Anggaran kemiskinan diusulkan Rp 16 M

Edisi : 10/27/2009, Hal.II

Solo (Espos)
Pemerintah Kota Solo menggagas peningkatan anggaran penanggulangan kemiskinan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2010 mendatang.
Perhitungan sementara Pemkot Solo, kenaikan anggaran penanggulangan kemiskinan tersebut akan mencapai Rp 16,1 miliar dibandingkan APBD Perubahan 2009. Keterangan tersebut terungkap dalam Workshop Mencermati Kebijakan Anggaran dan Program Pemerintah Daerah dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Solo tahun 2010 di Hotel Solo Inn Solo, Senin (26/10).
Kegiatan yang merupakan gelaran Pusat Telaah dan Kajian Regional (PATTIRO) Solo dan The Asia Foundation tersebut menghadirkan akademisi dari FISIP UNS, Mahendra Wijaya selaku dosen Jurusan Sosiologi; serta perwakilan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Kota Solo, Titik Budi Rahayu. Turut hadir dalam acara itu, unsur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, akademisi, serta pemerhati permasalahan kemiskinan di Kota Bengawan. Titik Budi Rahayu dalam paparannya, mengungkapkan, dana penanggulangan kemiskinan dalam APBD Perubahan 2009 sebesar Rp 39.929.908.043.
Sedangkan usulan nominal dana penanggulangan kemiskinan dalam Rencana APBD 2010 sekitar Rp 57.234.785.000. Usulan anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar itu dibagi dalam pos belanja tidak langsung yakni bantuan beasiswa/BPP dan pendamping BOS wajib belajar (Wajar) sembilan tahun Rp 20 miliar, hibah pembangunan RTLH Rp 3 miliar, hibah kepada Posyandu anak Balita Rp 1.069.200.000, hibah kepada Posyandu orang lanjut usia (Lansi) Rp 376.800.000 dan bantuan sosial kemasyarakatan Rp 3 miliar.

PKMS
Selain itu, lanjut Titik, pos belanja langsung yaitu pemeliharaan kesehatan masyarakat Solo (PKMS) Rp 20.973.450.000, sekolah plus Rp 906 juta, perbaikan gizi masyarakat Rp 958.685.000, peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Rp 156.310.000, Rusunawa Rp 1.114.960.000, sanitasi masyarakat (Sanimas) Rp 3.024.060.000, serta pasar murah Rp 103.595.000. Ditambah lagi pos untuk pemberian bantuan peralatan industri Rp 150 juta, pelatihan manajemen usaha dan usaha ekonomi produktif Rp Rp 151.725.000, Diklat bisnis inkubator Rp 350 juta serta BOP kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Rp 1,2 juta.
Pada 2010, Pemkot Solo akan menghilangkan pos belanja langsung padat karya produktif yang dalam APBD Perubahan 2009 dianggarkan Rp 1.256.218.128. Anggaran tersebut akan digunakan untuk program-program pengentasan kemiskinan di Solo yang tahun 2007 tercatat 29.764 keluarga miskin (Gakin) atau 105.603 jiwa. Sementara sejumlah peserta wokshop menilai program-program TKPKD Solo belum berjalan baik, tidak efektif dan tak efisien. Mereka mencontohkah masih banyaknya kios-kios pasar tradisional hasil revitalisasi yang masih mangkrak alias belum dioperasikan. ”Seperti Pasar Sidodadi, Pasar Kembang dan Pasar Nusukan. Untuk revitalisasi pasar tersebut memakan biaya tak sedikit.” – kur

Source :
http://www.solopos.co.id/sp_search_detail_tamu.asp?id=290130

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *