”Walikota Tak Mampu Atasi Defisit”

Edisi : 7/31/2009, Hal.III

Laweyan (Espos)
Kinerja Walikota Joko Widodo-Wakil Walikota FX Hadi Rudyatmo (Jokowi-Rudy) selama empat tahun terakhir dinilai tidak konsisten antara visi misi, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (Renstra) satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Tindak konsistennya tiga persoalan tersebut, menurut Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Solo Alif Basuki, terlihat dari besarnya angka defisit anggaran dan sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) selama dua tahun terakhir, yakni 2008-2009. Dia menerangkan, besarnya defisit dan Silpa itu bisa dijadikan indikator untuk mengukur kinerja pemerintahan Jokowi-Rudy selama empat tahun terakhir.
”Besarnya jumlah Silpa menunjukkan tidak matangnya perencanaan. Ada kecenderungan menyimpan uang di bank, terutama pada tahun 2008 yang sempat masuk di LHP BPK. Selain itu angka Silpa itu juga menerangkan tentang kinerja yang semakin memburuk. Efektivitas defisit anggaran bisa diukut dengan sejauh mana defisit itu digunakan untuk program masyarakat? Apa justru sebaliknya, defisit itu digunakan untuk anggaran belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai dan honor lainnya,” tegas Alif saat dihubungi Espos, Kamis (30/7).
Alif menguraikan, jika dibandingkan dengan hasil penelitian di 47 kabupaten/kota di Indonesia yang dilaksanakan Pattiro, maka posisi Kota Solo masuk kategori sedang dalam tren belanja sosialnya. Menurut dia, mestinya Pemkot Solo dengan politik anggarannya mampu menekan angka defisit, terutama di pos perbelanjaan anggaran. ”Bagaimana Pemkot memprioritaskan belanja sosial bisa dijadikan ukuran, selain dari segi partisipasi masyarakat sejauh mana, transparasi anggarannya dan akuntabilitasnya,” tambahnya.
Seperti diketahui pula, seusai dilantik Jokowi-Rudy berkomitmen mengatasi permasalahan defisit anggaran. Saat APBD 2005 defisit APBD Solo senilai Rp 18 miliar.
Perencanaan tak matang
Sementara itu, anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Solo, YF Soekasno saat ditemui Espos, Kamis kemarin, mengungkapkan, penekanan defisit anggaran sampai zero percent itu tergantung pada sejauh mana efisiensi anggaran yang digunakan. Selama ini, kata dia, jumlah defisit yang besar dibarengi dengan rencana utang daerah. Namun pada akhirnya, sambung dia, rencana pinjaman daerah itu juga tidak pernah terealisasi.
”Di sisi lain jumlah Silpa juga cukup besar. Sebenarnya Silpa itu menujukan bahwa tidak ada perencanaan yang matang. Jika dikaitkan dengan defisit, maka perencanaan yang tidak matang itu lebih besar didominasi oleh perencanaan belanja pegawai yang tidak sesuai dengan perencanaan. Padahal alokasi belanja pegawai ini juga berpengaruh pada besarnya jumlah defisit anggaran,” tandas Soekasno yang juga anggota Komisi III DPRD Solo.
Oleh karenanya, Soekasno meminta kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Solo agar mencermati adanya tambahan anggaran belanja pegawai pada RAPBD-Perubahan 2009 senilai Rp 222 juta lebih itu. Dia berharap agar perencanaan pada RAPBD-Perubahan ini tidak banyak meleset, minimal 95% dari perencanaan bisa direalisasikan, sedangkan 5% sisanya bisa digunakan untuk kegiatan lainnya. – Tri Rahayu

Source

http://www.solopos.co.id/sp_search_detail_tamu.asp?id=279064

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *