”Anggaran Belanja Timpang”

Edisi : 7/10/2009, Hal.VIII

Boyolali (Espos)
Penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Boyolali 2009 dinilai belum mengacu pada Permendagri No 32/2008.
Hal ini dilihat dari timpangnya anggaran yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung yang mencapai 73 persen dari total APBD dengan anggaran belanja langsung yang hanya 27 persen. Nilai APBD Perubahan 2009 Rp 833.795.309.000, sementara alokasi anggaran belanja tak langsung senilai Rp 646.737.938.144. Sedangkan yang dianggarkan untuk belanja langsung hanya Rp 245.441.370.866. Itu juga mengartikan adanya defisit anggaran senilai Rp 58.384.000.000.
“Mengacu Permendagri, seharusnya penyusunan APBD Perubahan TA 2009 supaya tetap mengutamakan pencapaian hasil melalui belanja langsung (program dan kegiatan) dari pada belanja tak langsung,” papar Alif Basuki, Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Kamis (9/7).
Ia memaparkan, implikasi dari kenyataan tersebut adalah rendahnya kapasitas fiskal daerah untuk mendukung desentralisasi fiskal kabupaten ke desa. Maupun ke sektor-sektor masyarakat yang sangat terkait dengan keberhasilan pembangunan di Kota Susu ini, melalui belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan ke desa.
Ditambahkannya, dari penelusuran terhadap alokasi draf PPAS Perubahan terdapat beberapa mata anggaran yang perlu disorot. Salah satunya adalah pengadaan mobil dinas yang nilainya mencapai Rp 875 juta. Menurut Alif, pengalokasian tersebut belum jelas peruntukan mobil yang akan diadakan tersebut.

Keuangan daerah
Ia menilai dengan kondisi keuangan daerah saat ini, anggaran pengadaan mobil dinas ini dialihkan untuk pos-pos yang mendesak dan tidak dianggarkan. “Seperti Posyandu anak dan Lansia, program persalinan gratis bagi ibu melahirkan dan keluarga miskin, penyediaan air bersih di desa Candi Kidul, Kecamatan Cepogo,” ungkapnya.
Hal lain yang perlu dicermati, menurutnya, adalah adanya kenaikan belanja untuk bantuan sosial dari Rp 26.305.350.000 dalam PPAS menjadi Rp 27.411.258.000 yang belum ada penjelasan alokasinya. Alif menguraikan, belanja bantuan sosial diberikan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, tidak terus-menerus dan selektif. “Sehingga bila pengeluaran oleh Satker/SKPD tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tidak dapat dibebankan kepada belanja bantuan sosial. Apalagi sesuai dengan aturan yang ada seharusnya semakin menurun jumlah bantuan ini,” tukasnya. – Kaled Hasby Ashshidiqy

Source

http://www.solopos.co.id/sp_search_detail_tamu.asp?id=276342

Irfan

Bergabung dengan PATTIRO Surakarta sejak 2009 sebagai Staff IT. Tugas utamanya adalah mengelola keberadaan situs PATTIRO Surakarta ini. Blog pribadinya adalah http://irfanhanafi.web.id.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *