Memecah Budaya Diam

YAPPIKA, SOLO – Mengajak warga untuk tidak tinggal diam atas kualitas pelayanan publik ternyata tak semudah dibayangkan. Demikian pula mengajak para penyelenggara layanan publik untuk meningkatkan pelayanannya. Kebutuhan akan informasi dan inovasi menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan.

Hal tersebut muncul dalam diskusi interaktif bertema “Membangun Budaya Akuntabilitas: Belajar Dari Prestasi Dan Tantangan Program”, di Hotel Sunan, Surakarta, 22 April 2013. Hadir sejumlah pembicara; Dosen jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Drs. Ratminto, M.Pol. Admin; Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, dr. Siti Wahyuningsih, M. Kes.; Rokhmad Munawir Penggiat LSM PATTIRO Surakarta.

“Cara mengonsolidasikan warga tidaklah mudah,” kata Rokhmat Munawir saat diminta menceritakan pengalamannya melakukan konsolidasi warga.

Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah memunculkan trust. Sebagai kelompok LSM yang posisinya berada di tengah-tengah, haruslah mampu memunculkan kepercayaan. PATTIRO Surakarta terus berupaya memunculkan kepercayaan dari masyarakat dan penyelenggara layanan, sehingga dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. “Dalam membangun trust, kebutuhan utamanya adalah pengetahuan dan informasi,” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, hal kedua yang diperlukan adalah keberanian warga. Dalam rangka memecah ‘budaya diam’ tersebut, PATTIRO terus mendorong warga berani berbicara ketika menemui persoalan yang dihadapi di lingkungannya. Ia mencontohkan pengalamannya mendampingi 40 warga Surakarta melakukan audiensi ke Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Belum cukupnya keberanian warga menyampaikan sendiri apa yang menjadi permasalahannya adalah fakta yang masih ditemui di lapangan.

Penyediaan sumber-sumber informasi dan penguatan kapasitas warga perlu terus diupayakan agar warga tergugah. “Membuat warga tergugah. Ini sama artinya dengan memecahkan ‘budaya diamnya’ warga,” ujarnya.

Namun ternyata tidak hanya masyarakat yang butuh informasi. Pihak birokrasi pun membutuhkannya. Berdasarkan temuannya di lapangan, masih ada staf Dinas Kesehatan yang belum mengerti mengenai Standar Pelayanan. “Kebutuhan akan pengetahuan ini harus clear dulu,” ucap pria yang akrab disapa ciwir ini. Membongkar “budaya diam” dari kedua belah pihak, masyarakat dan pemerintah, kata ciwir, adalah tantangan yang harus diatasi.

Adi Nange, penggiat LSM PIAR NTT menyampaikan solusi-solusi alternatif menghadapi tantangan tersebut. Selama ini, kata dia, strategi kampanye yang dilakukan PIAR NTT adalah menggandeng media. Ada kolaborasi antara media dan komunitas yang didampinginya. Pihak media lokal NTT bernama Victorynews menyediakan rubrik khusus pelayanan publik di mana warga dapat menyampaikan persoalannya dalam rubrik tersebut. Selain itu, pihak media menyediakan ruang di kantor redaksinya bagi kelompok warga yang ingin mendiskusikan permasalahan pelayanan publik yang ditemuinya. Hal ini ternyata membuat warga berani dan bersemangat untuk mengadu.

“Media harus siap menyuarakan. Ini sudah ada dampak yang cukup baik. Kita dapat membuka ‘budaya diam’ masyarakat,” ungkapnya.

PIAR NTT memiliki komunitas warga dampingan yang siap menyampaikan keluhan warga. FPAR, IKBP, HKSO, ALFA, Karya Ampera adalah komunitas-komunitas yang cukup kuat dalam mengorganisir kelompok. Mereka juga mempunyai cukup keberanian bernegosiasi dan berhadapan dengan pemerintah atau penyelenggara layanan.

“Tapi kadang mereka tidak tahu cara dan bagaimana menyampaikan keluhan. Dalam benak mereka, sudah ada stigma bahwa masyarakat tidak akan dilayani oleh birokrat,” ucap Adi. Dengan demikian, jelasnya, komunikasi antara LSM, masyarakat dan birokrasi harus tetap terbangun demi pelayanan publik yang semakin baik.

Hal sama juga telah dilakukan PATTIRO Pekalongan. Dalam rangka menarik respons masyarakat, mereka menggandeng media setempat, Radio Kota Batik dan Radar Pekalongan. Keluhan masyarakat yang telah muncul di media menjadi pemantik yang sangat besar manfaatnya. “Ketika kasus sudah masuk koran, biasanya pemerintah baru turun tangan,” kata Sugiharto, penggiat LSM PATTIRO Pekalongan.

Meski demikian, lanjutnya, PATTIRO Pekalongan tidak berhenti pada mendampingi masyarakat menyampaikan pengaduannya. Melainkan juga turut memberikan jalan keluar bagi penyelenggara layanan dan bagi masyarakat itu sendiri. “Misalnya masalah Jamkesmas. Tidak hanya memanggil SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), tapi juga menelurkan solusi,” terangnya.

Dalam rangka memecah ‘budaya diam’ masyarakat, YAPPIKA menjalankan program Strengthening Integrity and Accountability Program 2 (SIAP2). Program ini bermaksud menumbuhkan budaya akuntabilitas masyarakat melalui pemanfaatan ruang-ruang partisipasi masyarakat dalam kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik. Program yang dilaksanakan di lima kota dan satu kabupaten ini, didanai oleh USAID dan pelaksanaanya dilakukan oleh enam mitra YAPPIKA di enam daerah. Mereka adalah Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT, Pusat Studi Strategi dan Kebijakan Publik (Pussbik) Lampung, Kopel Sinjai, PATTIRO Pekalongan, PATTIRO Surakarta dan Malang Corruption Wacth(MCW).

Pertemuan Mitra selama tiga hari di Kota Surakarta ini bertujuan untuk konsolidasi dan sharing/refleksi atas keberhasilan, tantangan dan pembelajaran menarik. Selain itu juga sebagai sarana proses perencanaan dan pembahasan strategi kerja ke depannya. Dengan pertemuan mitra ini, diharapkan kendala-kendala dalam memecah ‘budaya diam’ mendapatkan jalan keluarnya.

Direlay dari Source Asli di http://www.yappika.or.id/?p=1164

Rokhmad Munawir

lebih lanjut tentang beliau sila kunjungi blog pribadinya di Rerasan dari Dusun

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *