Anggaran sektor PKL tidak ada, Fosminsa protes

Edisi : 12/5/2009, Hal.II
Karangasem (Espos)

Forum silaturahmi dan studi warga NU Kota Surakarta (FOSMINSA) memprotes tidak adanya anggaran untuk sektor pedagang kaki lima (PKL) dalam draf APBD 2010. Tujuh anggota Fosminsa, Jumat (4/12), pagi mendatangi Gedung Dewan menyampaikan aspirasi mereka terkait tidak adanya alokasi anggaran untuk sektor PKL tersebut.
Koordinator bidang ekonomi Fosminsa, Ajie Najmudin mengatakan dua tahun lalu Pemerintah Kota (Pemkot) Solo telah menganggarkan sejumlah dana. Namun dalam RAPBD 2010, anggaran sektor PKL tidak ada. ”Dalam RAPBD tahun 2010, kami tidak menemukan alokasi anggaran untuk sektor PKL,” terang Ajie, saat bertemu dengan anggota Dewan dari Komisi I dan saat audiensi dengan Komisi III, Jumat.
[singlepic id=238 w=320 h=240 float=right]Anggaran yang ada, hanya dialokasikan untuk program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Anggaran lainnya, papar Ajie, untuk program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dan juga untuk intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Mereka khawatir bila tidak ada anggaran, akan berdampak pada upaya penataan PKL. Ajie membandingkan pada saat Pemkot masih mempunyai anggaran saja, penataan PKL berjalan tidak mudah. Apalagi bila tidak ada anggaran.
Mereka khawatir PKL akan semakin bertambah dan tidak ada lagi upaya penataan. Bukan tidak mungkin, menurut Fosminsa, jumlah PKL akan bertambah makin banyak.
Tak hanya soal anggaran, Fosminsa juga menyoroti soal perlunya surat jaminan usaha bagi para PKL. Surat jaminan usaha itu, menurut Ajie, punya arti penting bagi PKL. ”Oleh karena surat itu nantinya terkait dengan pendataan dan pemberdayaan PKL. Selain itu, surat itu juga membuat penataan PKL lebih optimal,” jelasnya ketika ditemui Espos.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto, mengatakan, ada mekanisme yang harus ditempuh dalam proses penyusunan anggaran dan juga penyampaian aspirasi.
Terkait kedua hal itu, Komisi III menerima dan menampung aspirasi yang disampaikan. Sedangkan soal usulan alokasi anggaran untuk sektor PKL, Honda mengatakan bisa diupayakan dalam anggaran perubahan.
Hal senada diungkapkan anggota Dewan dari Fraksi PAN, Dedy Purnomo. Soal usulan dari Fosminsa agar sektor PKL mendapatkan alokasi anggaran, bisa diupayakan dalam pembahasan anggaran perubahan. Pasalnya, untuk APBD murni sudah tidak memungkinkan. – iik

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *