Dana Bansos naik, diduga dipakai incumbent

Edisi : 2/10/2010, Hal.2
Solo (Espos)

Menjelang dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) di berbagai daerah tahun ini, Departemen Dalam Negeri mencatat ada kenaikan anggaran bantuan sosial (Bansos) yang cukup signifikan di 244 daerah.
Dengan kondisi tersebut, Mendagri menerbitkan surat edaran (SE), akhir Januari lalu, yang berisi larangan penggunaan anggaran melalui hibah maupun Bansos yang sifatnya elitis. Bansos maupun hibah yang sifatnya elitis ditengarai menjadi sumber bagi kepala daerah yang berstatus calon kepala daerah incumbent untuk menggalang dana kampanye.
Demikian diterangkan Kepala Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri, Reydonnyzar Moenek dalam diskusi mengenai revisi UU No 32/2004 tentang Keuangan dan Aset Daerah di Hotel Sahid Jaya Solo, Selasa (9/2).
Reydonnyzar yang akrab disapa Donny menambahkan, SE tersebut kini sudah diterima semua kepala daerah terutama yang wilayahnya akan melaksanakan Pilkada. ”SE Mendagri sendiri sebenarnya sudah diterbitkan pada 25 Januari lalu tapi saya lupa nomor berapa. Dalam SE tersebut, pemerintah daerah dilarang menggunakan anggaran dari Bansos dan hibah yang sifatnya elitis karena ditengarai akan jadi sumber dana kampanye,” jelas dia.
Direktur Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Solo, Alif Basuki, menjelaskan pihaknya mencatat ada kenaikan Bansos yang cukup signifikan di sejumlah daerah yang akan melaksanakan Pilkada. ”Kami berharap Depdagri bisa menyikapinya,” ujar dia.
Menanggapi pernyataan Alif tersebut, Donny membenarkan. ”Fenomena Bansos naik tidak kami bantah. Memang benar adanya. Sebagai langkah antisipasi, kami buatkan SE tersebut untuk dilaksanakan kepala daerah masing-masing,” tutur dia.
Ditanya wartawan mengenai berapa nominal kenaikan anggaran Bansos, Donny enggan menjawab.
Mengenai munculnya dana aspirasi Bupati Sukoharjo senilai Rp 4 miliar pada tahun ini, Donny mengatakan, praktik tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan. ”Tidak ada itu yang namanya dana aspirasi. Tidak ada nomenklaturnya. Saya tidak tahu bagaimana dana yang seperti itu bisa muncul dalam penganggaran. Muncul dalam kegiatan apa?” – aps

Source:
http://edisicetak.solopos.co.id/sp_search_detail_tamu.asp?id=55299

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

1 Response

  1. iyan budi setiyana says:

    terima kasih atas tulisan yang di muat di media, warta kota solo. mudah mudahan kab kota yang ada di lampung tidak salah langkah dengan apa yang anda tulis dikarnakan pilkada serentak untuk prov lampung lebih dari 10 kab kota tenks …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *