Ini Momentum untuk Refleksi

Senin, 16 November 2009 | 03:18 WIB
Jakarta, Kompas – Penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, hendaknya tidak merasa bekerja di menara gading, lalu mengabaikan dan menganggap sepi aspirasi masyarakat. Kondisi saat ini adalah momentum untuk melakukan refleksi substantif dan merebut kembali simpati rakyat.
Demikian diungkapkan guru besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Isharyanto, Minggu (15/11) di Solo, Jawa Tengah. Ia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kondisi seperti ini bertindak cepat, menghentikan polemik hukum, dan mendorong pembenahan pada penegak hukum di negeri ini.
DPR juga seharusnya berada dalam barisan membela rakyat, bukan melawan arus suara rakyat. ”Jangan mengorbankan integritas institusi. Harus bertindak cepat manakala ada oknum berperilaku menyimpang, bukan malah melindungi,” ujarnya.
Pernyataan itu dipaparkan Isharyanto terkait perkembangan kasus kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan dijadikannya Wakil Ketua (nonaktif) KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai tersangka. Dalam perkara ini, publik melihat KPK berseberangan dengan Polri dan kejaksaan.
Isharyanto dan Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Solo Alif Basuki mengingatkan, penegakan hukum di Tanah Air kini berada pada titik yang amat memprihatinkan. Sejumlah peristiwa yang mengejutkan masyarakat membuktikan hukum didorong pada jalur lambat, yang menyulitkan pemberantasan korupsi, tetapi memudahkan orang mengadukan pencemaran nama baik. Jika dibiarkan Presiden dan DPR, kondisi ini dikhawatirkan semakin merusak tatanan hukum dan kewibawaan lembaga penegakan hukum.

Aspek struktural

Dari Salatiga, Jawa Tengah, Direktur Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik) Pradjarta Dirjosanjoto mengakui, reformasi di tubuh Polri masih terbatas pada aspek struktural dan belum menyentuh aspek kultural. Polri ditantang untuk jujur serta bersedia membenahi sikap dan perilaku untuk meraih kepercayaan dari masyarakat.
”Sikap dan perilaku itu terlihat ketika polisi menilang atau menangani seseorang yang diduga berbuat kejahatan,” papar Pradjarta, yang juga sosiolog.
Menurut Pradjarta, pengalaman buruk yang dialami masyarakat saat berurusan dengan polisi menimbulkan stigma sosial yang sulit dihilangkan. Tanpa perubahan sikap dan perilaku yang progresif, kepercayaan terhadap polisi sulit dibangun.
Pengalaman emosional warga terhadap polisi berbeda-beda di setiap daerah. Ketidakpercayaan publik kepada Polri di tingkat pusat dapat bergulir ke daerah, kata Pradjarta, apabila permasalahan pokok yang terjadi di pusat tidak segera diselesaikan.
Terkait kasus pimpinan nonaktif KPK, termasuk pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, yang diduga melibatkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar, publik terus menduga-duga duduk perkara kasus itu. ”Polisi harus jujur. Kalau memang salah, harus mengakuinya,” paparnya.
Secara terpisah, aktivis Imparsial, lembaga pemantau hak asasi manusia, menilai reformasi total di kepolisian sudah menjadi harga mati mengingat buruknya kinerja lembaga penegak hukum itu. Selain membersihkan anggota yang terlibat kejahatan, struktur dan kedudukan Polri harus diubah.
”Bagaimana mungkin Susno Duadji (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri) dapat bertemu Anggoro Widjojo, yang seorang tersangka di Singapura? Etikanya bagaimana, kok polisi bertemu buron,” kata Batara Ibnu Reza, peneliti Imparsial. Undang-Undang Polri memang tak melarang pejabat polisi bertemu tersangka atau buron, tetapi etika dan moralitas pejabat yang digaji uang rakyat harus bisa mencegahnya.
Oleh karena itulah, Imparsial mendesak Presiden dan DPR segera melakukan reformasi total di tubuh Polri. Pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pembersihan dan pemutihan jajaran Polri. Siapa yang terlibat atau membiarkan terjadinya kejahatan harus diganti.
Setelah itu, struktur dan kedudukan Polri yang saat ini langsung di bawah Presiden harus diubah. Imparsial mengusulkan kedudukan Polri berada di bawah kejaksaan atau departemen. Perubahan itu penting untuk memisahkan fungsi pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.
”Sekarang ini fungsi Polri sebagai pembuat kebijakan sekaligus pelaksana dan pengawas atas pelaksanaan kebijakan. Itu bertentangan dengan nilai demokrasi,” ujar Al Araf, peneliti Imparsial lainnya.

Tak harus gaji tinggi

Dari Jakarta, guru besar ilmu pemerintahan Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo mengingatkan, untuk mereformasi birokrasi di tubuh kejaksaan dan Polri, tak harus dilakukan dengan menaikkan gaji aparatnya. Reformasi birokrasi yang dilakukan sembarangan justru dapat membuat aparat penegak hukum itu digaji tinggi, tetapi korupsinya juga tetap tinggi.
Eko juga menilai pelaksanaan reformasi kejaksaan dan kepolisian sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di sejumlah departemen dan lembaga dinilai terburu-buru, karena reformasi birokrasi yang dimulai di Departemen Keuangan dengan menaikkan gaji pegawainya hingga kini belum ada evaluasi. Belum ada bukti peningkatan remunerasi bagi pegawai itu mampu meningkatkan kinerja lembaga.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR, Senin lalu, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengakui, kejaksaan butuh dana Rp 10 triliun untuk melakukan reformasi birokrasi di kejaksaan. Dana itu antara lain untuk menaikkan gaji aparat. Dana yang tersedia kini kurang dari Rp 2 triliun.
”Keberhasilan reformasi birokrasi tidak selalu identik dengan peningkatan gaji, tetapi dapat dilihat dari adanya perubahan budaya dan kinerja aparatur,” tegas Eko. Sebelum melakukan reformasi birokrasi, kejaksaan harus mengkaji terlebih dahulu kondisi kinerja lembaganya. Setelah itu, harus ada target ukuran keberhasilan reformasi.
Secara terpisah, ahli hukum pidana dari UI, Rudy Satriyo Mukantardjo, dan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Harry Ponto, sepakat, terungkapnya berbagai kasus yang membuat publik meragukan kinerja kepolisian dan kejaksaan, seperti terkait kasus KPK, harus menjadi momentum untuk pembenahan terhadap institusi penegak hukum itu. Bahkan, di kepolisian dan kejaksaan harus ada langkah progresif, tak cukup reformasi, melainkan revolusi terhadap sistem dan perilaku aparaturnya.
Harry juga mengingatkan, perubahan sistem dan mentalitas itu juga perlu dilakukan pada diri advokat. Advokat adalah bagian dari pilar penegak hukum.
Rudy menyatakan, kondisi saat ini tidak hanya cukup dijawab melalui mereformasi Polri dan kejaksaan. Namun, lebih dari itu, harus ada revolusi terhadap sistem dalam tubuh dua institusi penegak hukum itu. ”Lakukan revolusi. Perubahan secara progresif,” ungkap Rudy.
Temuan dugaan keterlibatan pejabat Polri dan kejaksaan dalam rekayasa perkara Bibit dan Chandra, misalnya, amat ironis. Pasalnya, beberapa nama pejabat kejaksaan pernah muncul dalam kasus suap dari Artalyta Suryani kepada jaksa Urip Tri Gunawan.
Menurut Rudy, selama ini ada sejumlah persoalan di kejaksaan dan Polri yang sebenarnya mengarah pada perlunya perbaikan secara progresif. Namun, penyelesaian kasus yang melibatkan pejabat Polri dan kejaksaan sebagian besar tidak dilakukan dengan tegas. Akibatnya tak memberikan efek jera dan rasa takut untuk berbuat hal yang sama.
Harry menambahkan, kejaksaan dan Polri selama ini seperti lembaga yang tidak terawasi dalam penanganan perkara.

(SON/DEN/MZW/IDR/NTA/TRA)

Source:
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/16/0318293/ini.momentum.untuk.refleksi

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *