Bermasalah, Kajari tolak hibah Rp 300 J

Edisi : 11/26/2009, Hal.I
Sukoharjo (Espos)
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo, Kardi SH, menegaskan pihaknya tidak akan menerima hibah Rp 300 juta, apabila dana itu ternyata menimbulkan polemik di kalangan Dewan maupun masyarakat serta bakal menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo berencana memberikan dana hibah senilai Rp 300 juta kepada Kejari. Dana itu ditujukan untuk kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Meski sudah menganggarkan kegiatan penyuluhan hukum untuk Kejari, Pemkab ternyata juga menganggarkan kegiatan yang sama namun di bawah Bagian Hukum Setda.
Ketika dijumpai di ruang kerjanya, Selasa (24/11), Kardi menjelaskan pihaknya senang mendapat bantuan dana dari eksekutif senilai Rp 300 juta untuk kegiatan penyuluhan hukum. ”Tapi kalau rencana itu ternyata bermasalah, saya lebih baik tidak menerimanya saja.” Kardi menegaskan secara prinsip dia tidak ingin mendapat masalah di kemudian hari hanya gara-gara menerima bantuan Rp 300 juta.

Penyuluhan keliling
Disinggung mengenai uraian kegiatan penyuluhan hukum, Kardi menjelaskan menurut rencana digelar di 12 kecamatan. ”Nanti kami akan lakukan penyuluhan hukum keliling dari satu kecamatan ke kecamatan lain, sampai genap 12 kecamatan.” Dalam satu kali acara penyuluhan hukum, jelas Kardi, jumlah tamu yang diundang mencapai sekitar 200 orang.
Selain latar belakang kedekatan dengan pejabat eksekutif maupun legislatif, lantaran beberapa kali memberikan materi hukum kepada mereka, Kardi menjelaskan rencana kegiatan penyuluhan hukum disebabkan sifat undang-undang (UU) yang adagium. Artinya, ketika UU sudah diterbitkan, masyarakat dianggap sudah tahu walaupun sebenarnya belum tahu.
Kardi kemudian mencontohkan, peraturan tentang light on atau kewajiban menyalakan lampu pada siang hari bagi pengendara motor. ”Zaman dulu, menyalakan lampu siang hari malah ditangkap. Sebaliknya sekarang, kalau tidak menyalakan lampu justru ditangkap.”
Mengenai kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, Kardi mengaku sebenarnya dia mendapat jatah dari pemerintah pusat, namun nominalnya kecil. Pada 2009 contohnya, kegiatan penyuluhan hukum Kejari hanya dua kali dalam setahun untuk 850.000 warga Sukoharjo.
Namun saat ditanya besar anggaran untuk itu, Kardi menolak menyebutkan. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2010 yang didapat Espos, tarif kegiatan penyuluhan Kejari lebih mahal dibandingkan dengan kegiatan serupa di Bagian Hukum Setda.
Di Kejari, anggaran Rp 300 juta untuk penyuluhan hukum kepada 2.400 orang selama satu tahun, atau dengan kata lain per orang mendapat jatah Rp 125.000. Sementara di Bagian Hukum, untuk kegiatan yang sama, per tamu undangan dijatah Rp 83.000 yang merupakan hasil bagi Rp 100 juta anggaran dengan jumlah tamu sebanyak 1.200 orang per tahun.
Pegiat Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Surakarta, Setyo Dwi H, menegaskan hibah untuk Kejari Sukoharjo jelas-jelas menyalahi aturan. Pasalnya, Kejari sebagai instansi vertikal sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan yang sama dari pemerintah pusat. – aps

Source:
http://edisicetak.solopos.co.id/sp_search_detail_tamu.asp?id=42856

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *