Keterbatasan anggaran, persoalan utama Pemkab

Edisi : 9/5/2009, Hal.VIII
Boyolali (Espos)
Kabupaten Boyolali hingga saat ini masih memiliki 22.000 angkatan kerja tidak terampil. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Boyolali tak memiliki kemampuan secara anggaran untuk mengatasi persoalan tersebut.
Kondisi demikian, semakin mempersulit upaya Pemkab setempat untuk mengatasi persoalan mendasar yakni tingginya angka kemiskinan. Dari data yang dimiliki Pemkab, jumlah angka kemiskinan di Kota Susu tersebut mencapai 34 persen dari total jumlah penduduk.
Demikian terungkap dalam diskusi Membedah Kemampuan APBD Kabupaten Boyolali dalam kurun 5 Tahun Terakhir yang diselenggarakan Fraksi PAN di Gedung DPRD setempat, Jumat (4/9). Hadir sebagai narasumber mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Andoliya Pindonga, Mantan Wakil Ketua DPRD, Mujtahid dan aktivis LSM Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro), Alif Basuki.
Andoliya mengungkapkan, Pemkab Boyolali telah memiliki Balai Latihan Kerja (BLK), namun keberadaannya tidak efektif. Karena tidak ada instruktur yang berkompeten dalam memberikan keterampilan terhadap angkatan kerja. Pemkab tak mampu mengeluarkan dana banyak untuk menyediakan instruktur yang berkompeten.
Sementara Mujtahid menegaskan, dengan kondisi anggaran saat ini mustahil bagi Pemkab Boyolali untuk mengatasi persoalan kemiskinan. ”Pemkab Boyolali tak bisa berkembang. Kondisi keuangan Pemkab tidak bisa diharapkan,” ungkap politisi PAN ini. Ia menilai Pemkab perlu melakukan terobosan untuk menyelesaikan persoalan keuangan tersebut. Menurutnya sumber-sumber pendapatan asli daerah saat ini tidak bisa menutupi kebutuhan anggaran yang sangat besar.
Dijelaskannya, komposisi APBD tahun ini yang nilainya sekitar Rp 870 miliar, sebanyak Rp 670 miliar di antaranya digunakan untuk belanja tidak langsung. Sementara untuk belanja langsung hanya Rp 200 miliar, itu pun tidak semuanya digunakan untuk kegiatan yang menyentuh masyarakat secara langsung. Karena ada sebagian dana belanja langsung pun diperuntukkan untuk belanja pegawai.
Lebih jauh Mujtahid mengutarakan, salah satu solusi mengatasi kondisi keuangan daerah yang minim adalah menarik investasi dari luar daerah. Sayangnya, dalam perencanaan anggaran baik dari pihak eksekutif maupun legislatif belum sampai pada bagaimana memasukkan program dalam APBD yang mendukung upaya menarik investor di Kabupaten Boyolali. – kha

Source:
http://www.solopos.co.id/sp_search_detail_tamu.asp?id=283737

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *