Akuntabilitas dan Transparansi Dana BOS

Sekolah merupakan sebuah institusi negara yang memiliki peran paling penting di negara ini. Sekolah menjadi tempat untuk menempa generasi-generasi bangsa yang diharapkan di kemudian hari akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk negara ini. Kebijakan wajib belajar 9 (Sembilan tahun) yang dikeluarkan pemerintah menjadi bukti akan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memajukan bangsa ini melalui sekolah.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, meskipun ada beberapa jenis investasi dan personalia yang dapat dibiayai oleh BOS. Dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk BOS ini mencapai Rp 16.266.039.176.000,00 di tahun 2011 ini. Jumlah dana BOS ini sesuai dengan Permendiknas 247/pk.p7/2010 tentang alokasi dana BOS per siswa per tahun dan perjenjang pendidikan. Untuk siswa SD/SDLB di kota sebesar Rp 400 ribu, SD/SDLB di kabupaten Rp 397 ribu, SMP/SMPLB/SMPT di kota Rp 575 ribu, dan SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten Rp 570 ribu. Penyaluran dana BOS ini dilakukan dengan dilakukan melalui Bendahara Negara yang ditransfer lebih dahulu ke kas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baru diteruskan ke rekening sekolah. Mekanisme baru ini bertujuan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOS. Dengan cara itu, pengelolaan diharapkan pula menjadi lebih tepat waktu, tepat jumlah, dan tak ada penyelewengan.

Namun, apa yang terjadi di beberapa sekolah masih saja menarik dana atau dalam bentuk sumbangan untuk pihak sekolah dalam jumlah yang besar dengan alasan bahwa dana BOS yang ada tidak mencukupi pembiayaan pendidikan. Hal ini yang terlihat sangat kontras dengan menilik dana yang dikucurkan pemerintah kepada sekolah yang dalam jumlah nominal yang besar. Jika ini terjadi terus menerus tujuan utama dikucurkannya dana BOS sebagai jalan untuk menggratiskan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun tidak akan terealisasi, namun jika dengan ditaatinya ini sudah dapat dipastikan tidak akan ada lagi berita-berita mengenai anak-anak usia sekolah sudah putus sekolah karena terkendala biaya yang mahal.

Akuntabilitas dan transparansi

Kurangnya informasi tentang akuntabilitas dan transparansi dana BOS oleh pihak sekolah terjadi karena pihak sekolah tidak melakukan kewajibannya untuk mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai dana BOS serta penggunaan dana tersebut di papan pengumuman sekolah. Termasuk besar dana BOS yang diterima dan dikelola sekolah serta rencana penggunaannya di papan pengumuman sekolah, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah. Serta mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli sekolah di atas di papan pengumuman, setiap 3 bulan, hal ini pasalnya sudah tertulis secara jelas dalam juknis pengelolaan dana BOS. Akan tetapi ini yang terkadang diselewengakan oleh sekolah-sekolah “nakal” yang tidak menaati perintah juknis. Dengan demikian para wali murid tidak mengetahui perencanaan dan pengelolaan dana BOS oleh pihak sekolah, sehingga para wali murid sama sekali tidak mengetahui penggunaan dana BOS ini.

Fungsi Komite Sekolah seharusnya menjadi lembaga yang mampu menjadi pengawas dan pengawal pengelolaan dana BOS oleh pihak sekolah. Komite Sekolah yang menjadi penyambung lidah antara wali murid dengan pihak sekolah seharusnya ikut pula membantu memberikan informasi mengenai penggunaan dana BOS ini secara terang dan dimengerti oleh para wali murid. Sebab, beberapa kasus terjadi pihak komite sekolah malah kemudian hanya menjadi cap stempel bagi kepala sekolah untuk menyelewengkan dana BOS yang dikelolanya sendiri.
Akuntabilitas dan transparansi oleh pihak sekolah sudah seharusnya dilakukan secara serius dan terus menerus agar tujuan mulia pemerintah untuk merealisasikan sekolah gratis bagi rakyat akan segera terealisasi dengan maksimal. Rakyat tidak lagi harus putus sekolah karena mahalnya biaya sekolah. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS yang menjadi proses pertanggung jawaban pihak sekolah terhadap rakyat Indonesia seharusnya benar-benar diinternalisasi oleh pihak sekolah.

Oleh : Asri Dwi Utami
Juara 2 Lomba Penulisan PATTIRO Surakarta

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *