Arsip | Pattiro dalam Media RSS feed for this section
Dewan Bandel, Pattiro Lapor Gubernur

Dewan Bandel, Pattiro Lapor Gubernur

Kamis, 17/12/2009 11:00 WIB
BOYOLALI (Joglosemar): Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Surakarta mengancam akan melaporkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Boyolali ke Gubernur jika tidak merespons kritikan terkait penambahan anggaran untuk DPRD Rp 2,9 miliar.
“Kami akan minta Gubernur menolak dan mengembalikan RAPBD ke Boyolali, seperti yang dilakukan Mendagri mengembalikan RAPBD Jatim ke Gubernur,” ujar Direktur Eksekutif [...]

Lanjutkan
Tambahan Rp 2,9 M untuk DPRD Boyolali dikritik

Tambahan Rp 2,9 M untuk DPRD Boyolali dikritik

Edisi : 12/16/2009, Hal.VIII
Boyolali (Espos)
Pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) tahun 2010 Kabupaten Boyolali hingga Selasa (15/12), telah mencapai tahap sinkronisasi oleh Badan Anggaran DPRD Boyolali dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Salah satu poin yang dibahas adalah tambahan anggaran senilai Rp 2,9 miliar untuk Dewan setempat.
Namun menurut Direktur Eksekutif Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Surakarta, Alif [...]

Lanjutkan
Anggaran sektor PKL tidak ada, Fosminsa protes

Anggaran sektor PKL tidak ada, Fosminsa protes

Edisi : 12/5/2009, Hal.II
Karangasem (Espos)
Forum silaturahmi dan studi warga NU Kota Surakarta (FOSMINSA) memprotes tidak adanya anggaran untuk sektor pedagang kaki lima (PKL) dalam draf APBD 2010. Tujuh anggota Fosminsa, Jumat (4/12), pagi mendatangi Gedung Dewan menyampaikan aspirasi mereka terkait tidak adanya alokasi anggaran untuk sektor PKL tersebut.
Koordinator bidang ekonomi Fosminsa, Ajie Najmudin mengatakan [...]

Lanjutkan
”Belanja Barang & Jasa Boros”

”Belanja Barang & Jasa Boros”

Kamis, 03/12/2009 11:00 WIB
BOYOLALI (Joglosemar): Sekali lagi kritikan tak sedap ditujukan kepada Pemkab Boyolali, kali ini Pemkab dinilai tidak menaati Permendagri 25/2009 tentang pedoman penyusunan APBD 2010. Pasalnya, alokasi belanja langsung masih menitik beratkan pada belanja jasa/barang daripada belanja modal, dan masih banyak pemborosan di sana.
Belanja langsung dalam RAPB 2010 yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah [...]

Lanjutkan
APBD belum layak disahkan

APBD belum layak disahkan

Edisi : 11/28/2009, Hal.3
Semarang (Espos)
Koalisi Umat Untuk Anggaran Berbasis Rakyat (Koluabror) Jawa Tengah (Jateng), menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah belum layak disahkan.
Selain karena proses pengesahannya terlalu singkat, APBD Jateng 2010 dipandang belum mencerminkan program Bali mdeso mbangun deso. Koluabror, menurut Wasekjen PW Lakpesdam NU Jateng, Iman Fadhilah, merupakan koalisi [...]

Lanjutkan
Improve the web with Nofollow Reciprocity.