APBD minim, Pemkab didesak meminimalisasi anggaran

Edisi : 2/17/2010, Hal.VIII
Boyolali (Espos)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali didesak untuk meminimalisasi anggaran-anggaran yang penerima manfaatnya bukan publik. Hal itu mengingat masih minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah Kota Susu.
Hal itu mengemuka dalam seminar bertema Memotret Wajah APBD 2010 Kabupaten Boyolali yang digelar Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Surakarta di Semar Resto, Selasa (16/2).
Direktur Eksekutif PATTIRO, Alif Basuki mengemukakan dari hasil kajian Pattiro Surakarta terhadap APBD Boyolali tahun anggaran 2010, dari jumlah belanja langsung pendidikan senilai Rp 6,029 miliar, masih dibebani belanja untuk pegawai sebesar 9% dan sisanya masih dibagi lagi antara pembelian barang dan jasa 87,8% dan belanja modal yang hanya 3,1%. ”Total belanja langsung pendidikan hanya mendapat lima persen dari total belanja pendidikan senilai Rp 130,6 miliar,” papar Alif.
Menurut Alif, hal yang sama juga terjadi di bidang kesehatan, yang hanya mendapat 2% dari total belanja daerah. Dari anggaran kesehatan senilai Rp 50,8 miliar, belanja tidak langsung mencapai Rp 33,6 miliar dan belanja langsung hanya Rp 17,2 miliar.
Padahal, lanjutnya, belanja langsung tersebut masih dibagi dengan belanja pegawai sebesar Rp 1,8 miliar dan belanja untuk masyarakat sebesar Rp 15,3 miliar. Ditambahkan dia, dari sisi angka kematian ibu (AKI) juga masih tinggi, status kesehatan masyarakat juga masih rendah, belum optimalnya kinerja pelayanan kesehatan, serta masih rendahnya cakupan gizi masyarakat.
Senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Thontowi Jauhari, yang hadir sebagai salah satu pembicara dalam seminar tersebut. Thontowi menilai potret pemerintahan Boyolali seperti swalayan, yakni pemerintahan yang hanya mampu melayani dirinya sendiri.
”Karena kemampuan anggarannya hanya mampu membiayai para penyelenggaranya saja, sementara fungsi-fungsi negara sebagai penyejahtera masyarakatnya, justru diabaikan,” tutur Thontowi.
Diungkapkan Thontowi, ketimpangan APBD antara lain disebabkan desentralisasi politik dari pemerintah pusat yang tidak diikuti dengan desentralisasi fiskal. – sry

Source:
http://edisicetak.solopos.co.id/sp_search_detail_tamu.asp?id=56362

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *