Berharap Inovasi Komite Sekolah yang Mediatif dan Transparan

Harian Suara Merdeka edisi Radar Solo (Selasa, 26 Oktober 2010), memuat tanggapan Wakil Walikota Surakarta tentang perlu tidaknya RAKS (Rencana Anggaran Keuangan Sekolah) sampai di DPRD Kota Surakarta. Menurut Walikota, RAKS itu tidak perlu sampai di DPRD. Sejumlah anggota Dewan pun berkomentar “miring”, terutama ketika dikaitkan dengan Impelementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi (UU KIP No 14 Tahun 2008). Dengan kalimat yang lain bahwa memperoleh informasi RAKS itu dilindungi oleh undang-undang, dan kebetulan semua sekolah negeri di Surakarta berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan; kenapa justru Wakil Walikota memberikan tanggapan yang tidak diharapkan DPRD? Sebagian anggota DPRD lainnya juga menyampaikan alasan bahwa perlunya RAKS itu karena adanya komplain dari orang tua murid yang mengeluhkan tingginya biaya pendidikan.

Terhadap budaya keterbukaan informasi ini tentu kita sangat setuju, dan saya yakin Pak Wakil Walikota juga berpendapat dalam posisi yang sama. Persoalannya adalah pada mekanisme pemberian informasi. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa DPRD telah melayangkan surat permintaan RAKS ini kepada Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dalam hemat penulis, jangankan DPRD yang meminta, masyarakat sekitar sekolah pun atau wali murid yang meminta seharusnya diberikan. Bukankah mekanisme penyusunan RAKS itu melibatkan komite sekolah? Dan kemudian ditransparansikan kepada masyarakat/publik, baik sebelum penetapan maupun setelah penetapan? Sebelum penetapan dimaksudkan untuk menyaring masukan dari publik, khususnya stakeholder langsung sekolah yang bersangkutan. Setelah penetapan juga dimaksudkan agar masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap kinerja, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sekolah.

Transparansi tersebut pada dasarnya diperlukan untuk lahirnya partisipasi pengguna layanan (siswa, orang tua, tenaga kependidikan, guru, management sekolah, dinas, termasuk DPRD) dalam turut serta meningkatakan, dan menjamin pelayanan publik yang professional sebagaimana dimandatkan kepada setiap sekolah. Kepuasan pengguna layanan seharusnya yang diutamakan oleh para sekolah ini.

Polemik yang terjadi pada hari-hari terakhir ini, berarti menandakan bahwa pada tingkat unit layanan pendidikan seperti sekolah belum memiliki standar penjaminan mutu untuk bidang perencanaan dan penganggaran sekolah; atau kalaupun sudah ada, mungkin tidak dapat menjangkau stakeholder DPRD.

Kiranya dalam polemik seperti itu, penulis berharap Komite Sekolah mengambil inisiatif untuk turut memberikan pencerahan bagi publik. Pertanyaannya adalah apakah komite akan melampaui kewenangan yang dimiliki? Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada penyelenggaraan pelayanan pendidikan di sekolah, Komite sekolah memiliki fungsi sebagai mediator. Dalam kasus yang kepala sekolah tidak cukup memiliki keberanian berhadapan dengan Kepala Dinas, apalagi Wakil Walikota; komite sekolah memiliki peran strategis sebagai mediator.

Komite sekolah juga memiliki fungsi pemberi pertimbangan (advisory agency), pendukung (supporting agency), pengontrol (controlling agency), Komite sekolah harus mampu menciptakan kondisi sekolah yang demokratis, transparan, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang bermutu. Polemik tersebut janganlah mengganggu kinerja sekolah sebagai unit layanan pendidikan, apalagi sampai merugikan siswa. Namun kalau memang ada persoalan mekanisme hubugnan antara DPRD dengan Pemerintah Kota Surakarta khususnya dalam tranparansi informasi, biarlah itu diselesaikan secara bijaksana. Kalau dengan DPRD saja masih ada persoalan, bagaimana pemberian informasi kepada masyarakat pada umumnya? Semoga.

* Foto diambil dari detik.com

Ditulis oleh Ahmad Rofik

Dipublikasikan juga di

http://masfiek.wordpress.com/2010/10/26/berharap-inovasi-komite-sekolah-yang-mediatif-dan-transparan/

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

1 Response

  1. paul says:

    Harian Suara Merdeka edisi Radar Solo (Selasa, 26 Oktober 2010)? Sing bener Pikkk?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *