Arsip | Kebijakan Publik RSS feed for this section
Jenis kartu BPMKS dipertanyakan

Jenis kartu BPMKS dipertanyakan

Solo (Espos)
Edisi : 4/16/2010, Hal.XII
Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) yang disambut antusias warga Solo mulai disoroti kalangan LSM. Mereka menilai, adanya beberapa jenis kartu layanan akan berpotensi memunculkan kasus bantuan dobel.
Koordinator Kajian Kebijakan Solidaritas Masyarakat Pinggiran (Sompis), Nono kepada Espos mencontohkan adanya kartu gold bagi peserta sekolah plus. “Saya heran, apakah ini tidak [...]

Lanjutkan
Anggaran sektor PKL tidak ada, Fosminsa protes

Anggaran sektor PKL tidak ada, Fosminsa protes

Edisi : 12/5/2009, Hal.II
Karangasem (Espos)
Forum silaturahmi dan studi warga NU Kota Surakarta (FOSMINSA) memprotes tidak adanya anggaran untuk sektor pedagang kaki lima (PKL) dalam draf APBD 2010. Tujuh anggota Fosminsa, Jumat (4/12), pagi mendatangi Gedung Dewan menyampaikan aspirasi mereka terkait tidak adanya alokasi anggaran untuk sektor PKL tersebut.
Koordinator bidang ekonomi Fosminsa, Ajie Najmudin mengatakan [...]

Lanjutkan
”Anggaran Belanja Timpang”

”Anggaran Belanja Timpang”

Edisi : 7/10/2009, Hal.VIII
Boyolali (Espos)
Penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Boyolali 2009 dinilai belum mengacu pada Permendagri No 32/2008.
Hal ini dilihat dari timpangnya anggaran yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung yang mencapai 73 persen dari total APBD dengan anggaran belanja langsung yang hanya 27 persen. Nilai APBD Perubahan 2009 [...]

Lanjutkan

Improve the web with Nofollow Reciprocity.