Akuntabilitas Program Pupuk Bersubsidi di Surakarta

Sejak kemunculannya Program Pupuk Bersubsidi telah mengalami beberapa kali perubahan baik mekanisme penyaluran maupun pengelolaannya, namun efektivitasnya masih diperdebatkan. Penilaian keberhasilan program tidak dapat dilakukan secara parsial karena Pupuk Bersubsidi merupakan sebuah kesatuan program, sehingga diperlukan sebuah penilaian yang cukup komprehensif dari berbagai sudut pandang pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, service provider (penyedia jasa layanan) serta penerima manfaat dan masyarakat luas.

Hal itulah yang mendasari PATTIRO Surakarta dalam melakukan penilaian terhadap integritas dan akuntabilitas program pupuk bersubsidi di Kota Surakarta dilakukan dengan metode wawancara mendalam pada stakeholders terkait serta dengan melakukan semiloka yang menghadirkan multistakeholders untuk memberikan penilaian secara komprehensif.

Fokus Kajian

  • Fokus kajian implementasi program Pupuk Bersubsidi di Surakarta tahun 2011
  • Kajian dan penilaian yang dilakukan pada ranah regulasi (peraturan), pelaksanaan (implementasi) dan akses penerima manfaat. Sedangkan rantai nilai yang dikaji dan dinilai adalah pada rantai distribusi, pelaporan dan mekanisme komplain (pada setiap program pemerintah selalu ada 4 rantai tersebut).
  • Pelaksanaan kajian dilakukan dengan wawancara pada stakeholders terkait dan studi dokumen yang dibingkai dalam agenda penelitian. Selain itu juga dilakukan semiloka penilaian oleh multistakeholders guna mendapatkan lebih banyak fakta-fakta lapangan serta penilaian dari multistakeholders.
  • Studi dokumen adalah sebagai berikut:

–¬† Peraturan Menteri Pertanian No 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian tahun 2011

– Peraturan Menteri Perdagangan No 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

– Peraturan Menteri Pertanian No 22/Permentan/SR.130/4/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian No 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian tahun 2011

Hasil Kajian

  1. Peraturan yang ada tidak mampu menekan adanya biaya tambahan yang muncul di lapangan sebab Peraturan yang ada hanya mengatur HET, namun tidak mengatur sanksi jika ada pelanggaran terhadap HET
  2. Peraturan yang ada sangat tidak memadai sebab tidak mengatur mengenai mekanisme komplain
  3. KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) kurang optimal dalam melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi
  4. Beberapa kali terjadi keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi di Kota Surakarta
  5. Pelaporan dari Produsen hanya diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meminta (pelaporan). Jika tidak meminta tidak diberikan
  6. KP3 hanya melakukan fungsi koordinasi dan teguran jika ada permasalahan terkait distribusi dan pelaporannya
  7. KP3 hanya melakukan fungsi koordinasi dan teguran jika ada permasalahan terkait distribusi dan pelaporannya
  8. Gapoktan tidak mendapatkan informasi pelaporan dari penyalur
  9. Belum ada media elektronik yang dapat dipergunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap hasil pelaporan distribusi pupuk
  10. Unit pengaduan di distributor belum ada
  11. Unit pengaduan terdapat di Produsen, menjadi satu dalam unit layanan customer
  12. Pengaduan masyarakat masih terjadi secara informal dan dalam forum informal
  13. Pengaduan juga terjadi di dalam forum pertemuan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian

Kesimpulan dan Rekomendasi

  1. Peraturan yang ada sudah cukup memadai dalam hal pelaporan serta mekanisme distribusi. Akan tetapi belum memadai dalam mengatur pelanggaran terhadap HET serta Mekanisme Komplain dari penerima manfaat dan masyarakat, sehingga perlu ditambahkan mengenai kedua hal tersebut.
  2. Mengoptimalkan fungsi dan peran KP3 yang masih belum optimal. Serta perlu dipertimbangkan keanggotaan KP3 lebih dipersempit pada beberapa SKPD dan Lembaga negara terkait serta unsure masyarakat.
  3. Mendorong KP3 sebagai salah satu saluran komplain
  4. Memberikan peran pada Gapoktan dan Poktan menjadi pengecer sehingga lebih efektif dan efisien dalam proses distribusinya.

Disusun oleh Rokhmad Munawir (Pegiat  PATTIRO Surakarta)

Rokhmad Munawir

lebih lanjut tentang beliau sila kunjungi blog pribadinya di Rerasan dari Dusun

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *