Masih Kurangnya Jaminan Hak atas Pendidikan Masyarakat di Kota Surakarta

Lembaga Swadaya Masyarakat PATTIRO (Pusat Telaah Informasi Regional) Surakarta bersama FOSMINSA (Forum Studi dan Silaturrahmi Warga NU Surakarta), mengadakan audiensi bersama Disdikpora sebagai tindak lanjut hasil expert meeting dan Focus Group Discussion (FGD) yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Sejak Tahun 2007-2009 alokasi anggaran Pendidikan di Kota Surakarta rata-rata sudah mencapai 30 % lebih dari Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD), Ironisnya sampai saat ini Pemerintah kota Surakarta belum mempunyai regulasi yang mengatur jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan dasar secara cuma-cuma. Padahal dengan besarnya alokasi dana tersebut jika dikelola dengan baik dapat mengoptimalkan pengadaan berbagai program serta peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Masyarakat pun akan dipermudah dalam mengakses pendidikan.

Program Officer PATTIRO Surakarta bidang Pendidikan, Andwi Joko saat ditemui seusai menggelar audiensi dengan Disdikpora, Kamis (16/10), mengatakan, peningkatkan pelayanan di bidang pendidikan sangat penting guna menjamin hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Akan tetapi, menurutnya, hal itu membutuhkan keberanian Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dalam merumuskan bentuk kebijakan anggaran pendidikan untuk 2010.

[singlepic id=221 w=320 h=240 float=right] Selama audiensi bersama Disdikpora, dijabarkan beberapa masalah pendidikan yang selama ini masih dirasakan masyarakat terhadap persoalan pendidikan. Misalnya masih mahalnya biaya sekolah dengan berbagai alasan dari mulai untuk pengadaan les tambahan, pengadaan buku ajar, Kegiatan ekstrakulikuler dan adanya peningkatan status sekolah menjadi RSBI, SSN, serta adanya program-program unggulan masing-masing sekolah. Masih lemahnya akuntabilitas dan transparansi dari pihak sekolah sehingga masyarakat tidak mengetahui kebutuhan yang riil untuk operasional sekolah. Peran komite sekolah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, karena selama ini justru menjadi pihak yang memberikan legitimasi kebijakan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Meninjau kembali penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai buku pendamping dari buku ajar sehingga diperlukan evaluasi penggunaan LKS. Karena masyarakat khawatir siswa terlalu kebanyakan materi dan tugas yang dibawa ke rumah. Untuk jenjang SD sangat penting dibuatkan kebijakan rayonisasi sehingga siswa yang bersekolah berasal dari lingkungan sekitar. Hal ini diperlukan untuk mencoba mengenalkan siswa dan berinteraksi sosial dengan lingkungan. Pemberian tunjangan intesif guru yang berbeda-beda antara sekolah favorit dan sekolah biasa. Sehingga menyebabkan kecemburuan sosial antara guru yang ditugaskan di sekolah biasa dan favorit. Masih belum adanya Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan untuk mengurangi persoalan pendidikan yang semakin lama semakin komplek.

Dalam pertemuan tersebut didapat beberapa rekomendasi atas permasalahan yang terjadi. Poin penting patut untuk dicermati adalah adanya unit cost kebutuhan siswa dari tingkat SD sampai SMA/SMK. Pembahaasan tentang Raperda Pendidikan masih terus gencar didesakan agar secepatnya di “gedok” menjadi perda. Adanya alokasi anggaran untuk program Beasiswa Pelayanan Pendidikan. Kemudian adanya pemberian beasiswa prestasi kepada siswa sampai ke jenjang perguruan tinggi harus terus diperjuangkan.

[nggallery id=17]

Rokhmad Munawir

lebih lanjut tentang beliau sila kunjungi blog pribadinya di Rerasan dari Dusun

You may also like...

1 Response

  1. garen says:

    hak pendidikan sangat lah penting sebaiknya pemerintah menyediakan sekolah gratis se minim nya sampai lulus smp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *