retribusi pada layanan masyarakat, misalnya layanan kesehatan. Apabila pilihan pertama yang diambil, maka konsekuensinya adalah semakin berkurangnya belanja untuk publik di tahun berikutnya, dan ini berimplikasi pada semakin surutnya pembangunan. Pilihan ini juga akan membawa dampak kenaikan pajak dan retribusi dalam rangka mengejar target PAD untuk menutup hutang tersebut.

Lalu adakah pilihan lain untuk mencoba menyehatkan APBD tersebut? Pertama, Pemda dapat juga menjual aset-asetnya pada swasta, namun ini bukanlah pilihan bijaksana. Kedua, adalah mengoptimalkan potensi daerah yang dapat dijadikan sumber PAD, misalnya Perusahaan Daerah (Perusda). Jika perlu memang di go public-kan dengan pemegang saham mayoritas tetap Pemda. Ketiga adalah dengan melakukan penghematan terhadap belanja pegawai. Gaji adalah hak normatif pegawai, dan tunjangan adalah juga hak pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun besaran tunjangan harus diseuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Keempat adalah melakukan penundaan (moratorium) rekrutmen pegawai baru. Rekrutmen PNS harus didasarkan pada sebuah analisa atas kebutuhan pegawai dengan rasio jumlah penduduk di daerah tersebut. Memang perhitungan rasio jumlah pegawai dan jumlah penduduk bukanlah satu-satunya alasan dalam menentukan jumlah PNS di suatu daerah. Disamping rasio jumlah penduduk dan jumlah pegawai, juga harus dipertimbangkan dengan jumlah unit kerja yang ada, dimana unit kerja atau SKPD ini berkaitan dengan urusan wajib dan pilihan yang ditangani oleh Pemda tersebut. Hasil analisa inilah yang menjadi dasar dalam rekrutmen PNS serta dapat juga digunakan untuk melakukan pensiun dini bagi PNS yang memang tidak produktif.

Meskipun gelontoran dana dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah pada setiap tahunnya memang selalu ada, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak maupun dana hibah dan bantuan sosial lainnya. Namun demikian optimalisasi potensi pendapatan harus dilakukan sebagai upaya penyehatan APBD.

Harus diakui bahwa sampai saat ini belum banyak daerah yang telah melakukan kajian dan telaah secara mendalam mengenai pendapatan daerah beserta potensi-potensi yang dapat dioptimalkan dalam rangka pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kajian ini menjadi hal yang cukup strategis pada saat ini sebagai langkah awal dalam rangka upaya penyehatan APBD.

Hal kelima, yang dapat dilakukan sebagai solusi upaya penyehatan APBD adalah dengan menekan kebocoran anggaran. Pada saat ini hampir selalu dapat dipastikan bahwa proyek pembangunan yang dijalankan pemerintah selalu mengalami kebocoran.

Program e-procurement adalah salah satu upaya transparansi yang dapat dilakukan guna menjadikan pelaksanaan pembangunan menjadi cukup transparan. Selama ini ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan telah dibuka, namun masih setengah hati. Artinya, masyarakat dapat mengawasi, akan tetapi ketika menemukan beberapa hal yang tidak wajar mengalami kebingungan kemanakah akan melakukan pengaduan. Pola dan mekanisme ini yang harus dibenahi.

*)Andwi Joko Mulyanto
Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Surakarta
Tulisan dimuat di HU SOLOPOS, 27 Juli 2011

Download Artikel Selengkapnya

  Mencari Alternatif Solusi Penyehatan APBD (unknown, 1,033 hits)

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *