Dewan Bandel, Pattiro Lapor Gubernur

Kamis, 17/12/2009 11:00 WIB

BOYOLALI (Joglosemar): Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Surakarta mengancam akan melaporkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Boyolali ke Gubernur jika tidak merespons kritikan terkait penambahan anggaran untuk DPRD Rp 2,9 miliar.
“Kami akan minta Gubernur menolak dan mengembalikan RAPBD ke Boyolali, seperti yang dilakukan Mendagri mengembalikan RAPBD Jatim ke Gubernur,” ujar Direktur Eksekutif Pattiro Surakarta, Alif Basuki, Rabu (16/12).
Alif menilai DPRD Boyolali tidak menggunakan Permendagri Nomor 25/2009 sebagai pedoman penyusunan, yakni belanja modal lebih kecil dari belanja barang dan jasa. Karena itu Banggar mestinya merelokasi anggaran dan pos-pos eksekutif ke pos yang menyentuh masyarakat secara langsung.
“Apalagi kegiatan itu sifatnya lebih pada kepentingan pribadi, seperti workshop, studi banding yang selama ini hasilnya tidak jelas,” tuding Alif.
Kalangan DPRD sendiri membantah pihaknya tidak pro rakyat dalam menentukan anggaran dewan. Bahkan anggaran DPRD tahun 2010 secara riil jauh di bawah tahun 2009 yang mencapai Rp 5 miliar.

Langgar Sumpah
Amin Wahyudi, anggota Banggar mengatakan, alokasi anggaran DPRD 2009 saja mencapai Rp 5 miliar. Angka tersebut dinilai sudah rasional dengan kegiatan reguler dewan. Sementara anggaran Dewan 2010 dialokasikan sekitar Rp 6,2 miliar.
“Penambahan itu merupakan konsekuensi dari ketentuan perundang-undangan, yakni adanya penambahan struktur pimpinan maupun alat kelengkapan Dewan,” ujar Amin, Rabu (16/12).
Selain dua hal itu, menurut Amin, pembiayaan fraksi seperti adanya tim ahli serta kegiatan reses yang tahun ini menjadi kewajiban, juga mempunyai konsekuensi anggaran. Sehingga dengan ketentuan baru tersebut, konsekuensi anggarannya diperkirakan mencapai Rp 3,2 miliar.
“Otomatis dengan anggaran yang hanya Rp 6,2 miliar itu, alokasi untuk kegiatan reguler kedewanan hanya sekitar Rp 3 miliar. Artinya anggaran dewan tahun ini sebenarnya malah turun,” terang Amin.
Namun hal itu dibantah tegas oleh Ketua Fraksi PAN, Thontowi Jauhari yang sebaliknya mengatakan, apa yang dilakukan Banggar itu melanggar sumpah janji Dewan, yakni harus mendahulukan kepentingan rakyat.
Menurutnya, jika alasan pembiayaan tim ahli fraksi maupun struktur kelembagaan, nilainya tidak terlalu besar. Sehingga plafon anggaran Rp 3,3 miliar menurutnya sudah rasional karena banyak kegiatan Dewan yang masih bisa diefisiensi. Dia juga membantah jika BK dan Baleg masuk alat kelengkapan baru.
“Mestinya kinerja dewan bukan diukur dari kegiatan, tetapi dari peningkatan indeks pengembangan masyarakat,” tegas dia. (ono)

Source:
http://www.harianjoglosemar.com/berita/dewan-bandel-pattiro-lapor-gubernur-4542.html

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Berikan Komentar

Surel tidak akan kami publikasikan. Harus diisi *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>