LPMK Siap Advokasi Pendidikan

Ketua LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) di Kota Surakarta menyatakan siap mengadvokasi problem-problem di dunia pendidikan yang dikeluhkan oleh warga di sekitarnya. Hal ini dinyatakan dalam sesi akhir diskusi terfokus “Partisipasi masyarakat dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pendidikan di Kota Surakarta” yang diselenggarakan Pattiro Surakarta di RM Makan Padang Sederhana, Rabu, 13 Juli 2011.

Hasil riset terhadap program dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) Pattiro Surakarta yang diungkapkan oleh Andwi Joko (Direktur Pattiro Surakarta) ternyata masih menemui banyak sekolah yang tidak transparan dalam mengumumkan akan besaran RKAS/RAPBS. Baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun laporan pertanggungjawabanya baik dana yang bersumber dari BOS, DAK, APBD Provinsi maupun orang tua siswa. Misalnya di tempel di papan pengumuman sekolah ataupun dipublikasikan ke masyarakat luas. Hal inilah yang perlu di monitoring masyarakat agar anggaran yang ada di sekolah benar-benar tepat sasaran dan tidak membebani masyarakat.

Dalam praktek pelaksanaan program BOS dibeberapa daerah di Indonesia memang terjadi banyak penyelewengan penggunaan dana BOS. Misalnya saja untuk mencairkan dana BOS harus memberikan uang tips bagi pejabat yang menangani. Dana BOS yang seharusnya untuk biaya operasional sekolah tapi digunakan untuk pembangunan fisik sekolah, tambah Rohidin Sudarno, Manager Program Pattiro (Jakarta).

Dalam keterangannya, Budi Utomo dari DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Surakarta menyebutkan bahwa memang di kota Surakarta masih banyak sekolah yang menarik dana dari orang tua murid. Padahal dalam aturannya dari pusat bagi sekolah yang menerima BOS (SD-SMP) tidak diperkenankan ada pungutan-pungutan dari orang tua murid. Bahkan di Kota Surakarta sampai diterbitkan Surat Edaran Walikota agar sekolah tidak menarik SPS (Sumbangan Prasarana Sekolah) bagi orang tua yang tidak mampu.

Tapi ternyata aturan-aturan tersebut banyak yang tidak diatati oleh pihak sekolah. Bahkan dana BOS yang seharusnya untuk operasional pendidikan ternyata banyak dipakai untuk kesejahteraan guru sampai hampir 80% padahal untuk saat ini aturannya hanya memperbolehkan maskimal 20%.

Memang pada saat awal diskusi dimulai yang difasilitasi Ahmad Rofik, Spesialis Pattiro Surakarta sempat ada kecanggungan dari LPMK. Mengapa justru LPMK yang diudang bukan komite sekolah atau Dewan Pendidikan Kota Surakarta (DPKS)? Disamping itu juga para peserta juga mempertanyakan apa dasar hukumnya LPMK terlibat dalam pendidikan karena selama ini biasanya hal yang ditangani berkaitan dengan pembangunan fisik maupun non fisik di sekitarnya.

Zaelani Tammaka, Pengamat pendidikan menjelaskan bahwa salah satu dasar hukumnya adalah UU No 14 th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap badan publik. Badan publik itu termasuk sekolah dimana masyarakat bisa mengakses informasi publik yang tidak dikecualikan termasuk anggaran yang dikelola sekolah.

Sedang alasan mengapa bukan komite sekolah yang diudang “Kita tidak menutup mata bahwa banyak komite sekolah yang tidak bisa betugas dan menjalankan fungsinya dengan baik. Bahkan cenderung jadi stempel sekolah bukan mewakili kepentingan masyarakat maka disitulah pentingnya peran masyarakat untuk bisa terlibat disana”. Jelas Setyo Dwi Herwanto, spesialis Pattiro Surakarta. Kita perlu mengajak masyarakat diluar komite sekolah untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan tambah Muhammad Histiraludin, Pengamat kebijakan publik di Surakarta.

Berawal dari keprihatinan masyarakat terhadap dunia pendidikan khususnya gerakan wajib belajar 9 tahun yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk bisa menuntaskannya. Ternyata, hingga sekarang masih banyak permasalahan yang muncul di tengah masyarakat terutama berkaitan dengan biaya-biaya yang dibebankan sekolah kepada wali murid. Para ketua LPMK yang diundangpun tergerak untuk berpartisipasi ikut mengawasi dan memediasi keluhan masyarakat akan dunia pendidikan. Bahkan mereka memberi masukan untuk memunculkan regulasi yang menyebutkan perlunya keterlibatan LPMK dalam pendidikan kepada Pemerintah Kota Surakarta.

Oleh: Sulatri
Pattiro Surakarta

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *