Kondisi perumahan keluarga miskin di Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta adalah memiliki karakteristik sebagai rumah yang tidak layak huni, antara lain luas lantai kurang dari 4 m2, sumber air tidak sehat, tidak mempunyai akses MCK, bahan bangunan tidak permanen.
6 Mantan Dewan Solo divonis bebas. Kok bisa?
Enam orang mantan anggota DPRD Solo periode 1999-2004 yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi APBD 2003 divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Solo, Rabu (21/1). Read more
Usulan yang disampaikan oleh Forum Komunikasi Kader POSYANDU Kota Surakarta pada APBD Perubahan akhirnya disetujui oleh Pemkot Surakarta. Dengan bantuan sebesar Rp. 200 ribu selama tiga bulan tersebut diharapkan jaminan kesehatan masyarakat (balita dan lansia) melalui POSYANDu akan semakin meningkat.
terkait dengan hal tersebut, Forum Komunikasi Kader POSYANDU (FKKP) Kota Surakarta akan mengadakan Audiensi dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta pada hari Jum'at 21 November 2008 (besok-red) untuk memastikan mekanisme pembagian dan membantu pemerintah dalam melakukan pendampingan POSYANDU se-Kota Surakarta. Sehingga pemberian bantuan dan penyusunan laporan Pertanggungjawabannya diharapkan berjalan lancar.
Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan di Kota Surakarta
Undang-Undang No. 11/2005 tentang Kovenan Ekonomi Sosial dan Budaya telah disahkan. Ini berarti Indonesia kini telah mengadopsi tiga dari lima instrumen internasional utama yang berkaitan dengan penegakkan hak asasi manusia. Dengan demikian maka secara otomatis undang-undang tersebut harus menjadi dasar dan pertimbangan dalam setiap perencanaan pembangunan dan pembuatan kebijakan baik pusat maupun daerah. Read more
PKMS kepanjangan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta Adalah suatu Program Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kesehatan kepada masyaraklat Kota Surakarta yang berujud bantuan pengobatan rawat jalan di Puskesmas & RSD Surakarta maupun rawat inap di Puskesmas rawat Inap, RSD Surakarta & Rumah Sakit yg ditunjuk.
Makin meningkatnya pendidikan dan tingkat pendapatan, terutama ketika terjadi ketidakpuasan di lapisan masyarakat, mulai timbul gejala baru dalam demokrasi, yaitu partisipasi. Dalam sejarah Barat, partisipasi itu timbul dari bawah, di kalangan masyarakat yg gelisah. Gejala itulah yg dilihat oleh Alexis de Tocqueville (1805-1859) seorang pengamat sosial Prancis dalam kunjungannya ke Amerika pada tahun 30-an abad ke 19 yakni timbulnya perkumpulan dan perhimpunan sukarela (voluntary association).
Gladak Langen Bogan atau lebih dikenal dengan Galabo merupakan tempat wisata kuliner baru di Kota Solo. Bila kita cermati dalam 6 bulan terkahir, lokasi itu ramai dikunjungi wisatawan yang ingin memanjakan lidah mereka. Baik wisatawan local maupun domestic banyak berdatangan untuk menikmati hidangan khas dari Solo.
Ternyata banyak masyarakat Boyolali yang belum mengerti tentang proses APBD. Hal ini terungkap ketika Pattiro Soloraya mencoba melakukan base line survey dengan mengumpulkan beberapa aktifis perempuan Boyolali dan para aktifis Civil Society Organisations (CSO) Rabu (23/9/08) di Balai Taman Nasional Boyolali dengan melakukan workshop. Workshop yang bertemakan “Keterlibatan Perempuan Boyolali dalam Kebijakan Publik” ini diadakan sebagai upaya untuk mencari data (base line survey) untuk kalangan Civil society organizations (CSO) dan aktifis di Boyolali.
Kondisi parlemen di Indonesia saat ini belumlah dapat dikatakan ideal karena belum berjalannya fungsi representasi dari para angggota dewan yang menjadi wakil rakyat. Saat ini parlemen di Indonesia baru menjalankan fungsi kontrol kekuasaan eksekutif, budgeter dan legislasi.
Arus globalisasi telah menyentuh berbagai sendi kehidupan manusia di dunia. Cepatnya arus globalisasi menurut William K.Tabb (2003) mampu membentuk rezim perdagangan dan keuangan dunia serta mendefinisikan ulang kesadaran pada tingkat yang paling dekat dan lokal, mempengaruhi bagaimana orang memandang dirinya, ruang gerak anak-anak mereka dan entitas mereka sehingga mengalami perubahan akibat kekuatan globalisasi ini. Krisis multidimensional di Indonesia telah menggiring kehidupan masyarakat Indonesia dalam ranah-ranah pragmatis dan ironisnya, untuk memperoleh itu semua masyarakat kita terjebak dalam tatanan global yang dinamakan jalan pintas atau untuk memperolehnya dengan instan tanpa ada sebuah perjuangan.
Kader posyandu yang tergabung dalam Forum Posyandu Kota Surakarta bersepakat untuk mengajukan peningatan jumlah anggaran dalam APBD perubahan dengan melakukan audiensi ke DPRD Kota Surakarta. Hal ini diungkapkan dalam forum diskusi para pemerhati Posyandu yang dilakukan di Pattiro Surakarta (11/7).
Anggaran Posyandu dalam APBD Kota Surakartath 2008 yang jumlahnya Rp 1.200.000,00 dinilai masyarakat masih belum mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang di keluarkan para kader Posyandu. Jumlah itu digunakan untuk operasional pembiayaan yang didalamnya ada PMT, PSN, Transportasi kader apabila ada undangan eksternal, ATK selama setahun, APE, Sarana dan Prasarana. Read more
Itulah salah satu permintaan nara sumber dalam diskusi public yang di gelar Pattiro Surakarta bekerjasama dengan KP2KKN, dan PWI Jawa Tengah di Monumen Pers Solo, (17/7) yang mengusung tema “Mendorong Partisipasi Rakyat & Tranparansi Parpol dalam Rekruitmen Caleg Pemilu 2009”.
Selama ini banyak masyarakat entah itu dari kalangan NGO, tokoh masyarakat,komunitas atau yang lain yang sering memberi kritik yang cukup tajam pada parpol. Bahkan ada yang bilang buat apa percaya pada parpol kalau didalamnya lebih banyak pecundang. Parpol itu sudah mendapat citra yang buruk di tengah masyarakat. Apalagi dengan banyak tertangkapnya anggota dewan yang terlibat dalam kasus korupsi. Entah itu di daerah ataupun di pusat.
Hendrastuti (Kader POSYANDU Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan)
Alhamdulillah satu kabar yang tiada henti, Saya panjatkan atas segala kebesaran & karunia Allah SWT sehingga dapat merangkai kata dan berbagai pengalaman kepada pembaca semua, meskipun pengalaman atau rangkaian kata-kata betapapun sederhananya, namun saya berharap dapat memberi masukan, Infornasi dan berbagai cerita kepada pembaca meskipun masih kurang sempurna, banyak kelalaian kekhilafan yang tidak saya sadari semoga maklum adanya.
Minggu tanggal 25 Mei 2008, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Bumi dan Umum (FSP KEP) Kabupaten Karanganyar mengadakan acara Seminar Sehari "Membangun Karanganyar Bermartabat dalam Perspektif Pemenuhan Hak EKOSOB bagi Kaum Buruh". Acara tersebut bertempat di Lesehan H&W Palur Karanganyar. Acara yang menghadirkan narasumber Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Drs. H. Yuliatmono, MM dan Pegiat PATTIRO Surakarta Setyo Dwi Herwanto. Acara yang dihadiri sekitar 50 orang perwakilan serikat pekerja di seluruh Karanganyar.
KOTA SURAKARTA BUTUH STANDARISASI BIAYA PENDIDIKAN!Menghadapi tahun ajaran baru, banyak masyarakat yang memiliki anak usia sekolah mulai gelisah. Khususnya bagi mereka yang anaknya akan menempuh ujian nasional, masuk sekolah, dan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Kegelisahan yang disebabkan karena biaya pendidikan anaknya tidak dapat dipersiapkan sejak dini. Masyarakat tidak bisa mempersiapkan biaya pendidikan khususnya pada masa peralihan tersebut sejak awal. Bagaimana persiapan akan dilakukan masyarakat, jika setiap tahun ajaran baru hampir pasti biaya sekolah juga baru. Pengeluaran-pengeluaran biaya pendidikan tidak bisa diprediksi sejak awal. Dari manakah masalah ini akan diselesaikan?
Hak Buruh perlu diperjuangkan!
Minggu tanggal 25 Mei 2008, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Bumi dan Umum (FSP KEP) Kabupaten Karanganyar mengadakan acara S... Read more
The Asia Foundation in partnership with the Merdeka Center for Opinion Research released findings from their third opinion poll, the 2008 National Youth Survey, which...
.jpg)
