Diskusi fungsi legislatif dalam mendorong anggaran yang responsif gender di Kabupaten Boyolali

Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi menuju tercapainya kesetaraan dan keadilan gender. Keseteraan dan keadilan gender ini merupakan salah satu dari 7 (tujuh) tujuan MDG’s (Millennium Development Goals). Komitmen pemerintah tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 yang telah pula diturunkan dalam Kepmendagri No. 132 tahun 2003 dan perubahannya dalam Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan pentingnya mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan dan penganggarannya. Perencanaan yang responsif gender harus ditindaklanjuti dengan anggaran yang responsif gender.

[singlepic id=166 w=320 h=240 float=left]Pada tataran implementasi di tingkat daerah, anggaran responsif gender belum optimal dapat dilaksanakan. DPRD sebagai lembaga yang mempunyai fungsi salah satunya adalah menentukan arah kebijakan dan budgeting, belum menggunakan anggaran yang responsive gender sebagai alat atau tools dalam mengalokasikan anggaran.

Pattiro Surakarta dalam upaya mendorong anggaran yang pro-poor di Kabupaten Boyolali melakukan diskusi dengan anggota legislatif terpilih, salah satu indikasi anggaran yang pro-poor adalah teralokasinya anggaran yang Responsif Gender, dimana menempatkan porsi anggaran yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan tapi lebih melihat pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Diskusi yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 8 September 2009, di ruang Lobby DPRD Kabupaten Boyolali, diskusi ini dihadiri 11 orang.

Pada awal diskusi banyak perdebatan tentang apa yang dinamakan dengan istilah gender? bahkan sebagian besar peserta diskusi yang beranggapan bahwa yang dinamakan gender adalah perempuan? Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran. Bukan stigma atau pun pameo yang me-labelkan perempuan yang terbentuk dari adat istiadat ataupun kontstruksi pemikiran selama ini. ARG bukan merupakan tujuan tapi merupakan alat untuk menganalis anggaran, dimana ARG untuk mewujudkan keadilan, kepatutan dan menegakkan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Dalam diskusi ini juga muncul bahwa salah satu peran legislatif dalam mewujudkan anggaran yang responsif gender adalah:

  1. Adanya jaminan anggaran bagi percepatan pencapaian kesetaraan laki-laki dan perempuan. Anggaran dialokasikan untuk membuat dan melaksanakan beberapa program maupun kebijakan khusus (affirmative action), misal pembentukan produk hukum (perda) sebagai landasan aturan pemerataan kesempatan pendidikan maupun lapangan pekerjaan.
  2. Adanya anggaran untuk kebutuhan khusus bagi perempuan, anak dan masyarakat miskin. Misal anggaran untuk kebutuhan gizi dan makanan balita dan perempuan menyusui, kredit usaha atau pembukaan lapangan pekerjaan bagi perempuan untuk peningkatan kesejahteraan mandiri disini pentingnya akurasi data.

Diharapkan dari diskusi ini muncul anggota DPRD Kabupaten Boyolali yang menempatkan masyarakat khususnya masyarakat miskin sebagai prioritas dalam menjalankan tugas-tugasnya.

– Nur Rokhim-Pegiat Pattiro Boyolali

Gallery Terkait

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *